Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.41/2001

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 39/PJ.41/2001

TAGGAL PENERBITAN

16 October 2001

OBJEK

pelaksanaan pengecualian dari kewajiban membayar pajak penghasilan orang pribadi bagi warga negara indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri (penlu) yang akan bertolak ke luar negeri
PERATURAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) bagi Orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri (PENLU), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2001 tentang Tanda Pengenal Resmi Sebagai Penduduk Luar Negeri, diatur bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke Luar Negeri adalah Orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri dan memiliki Tanda Pengenal Resmi sebagai penduduk Luar Negeri.

  2. Pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

  3. Dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri agar memfotokopi dokumen Tanda Pengenal Resmi sebagai Penduduk Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas sebagai arsip/bukti Pendukung Penerbitan Surat Keterangan Bebas FiskaI Luar Negeri, Arsip/bukti pendukung tersebut agar disimpan bersama dengan lembar arsip Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang bersangkutan.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 921/KM.5/1999

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Omedata Electronics Nomor : GA-66/OE/MG/V/1999 tanggal 6 Mei 1999, yang diterima tanggal 12 Mei 1999, diperoleh…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 89/PJ/2009

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain disebabkan karena non aktif, bubar, atau meninggal dunia, dengan…