Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.52/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 39/PJ.52/1993

TAGGAL PENERBITAN

20 December 1993

OBJEK

pengenaan PPN dan ppn bm pada kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte)
PERATURAN

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1993 , Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Laksana Pabean Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan Nomor 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Rekaman dari ketentuan-ketentuan yang terlampir.

Tata cara pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur sebagai berikut :

  1. PPN dan PPn BM yang terutang, tidak dipungut atas :
  2. 1.1. Impor Barang Modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi oleh PKP di Kawasan Berikat.
    1.2. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP dari Daerah Pabean Indonesia lainnya kepada PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE untuk diolah lebih lanjut.
    1.3.

    Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut oleh :
    – PKP dari Kawasan Berikat kepada PKP di Kawasan Berikat lainnya;
    – PKP dari Kawasan Berikat kepada PKP EPTE atau sebaliknya;
    – PKP dari Kawasan Berikat kepada PKP lainnya di Kawasan Berikat yang sama;
    – PKP EPTE kepada PKP EPTE lainnya.

    1.4.

    Penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP dari Kawasan Berikat/PKP EPTE kepada PKP Sub Kontraktor di Daerah Pabean Indonesia lainnya untuk diolah lebih lanjut.

    1.5.

    Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan oleh PKP Sub-Kontraktor dari Daerah Pabean Indonesia lainnya kepada PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE.

  3. PPN dan PPn BM yang terutang ditangguhkan atas :
  4. 2.1.

    Impor Barang Modal dan peralatan pabrik, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi serta impor barang dan atau bahan untuk diolah lebih lanjut oleh PKP EPTE.

    2.2. Pengeluaran mesin dan atau peralatan pabrik yang dipergunakan dalam kegiatan produksi

  5. PPN dan PPn BM dikenakan atas :
  6. 3.1. Penyerahan Barang Kena Pajak hasil olahan oleh PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya.
    3.2. Pengeluaran mesin dan atau peralatan pabrik oleh PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya.
    3.3. Penyerahan barang sisa dan atau potongan oleh PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya.
    3.4.

    Selisih kurang dari jumlah barang dan atau bahan yang seharusnya ada berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian (post audit) atas pembukuan, catatan, dokumen dan pencacahan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat/ EPTE.

  7. PKP EPTE yang izin EPTE-nya dicabut dapat memasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya Barang Modal, mesin dan peralatan pabrik, Barang Kena Pajak hasil olahan dan bahan baku yang masih tersisa dengan terlebih dahulu membayar kembali atau melunasi PPN/PPn BM yang terutang.

  8. Pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 dinyatakan bahwa setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang PPN Tahun 1984 harus dibuat Faktur Pajak. Untuk memudahkan administrasi, penerbitan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP dalam kaitannya dengan Kawasan Berikat dan EPTE diatur sebagai berikut :

    5.1.

    Atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, 1.3, dan 1.5 oleh PKP Penjual harus diterbitkan Faktur Pajak Standar sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 November 1988.

    5.2.

    Atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak, sedangkan penyerahan kembali Barang Kena Pajak oleh Sub-Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam butir 1.5 diterbitkan Faktur Pajak Standart dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Harga Kontrak Kerja (Ongkos Kerja ditambah pengganti harga bahan/barang yang benar-benar digunakan oleh PKP Sub Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan itu).

    5.3.

    Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi cap/stempel “Tidak dipungut PPN/PPn BM eks Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993” pada setiap lembar Faktur Pajak.
    – lembar ke-1 (asli) : untuk pembeli/penerima BKP
    – lembar ke-2 : untuk arsip penjual
    – lembar ke-3 : untuk KPP dimana PKP penjual terdaftar
    (dilampirkan pada SPT Masa PPN)

    5.4.

    PKP Penjual baru diperkenankan membubuhkan Cap/Stempel “Tidak dipungut PPN/ PPn BM eks Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993” apabila pembeli dapat memperlihatkan izin EPTE atau Keterangan tertulis dari Penguasa/Pengelola Kawasan Berikat (PKB) dan menyerahkan Photo Copynya yang telah di legalisir oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang kepada PKP penjual.

    5.5.

    Atas Impor Barang Modal dan peralatan pabrik oleh PKP di Kawasan Berikat, pembubuhan cap stempel “Tidak dipungut PPN/PPn BM eks Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993” pada PIUD dan SSP dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang.

  9. Penerbitan Surat Keterangan penangguhan pembayaran PPN dan atau PPn BM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 pada butir 2.1 dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989 yaitu oleh:

    6.1. BKPM bagi PKP EPTE dalam rangka PMA dan PMDN;
    6.2.

    Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP EPTE tersebut terdaftar bagi yang bukan PMA dan PMDN; dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    – foto copy izin EPTE yang telah di legalisir oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang
    – Invoice dan B/L atau Airway Bill
    – foto copy formulir EPTE 5, atau EPTE 6 yang telah diparaf dan mendapat persetujuan dari pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  10. Sambil menunggu penyempurnaan SPT Masa PPN/PPn BM pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
  11. 7.1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, 1.3, dan 1.5 dilaporkan oleh PKP penjual pada :
    – Kode B. 1.2.3 : formulir 1485 dan Lampiran Pajak Keluaran II formulir 1485 A2
    – Kode B.3 : formulir 1485 BM
    7.2.

    Atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya dibubuhi Cap/Stempel “Tidak dipungut PPN/PPn BM eks Keppres 96 Tahun 1993” dilaporkan oleh PKP Pembeli pada Kode F Formulir 1485 dan Lampiran Pajak Masukan III Formulir 1485 B.3 (yang dilaporkan hanya nilai PPN-nya yang tidak dipungut).

    7.3.

    Atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. dilaporkan pada kode F Formulir 1485 dan lampiran Pajak Masukan III Formulir 1485 B.3., sedangkan atas pengeluaran mesin dan atau peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPn BM.

    7.4.

    PPN dan PPn BM yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, 3.3, dan 4 dilaporkan pada SPT Masa PPN/PPn BM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    7.5.

    PPN dan PPn BM yang terutang atas pengeluaran mesin dan atau peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN dan PPn BM yang telah dibayar sehubungan dengan pengeluaran mesin dan atau peralatan pabrik oleh PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE ke Daerah Pabean Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.2, dilaporkan pada SPT Masa PPN Pembayaran Kembali Pajak Masukan (Formulir 1485 PM).

  12. Tata Cara Pemungutan PPN/PPn BM dan Pelunasan PPN/PPn BM diatur sebagai berikut :
  13. 8.1.

    Pemungutan PPN dan PPn BM yang terutang atas selisih kurang sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 dilakukan dengan penerbitan SKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai sanksi berupa denda administrasi sebesar seratus persen dari PPN dan PPn BM yang terutang.

    8.2. Pelunasan PPN/PPn BM yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
    – Atas penyerahan Barang Modal, mesin dan peralatan pabrik, Pajak Masukan yang dibayar kembali dihitung menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989.
    – Atas penyerahan Barang Kena Pajak hasil olahan dan bahan baku dilakukan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang PPN Tahun 1984.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan di sebarluaskan kepada para pengusaha yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 18/KMK.04/1998

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak Bank untuk merger dipandang perlu memberikan kemudahan perpajakan; bahwa untuk itu, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.43/2000

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan berkaitan dengan kewajiban melampirkan formulir 1721-A2 pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya bagi para Pensiunan sedangkan bukti potong 1721-A2 bagi…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini