Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.41/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 32/PJ.41/1993

TAGGAL PENERBITAN

17 December 1993

OBJEK

keputusan nomor 928/kmk.04/1993
PERATURAN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 928/KMK.04/1993 tanggal 8 Desember 1993 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mulai berlaku untuk Tahun Pajak 1984.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 untuk Tahun Pajak 1994 dan selanjutnya adalah 1,8 (satu delapan persepuluh) kali dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah berlaku sejak Tahun Pajak 1984.

Dengan demikian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai Tahun Pajak 1994 adalah sebagai berikut :

  1. Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
  2. Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
  4. Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
    Demikian untuk dimaklumi dan disebarluaskan kepada para Wajib Pajak di wilayah Saudara, termasuk kepada para Bendaharawan dan Pemberi Kerja lainnya sebagai pemotong PPh Pasal 21.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 14/PMK.011/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, perlu melanjutkan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng; bahwa dalam rangkamelaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan…