Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ/2013

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 36/PJ/2013

TAGGAL PENERBITAN

25 July 2013

OBJEK

penghitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara dalam rangka kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan , a.
PERATURAN

Umum

  1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan telah mengatur mengenaipengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima ataudiperolehnya. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral ataubatubara dalam rangka kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalamkontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangansampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud, sebagaimanadiatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor36 Tahun 2008.
  2. Apabila ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan tersebut tidak mengatur pengenaan pajak bagi Wajib Pajak yangterikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan maka pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WajibPajak tersebut berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penyusunan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan dalam rangkamenghitung dan membayar besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harusdibayar sendiri untuk setiap bulan bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidangpertambangan mineral atau batubara berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan.
2. Tujuan
Agar pemenuhan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran pajak dalamtahun berjalan yang harus dibayar sendiri untuk setiap bulan yang dilakukan oleh Wajib Pajakyang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara berdasarkan kontrakbagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dapatberjalan dengan baik.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambanganmineral atau batubara dalam rangka kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sebelum berlakunyaUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. D. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. E. Materi

  1. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubaraberdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan, dasar penghitungan dan besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang harusdibayar dalam tahun berjalan adalah sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil,kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai denganberakhirnya jangka waktu kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan dimaksud.
  2. Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dalam kontrak bagi hasil, kontrakkarya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangannya tidak mengatur mengenaiangsuran pajaknya namun mengatur pengenaan pajaknya berdasarkan ketentuan dalamOrdonansi Pajak Perseroan 1925, maka dasar penghitungan dan besarnya Pajak Perseroanyang terutang/harus dibayar dalam tahun berjalan adalah sebesar 1% (satu persen) dariperedaran bruto setiap bulan/masa pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ.42/1999 tentang Penghitungan Angsuran Pajak dalamTahun Berjalan bagi Wajib Pajak yang Berusaha dalam Bidang Penambangan Umum dalamRangka Kontrak Karya yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan1925.
  3. Dalam hal ketentuan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasamapengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengatur mengenaidasar penghitungan dan besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar dalam tahunberjalan dan tidak mengatur mengenai pengenaan pajaknya berdasarkan ketentuan dalamOrdonansi Pajak Perseroan 1925, maka dasar penghitungan dan besarnya angsuran PajakPenghasilan yang harus dibayar dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang menjalankanusaha di bidang pertambangan mineral atau batubara dalam rangka kontrak bagi hasil, kontrakkarya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan adalah sebagaimana diaturdalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.5/2001

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan…

Keputusan Menteri Keuangan – 921/KM.5/1999

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Omedata Electronics Nomor : GA-66/OE/MG/V/1999 tanggal 6 Mei 1999, yang diterima tanggal 12 Mei 1999, diperoleh…