Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 40/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

26 August 2008

OBJEK

tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan pbb melalui fasilitas perbankan elektronik untuk tempat pembayaran(tp) elektronik
PERATURAN

Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Pajak dengan PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk tentang PenerimaanPembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan secara Elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk pada hari Selasa, 15 Juli 2008 di Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembayaran PBB melalui fasilitas perbankan elektronik secara on line dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta tertib administrasi dalam pengelolaan pembayaran PBB yang memiliki beberapa kelebihan antara lain :
    1. Aspek Pelayanan kepada wajib pajak :
      1)Wajib Pajak dapat membayar PBB lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitasnya;
      2)Wajib Pajak dapat membayar dengan menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan meliputi: teller, ATM, internet, dan phone banking
      3)Waktu pelayanan lebih lama selama 24 jam penuh.
    2. Aspek Administrasi :
      1)Komunikasi data pembayaran menggunakan jaringan real time on line sehingga dapat menyajikan data pembayaran secara cepat dan akurat;
      2)Proses rekonsiliasi pembayaran dilakukan secara cepat dan terpusat, dilakukan secara harian oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan PT BNI (Persero) Tbk;
      3)Pelaporan dilakukan secara sistem melalui 2 (dua) arah antara Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan PT BNI (Persero) Tbk;
      4)Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, mengingat status lunas secara otomatis akan terekam dalam basis data SISMIOP saat selesai dilakukan pembayaran;
  2. Terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut, mulai tanggal 15 Juli 2008 pembayaran PBB dapat dilakukan melalui fasilitas perbankan yang disediakan oleh PT. BNI (Persero) Tbk melengkapi TP Elektronik yang sudah ada;
  3. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas perbankan elektronik pada TP Elektronik yang disediakan oleh PT. BNI (Persero) Tbk meliputi :ATM, internet, counter teller, dan phone banking;
  4. TP Elektronik akan menerbitkan resi/struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya dari hasil proses dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yang disamakan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan “approval code”;
  5. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa Resi/struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya dari fasilitas perbankan elektronik diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai pengganti STTS sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-371/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002;
  6. Apabila Resi/Struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir (5) di atas mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Lunas (SKL) Pembayaran PBB pada KPP Pratama atau Kantor Pelayanan PBB dimana objek pajak tersebut terdaftar.
  7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaannya, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    1. Mempelajari dan memahami tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB melalui fasilitas perbankan elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Nomor: KEP-54/A/2003, Nomor: KEP-47/PJ./2003, Nomor: KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor: 973-012 tanggal 10 Maret 2003;
    2. Mempelajari dan memahami Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-371/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Fasilitas Perbankan Elektronik;
    3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Bank Persepsi PBB dan Pemerintah Daerah setempat;
    4. Mensosialisasikan fasilitas pembayaran ini kepada para wajib pajak, termasuk kepada pegawai di lingkungan instansi Saudara;
    5. Kepala KPP Pratama dan Kantor Pelayanan PBB agar menunjuk petugas khusus untuk menangani penatausahaan pembayaran PBB melalui fasilitas Tempat Pembayaran Elektrinik

Demikian disampaikan untukdilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur di Lingkungan KPDJP;
  3. Para Tenaga Pengkaji dilingkungan KPDJP;
  4. Para Kepala Kanwil DJP di seluruh Indonesia.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 122/KMK.03/2003

Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung,…

Peraturan Daerah – 30 TAHUN 2011

Menimbang : bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 55…

Peraturan Menteri Keuangan – 246/PMK.011/2009

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pada tanggal 31 Desember 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan…