Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1996

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 39/PJ.6/1996

TAGGAL PENERBITAN

2 August 1996

OBJEK

ralat terakhir rincian rencana penerimaan pbb tahun anggaran 1996-1997
PERATURAN

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.6/1996 tanggal 20 Juni 1996 perihal Ralat Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996-1997 jo. SE-13/PJ.6/1996 tanggal 15 Maret 1996, dengan ini disampaikan Ralat Terakhir Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai berikut :

  1. Dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah DJP, dipandang perlu untuk melakukan pembetulan Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 untuk beberapa Daerah Tingkat II.

  2. Dengan pembetulan ini tidak merubah jumlah rencana penerimaan yang ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing Kanwil DJP serta untuk jumlah rencana penerimaan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

  3. Daerah Tingkat II yang rincian rencana penerimaannya mengalami perubahan adalah Dati II dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VIII DJP Jawa Tengah :
    3.1 Dati I Jawa Tengah
    3.1.1 Km. Semarang
    3.1.2. Kb. Semarang
    3.1.3. Kb. Salatiga
    3.1.4. Kb. Grobogan
    3.1.5. Kb. Tegal
    3.1.6. Kb. Brebes
    3.1.7. Kb. Pemalang
    3.1.8. Kb. Banyumas
    3.1.9. Kb. Purbalingga
    3.1.10 Kb. Banjarnegara
    3.1.11. Kb. Pati
    3.1.12. Kb. Jepara
    3.1.13. Km. Surakarta
    3.1.14. Kb. Boyolali
    3.1.15. Kb. Sragen
    3.1.16. Kb. Karanganyar
    3.1.17. Kb. Klaten
    3.1.18. Kb. Sukoharjo
    3.1.19 Kb. Wonogiri
    3.1.20. Kb. Magelang
    3.1.21. Kb.Wonosobo
    3.1.22. Kb. Purworejo

    3.2 Dati I DI Yogyakarta
    3.2.1. Km. Yogyakarta
    3.2.2. Kb. Sleman
    3.2.3. Kb. Bantul

  4. Pembetulan Rincian Rencana Penerimaan pada butir 3 sebagaimana terlampir.
  1. Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 Nasional :
    ——————————————————————–
    No. Sektor Rencana Penerimaan %
    ——————————————————————–
    1. Pedesaan 189.765.319 8,33
    ——————————————————————–
    2. Perkotaan
    Jumlah Pds & Pkt
    797.054.681
    986.820.000
    35,00
    43,33
    ——————————————————————–
    3. Perkebunan 96.300.000 4,23
    ——————————————————————–
    4. Perhutanan :
    a. Non-IHH
    b. IHH
    c. Jumlah
    93.300.000
    112.700.000
    206.000.000
    4,10
    4,95
    9,05
    ——————————————————————–
    5. Pertambangan :
    a. Non-Migas
    b. Migas
    c. Jumlah
    15.375.500
    972.804.500
    988.180.000
    0,67
    42,72
    43,39
    ——————————————————————-
    Jumlah APBN 2.277.300.000 100

    ——————————————————————-

  2. Ralat rincian penerimaan tersebut di atas agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 221/PMK.05/2007

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dilingkungan Departemen Keuangan, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang sebelumnya berada di bawah…

Peraturan Menteri Keuangan – 20/PMK.02/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan…