Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.51/1995

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 33/PJ.51/1995

TAGGAL PENERBITAN

24 July 1995

OBJEK

pengenaan PPNbm atas bkp yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri : ppn 9 – 95)
PERATURAN

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 274/KMK.04/ 1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 644/KMK.04/1994 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Hal-hal yang perlu Saudara perhatikan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Terdapat perubahan pengenaan PPn BM atas beberapa jenis barang, yaitu sebagai berikut :
    1. Jenis BKP Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang semula terutang PPn BM dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 644/KMK.04/1994 menjadi tidak terutang PPn BM adalah sebagai berikut :

      NoNO HSURAIAN BARANGKETERANGAN
      1.0403.90.100

      Susu mentega (buttermilk) dalam kemasan
      dengan berat bersih 25 kg atau lebih.

      Sebagian jenis
      barang dari butir a.1.
      2.0404.10.000

      Whey dan whey yang dimodifikasi,
      dipekatkan atau mengandung tambahan gula
      atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

      Seluruh jenis
      barang dari butir a.2.
      3.0405.00.100
      0405.00.900

      Mentega dan lemak dan minyak lainnya
      yang diperoleh dari susu.

      Seluruh jenis
      barang dari butir a.3.
      4.0406.10.000

      Keju segar (tidak diawetkan atau tidak
      dimasak), termasuk keju whey dan
      dadih susu.

      Sebagian jenis
      barang dari butir a.4.
      0406.30.000Keju proses, bukan parutan atau bubuk.
    2. Jenis BKP Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang semula terutang PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 644/KMK.04/1994 menjadi tidak terutang PPn BM adalah sebagai berikut :

      NoNO HS

      URAIAN BARANG

      KETERANGAN
      1.8518.90.100
      8518.90.900
      Bagian (part) yang di gunakan untuk
      pembuatan microphone dan kakinya,
      pengeras suara, headphone, earphone dan
      perangkat gabungan microphone dengan
      pengeras suara, penguat listrik frekwensi
      bunyi dan perangkat listrik penguat suara
      baik yang sudah terpasang pada PCB
      dan/atau kabinet/ bagian kabinet maupun
      dalam bentuk lain untuk pembuatan jenis
      barang tersebut
      Sebagian jenis
      barang dari butir c.5
  2. Untuk penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang semula terutang PPn BM menjadi tidak terutang sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, diberlakukan untuk penyerahan-penyerahan yang terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995, sesuai dengan ketentuan pada Pasal II Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 274/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 Untuk mempermudah penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran No.: SE-10/PJ.51/1995 (SERI PPN 9 – 95).

Demikian untuk diketahui, dilaksanakan dan disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 81/KMK.01/2001

Mengingat : bahwa hingga saat ini masih banyak kasus piutang negara perbankan yang belum dapat diselesaikan sehingga mengakibatkan besarnya outstanding piutang negara perbankan yang diurus;…

Peraturan Menteri Keuangan – 127/PMK.010/2016

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor…