Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 31/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

22 March 1991

OBJEK

tambahan penjelasan mengenai formulir-formulir pengurangan pbb
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penggunaan beberapa formulir pengurangan PBB sebagai lampiran dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-42/PJ.6/1991 tanggal 14 Februari 1991 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-52/PJ.6/1991 tanggal 4 Maret 1991, dengan ini disampaikan tambahan penjelasan mengenai penggunaan formulir-formulir pengurangan PBB sebagaimana terlampir sebagai berikut:

1. Formulir A (Formulir Isian Anggota Pensiunan/PWRI/Pepabri/LVRI/DHN’45)
Formulir ini hanyalah merupakan formulir pendataan anggota-anggota tersebut di atas dan dibuat serta ditandatangani oleh masing-masing anggota yang bersangkutan. Formulir ini bukanlah permohonan pengurangan. Permohonan pengurangan tetap dibuat tersendiri dengan memakai contoh Lampiran 1

2. Formulir B (Daftar nama-nama Anggota Pensiunan/PW RI/Pepabri/LVRI/DHN ’45)
Formulir ini adalah merupakan rekapitulasi yang dihimpun berdasarkan data yang diperoleh dari formulir A. Formulir ini dibuat oleh KP.PBB yang bersangkutan dan dirinci perunit organisasi, per-Dati II. Ini merupakan daftar penjagaan bagi KP.PBB, yang mana dimaksudkan agar pemohon tidak perlu mengajukan Surat Permohonan setiap tahunnya, sepanjang tidak ada mutasi atas obyek/subyek pajak.

3. Formulir C (Surat Pernyataan Besarnya Penghasilan).
Formulir ini hanyalah merupakan contoh untuk membantu/memudahkan wajib pajak dalam mengajukan pengurangan PBB. Bisa saja Wajib Pajak hanya melampirkan SK Pensiunan, Daftar gaji, dan sebagainya. Dengan demikian, permohonan pengurangan tidaklah harus ditolak atau tidak diproses, jika permohonan tidak mempergunakan formulir ini. Surat Pernyataan ini dibuat yang bersangkutan tanpa harus membubuhi meterai.

4. Formulir D (Buku Penjagaan : Penerimaan Surat Permohonan Pengurangan PBB).
Cukup jelas.

5. Lampiran 1 (Permohonan Pengurangan PBB WP Perseorangan).
Formulir ini dibuat untuk membantu/memudahkan WP dalam mengajukan permohonan pengurangan (untuk semua buku ketetapan). Formulir ini dibuat dan ditandatangani oleh WP/pemohon yang bersangkutan.

Formulir ini tidaklah mutlak/harus dipergunakan dalam mengajukan permohonan pengurangan. Dengan demikian permohonan yang memakai atau tidak memakai formulir tersebut harus diproses. Untuk itu formulir ini secara bertahap perlu dimasyarakatkan agar mereka bisa mempergunakan formulir ini untuk mengajukan permohonan.

6. Lampiran 1/2 (Permohonan Pengurangan Kolektip)
Formulir ini dipergunakan untuk permohonan pengurangan secara kolektif, baik yang disebabkan oleh bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dan untuk ketetapan PBB s/d Rp.25.000.

7. Lampiran 3
Cukup jelas.

8. Lampiran 4
Formulir ini dipakai baik untuk penelitian administrasi untuk permohonan pengurangan s/d Rp.100.000, maupun Verifikasi Lapangan untuk permohonan di atas Rp.100.000 dan permohonan kolektif. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi.

9. Formulir 5
Cukup jelas.

10. Formulir 6
Cukup jelas.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada WP, khususnya dalam permohonan pengurangan PBB hendaknya Saudara:

  1. Menghubungi dan memberikan penjelasan/-penyuluhan, khususnya kepada unit organisasi Pensiunan/PWRI/-Pepabri/LVRI/DHN ’45 setempat dan anggota masyarakat lainnya.
  2. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur PBB Nomor : SE-19/PJ.6/1991 tanggal 9 Februari 1991, hendaknya loket/tempat khusus untuk melayani permohonan pengurangan/pensiunan sudah bisa di realisir pada awal bulan April 1991.

Apabila ada permasalahan dalam pengadaan loket/tempat khusus tersebut, hendaknya segera Saudara sampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat PBB.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.3/1986

Dengan ini diberitahukan bahwa oleh Direktorat Pajak Tidak Langsung Direktorat Jenderal Pajak sudah diterima beberapa permohonan dari Pengusaha (terutama dari Perbankan) untuk dapat diberi izin…

Peraturan Pemerintah – 73 TAHUN 1996

Menimbang : Bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan, Wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini