Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ/2013

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 31/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

5 July 2013

OBJEK

pelaporan pemungutan PPN dan ppnbm atas penyerahan kendaraan bermotor , a.
PERATURAN

Umum

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dalam pengawasan pemungutan PPN dan PPnBM ataspenyerahan kendaraan bermotor dalam rantai distribusi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ./2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN danPPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dipandang perlu untuk menegaskan pelaksanaan pelaporanpemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.

B.Maksud dan Tujuan

1.Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pelaporanpemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
2.Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM ataspenyerahan kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik.
C.Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menegaskan pelaksanaan pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahankendaraan bermotor yang harus dilampiri Daftar Rincian Kendaraan Bermotor.D.Dasar

  1. KEP-199/PJ./2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan KendaraanBermotor
  2. PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
E.Materi

1.Setiap Pengusaha Kena Pajak dalam rantai distribusi kendaraan bermotor, yaitu Importir, ATPM,Industri Perakitan, Distributor, Dealer, Sub-Dealer dan Showroom wajib membuat perinciandata atas penyerahan kendaraan bermotor dengan menggunakan Daftar Rincian KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-199/PJ./2000 dan melampirkan daftar tersebut pada SPT Masa untuk masa Pajak yangsama dengan Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak yang menjadi dasar pengisian SPT MasaPPN tersebut.
2.Daftar Rincian Kendaraan Bermotor tersebut adalah merupakan lampiran yang menjadi syaratkelengkapan SPT Masa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KEP-199/PJ./2000 danLampiran II PER-11/PJ/2013 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) (F.1.2.32.04) huruf B angka 3 bagian VI mengenaikelengkapan SPT.
3.Untuk memudahkan dalam pengadministrasian, Daftar Rincian Kendaraan Bermotor dibuat dalambentuk hardcopy dan softcopy yang menggunakan format Microsoft Excel.
4.Agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan seluruh Daftar Rincian Kendaraan Bermotordalam format Microsoft Excel tersebut kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal palinglambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya batas pelaporan SPT Masa PPN.
5.Agar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memantau pelaksanaan ketentuanKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-199/PJ./2000 di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 30/PJ.6/1995

Menimbang : bahwa pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.04/1995 tanggal 26 Oktober 1995 perlu diadakan…