Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 37/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

29 April 1991

OBJEK

penyusunan rencana kerja pendataan/penilaian obyek pbb tahun 1991/1992
PERATURAN

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pendataan/Penilaian Obyek PBB tahun 1991/1992, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sambil menunggu penyempurnaan Tata Cara Pendataan Obyek PBB yang saat ini sedang disusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka penyusunan rencana kerja pendataan tahun 1991/1992 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 617/KMK.01/1989, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-21/PJ.6/1990, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-49/PJ.6/1990 dengan beberapa penyesuaian, mengikuti pola komputerisasi data obyek PBB.

    Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

    1.1. Bagi KP PBB yang akan melaksanakan Penyusunan Data Awal, maka hasil akhir adalah bukan dalam bentuk pembukuan seperti Buku Induk, SPPT dan STTS (kecuali Buku Rincik hasil Penyusunan Data Awal dengan alternatif 3 dan 4), akan tetapi berupa “input data” yang kemudian direkam ke dalam Floppy Disk dan disertai dengan print out DHR (Daftar Hasil Rekaman) yang sudah dinyatakan valid. Lay-out record data obyek PBB adalah sebagaimana/mengikuti program perekaman data yang sudah dipasang di komputer masing-masing KP PBB. Pencetakan Buku Induk, SPPT dan STTS, akan dilakukan bersama-sama dengan master file desa/kelurahan yang ada di file KP PBB. Satuan biaya untuk perekaman data dari “input data” ke dalam floppy disk dalam paket penyusunan data awal ditentukan sebagai berikut:
    – Sewa kelola : Rp. 50,- per-obyek
    – Pihak III : Rp.100,- per-obyek
    termasuk penyediaan diskette.

    Prosedur peng-SPJ-annya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-49/PJ.6/1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Pelaksanaan Pendataan Obyek PBB.

    1.2.

    Untuk mempermudah pelaksanaan perekaman data hasil penyusunan Data Awal, maka “input data” sebaiknya dibuat dalam format Buku Induk yang disusun perpersil/RT/RW/Blok dengan catatan kolom pajak terhutang tidak perlu diisi.

  2. Rencana kerja Penyusunan Data Awal diarahkan pada Sektor perkotaan, dengan menggunakan alternatif 3 (identifikasi) dan alternatif 4 (pemetaan/rincian) sesuai dengan tersedianya data pendukung sebagaimana ditegaskan pula dalam SE-34/PJ.6/1991. Jika tersedia peta garis/peta foto, diharapkan menggunakan alternatif 3.

    Dengan dipilihnya alternatif 3 dan 4, akan mempermudah nantinya pada saat pemberian Nomor Obyek Pajak (NOP) yang petunjuk pelaksanaannya akan segera dikeluarkan.

  3. Bagi KP PBB yang telah dipasang mikro komputer, maka mulai tahun 1991/1992 akan menerima master file dalam bentuk floppy disk, baik dari KPDR maupun Pihak III.

    Master file tersebut selanjutnya akan dipelihara dan di up-date sendiri oleh KP PBB sesuai dengan perkembangan/perubahan data, sebagai bahan penerbitan Buku Induk, SPPT dan STTS setiap tahunnya.

  4. Untuk master file hasil perekaman data dari Pihak III yang hanya sampai pada tahap validasi rekap (belum dilaksanakan validasi total/per-obyek), maka dalam rencana kerja tahun 1991/1992 hendaknya dimasukkan kegiatan validasi dan/atau perbaikan master file data obyek PBB. Validasi dan/atau perbaikan master file dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    4.1. Pencetakan DHR (Konsep Buku Induk) direncanakan dapat dilaksanakan sendiri oleh KP PBB atas bimbingan teknis KPDR setempat/Kantor Pusat Direktorat PBB. Dalam hal KP PBB belum memungkinkan untuk mencetak sendiri, pencetakan DHR (Konsep Buku Induk) akan dilakukan oleh KPDR atau oleh Pihak III. Kegiatan sampai dengan pencetakan DHR (Konsep Buku Induk) akan dikoordinir dan dibiayai oleh Kantor Pusat Direktorat PBB.

    4.2. Berdasarkan DHR (Konsep Buku Induk) tersebut, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
    1. Bagi desa/kelurahan yang datanya masih relati baik, cukup dilakukan validasi di kantor melalui pencocokan DHR dengan sumber data yang direkam.
    2. Bagi desa/kelurahan yang datanya relatif banyak mengalami perubahan, maka DHR tersebut perlu dicocokkan ke desa/kelurahan bersama-sama dengan aparat desa/kelurahan.
    3. Bagi desa/kelurahan yang datanya memang sudah terlalu banyak yang tidak cocok, maka jika cukup tersedia dana dan tenaga perlu diadakan kegiatan penyusunan data awal.
    4. Hasil validasi dan/atau pencocokkan pada butir a dan b di atas selanjutnya di edit kedalam master file (floppy) sehingga didapatkan master file yang mutakhir.
    4.3.

    Bagi DHR yang harus dicocokkan ke desa/kelurahan, ditentukan satuan biaya untuk petugas sebesar Rp.9.000,-/hari dengan waktu pelaksanaan untuk tiap-tiap desa 1 petugas antara 3 s/d 4 hari.

    Untuk desa/kelurahan yang letaknya relatif jauh, maka kepada petugas dapat diberikan tambahan biaya transport atas persetujuan Kakanwil DJP setempat. Kegiatan validasi di kantor dan editing DHR ke dalam floppy adalah merupakan kegiatan rutin. Dalam hal jumlahnya cukup besar sehingga dilaksanakan diluar jam kerja, dapat diberikan uang lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Apabila kegiatan editing DHR kedalam floppy diserahkan kepada Pihak III, ditentukan satuan biaya sebesar Rp.100,- per obyek untuk obyek-obyek yang berubah saja.

  5. Untuk itu, kepada Kepala KP PBB hendaknya menginventaris master file hasil perekaman data oleh Pihak III, desa/kelurahan yang cukup divalidasi di kantor saja dan master file untuk desa/kelurahan yang perlu dicocokkan ke lapangan.

  6. Dalam pelaksanaan perbaikan data obyek PBB tahun 1991/1992 dimungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan penilaian, khususnya untuk kegiatan Pengumpulan NJOP/Klasifikasi yang petunjuk pelaksanaannya akan segera diterbitkan.

  7. Kegiatan yang menyangkut perbaikan master file dan pengumpulan NJOP/Klasifikasi agar diutamakan dibebankan pada Biaya Operasional PBB yang dialokasikan ke masing-masing KP PBB.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.7/1998

Dalam rangka upaya untuk menjaga tertib administrasi dan untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan berpindahnya tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari KPP…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.41/1995

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri serta Keputusan Menteri…