Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 38/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

29 April 1991

OBJEK

tata cara penyusunan klasifikasi njop atas bumi/tanah
PERATURAN

Sebagai tindak lanjut Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Nasional tanggal 4 s/d 6 Maret 1991 di Jakarta, dengan ini di mohon perhatian akan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk mengurangi keluhan masyarakat wajib pajak terhadap penentuan Klasifikasi NJOP atas Bumi/Tanah, para KP.PBB perlu melakukan penelitian atas klasifikasi NJOP yang telah ditetapkan saat ini;

  2. Terhadap wilayah yang klasifikasinya tidak sesuai dengan kenyataan harga jual di lapangan, diminta para KP.PBB segera mengadakan perbaikan/penyesuaian dengan mengadakan klasifikasi NJOP Bumi/Tanah;

  3. Sambil menunggu Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang TataCara Penilaian obyek PBB, maka “TATA CARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH” sebagaimana terlampir, dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pekerjaan klasifikasi NJOP Bumi/Tanah Tahun 1991/1992;

  4. Pelaksanaan klasifikasi NJOP Bumi/Tanah dimungkinkan untuk dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan wilayah pelaksanaan pekerjaan Pendataan, apabila data fisik (Nama, Alamat, Luas atau data lain) telah sesuai dengan kenyataan di lapangan, namun data kelas tidak sesuai dengan harga jual di lapangan;

  5. Semua rencana kerja harus diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak setempat untuk mendapat persetujuan mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan;

  6. Tata cara penyusunan klasifikasi ini merupakan petunjuk untuk klasifikasi bumi/tanah atas semua obyek pajak, kecuali obyek pajak tertentu yang cara penilaian/klasifikasinya ditentukan lain.

  7. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari Biaya Operasional, maka permohonan biaya juga diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak setempat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.6/1991 tanggal 2 April 1991 tentang Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Biaya Operasional.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 259/PMK.04/2010

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini