Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 40/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

6 June 2011

OBJEK

tata cara penerimaan dan pengemasan surat pemberitahuan (spt) di kantor pelayanan pajak (kpp) berkenaan dengan pengolahan spt di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan (ppddp)
PERATURAN

Dalam rangka mendukung pengembangan dan perbaikan proses penerimaan dan pengolahan SPT yang lebih terotomasi serta meningkatkan keberhasilan pengolahan SPT pada PPDDP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I.Pengertian dan Ketentuan Umum
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan tentang pengertian dan ketentuan umumdengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak yangmasuk dalam wilayah kerja maupun wilayah uji coba PPDDP sesuai dengan tahapanimplementasi.
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT meliputi SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPhOP 1770, SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan SPT Tahunan PPh OP 1770 SS yang dilakukan prosespenerimaan dan pengemasan oleh KPP dan harus disampaikan ke PPDDP.
  3. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapanpengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan danpenghitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  4. Penerimaan SPT adalah serangkaian kegiatan untuk menerima SPT yang disampaikan WajibPajak, menerbitkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat(BPS), meneliti kesesuaian data antara SPT dengan LPAD serta menyatukannya.
  5. Pengemasan SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas pengemas untukmenghitung kembali jumlah lembar SPT, menempel label barcode pada LPAD, merekam nomorLPAD, dan memindai label barcode dengan barcode reader dan memasukkan SPT beserta LPADyang sesuai ke dalam kemasan (box) serta membuat Daftar Isi Kemasan denganmenggunakan Aplikasi Pengemasan.
  6. KPP harus melakukan penelitian, penerimaan, pengemasan, dan penyampaian kemasan kePPDDP atau pengambilan kemasan oleh PPDDP atas SPT yang ditentukan untuk dilakukanpengolahan di PPDDP.
  7. KPP harus melakukan pengemasan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjauntuk SPT masa PPN dan 30 (tiga puluh) hari kerja untuk SPT Tahunan PPh sejak tanggalterima pada BPS/LPAD.
  8. KPP tidak diperkenankan untuk melakukan perekaman atas SPT sebagaimana dimaksud dalamangka romawi I huruf a dan b, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (restitusi).
II.Tata Cara Penelitian, Penerimaan, dan Pengemasan SPT
Dalam rangka mendapatkan SPT yang lengkap dan tertib administrasi serta dapat diolah di PPDDPdengan keakurasian yang tinggi perlu ditetapkan petunjuk teknis tata cara penelitian, penerimaan, danpengemasan SPT dengan penjelasan sebagai berikut :

1.Untuk SPT Masa PPN

a.Tata cara penelitian dan penerimaan SPT Masa PPN, wajib dilaksanakan sebagaimanaditetapkan dalam lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
b.Format Lembar Penelitian SPT Masa PPN ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran IISurat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
c.SPT Masa PPN yang disampaikan langsung, sebelum mencetak BPS/LPAD Petugas TPTwajib melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak untuk memastikan kesesuaian antaraelemen-elemen BPS/LPAD yang akan dicetak dengan SPT-nya yang meliputi :

1)NPWP
2)Nama
3)Masa Pajak
4)Status pembetulan
d.SPT Masa PPN yang disampaikan tidak langsung, sebelum mencetak BPS/LPAD PetugasTPT wajib memastikan kesesuaian antara elemen-elemen BPS/LPAD yang akan dicetakdengan SPT-nya yang meliputi :

1)NPWP
2)Nama
3)Masa Pajak
4)Status pembetulan
2.Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

a.Tata cara penelitian dan penerimaan SPT Tahunan PPh OP 1770, SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan SPT Tahunan PPh OP 1770 SS wajib dilaksanakan sebagaimana ditetapkanpada :

1)Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010 tanggal12 Januari 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SuratPemberitahuan Tahunan;
2)Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tanggal 10 Januari2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SuratPemberitahuan Tahunan.
b.Sebelum mencetak BPS/LPAD Petugas TPT wajib memastikan kesesuaian antaraelemen-elemen BPS/LPAD yang akan dicetak dengan SPT-nya yang meliputi :

1)NPWP
2)Nama
3)Jenis SPT
4)Tahun Pajak
5)Status pembetulan
3.Terhadap SPT yang sudah dilakukan penelitian dan penerimaan harus dilakukan prosespengemasan oleh KPP;
4.Tata Cara Pengemasan SPT dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini;
5.Terhadap SPT yang telah dikemas, dilakukan pengiriman kemasan ke PPDDP ataupengambilan kemasan oleh PPDDP;
6.Tata cara pengambilan kemasan SPT oleh PPDDP dilakukan sesuai dengan SOP PPDDP NomorDPC21 – 0003 tentang Tata Cara Pengambilan Kemasan dari KPP;
7.Tata Cara Pengiriman Kemasan SPT oleh KPP ke PPDDP ditetapkan lebih lanjut dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak tersendiri.
III.Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT
KPP menyelenggarakan Kelas Pengisian Bersama SPT, khususnya bagi Wajib Pajak yang belummemahami pengisian SPT tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyuluhan yang dilakukan olehKPP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya adalah sebagai berikut :

1.Penyelenggaraannya harus dilaksanakan dengan cara :

  1. Sederhana, materi penyuluhan disusun dengan sistematika yang sederhana sehinggamudah dipahami dan mengesankan kepada Wajib Pajak bahwa pengisian SPTmerupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan;
  2. Komunikatif, penyampaian materi dilakukan dengan menarik dan mudah dipahamisesuai dengan karakteristik peserta, misalnya dengan menggunakan simulasi ataumengisi SPT bersama;
  3. Interaktif, peserta dapat terlibat langsung, melakukan tanya jawab, atau berinteraksisecara langsung dengan mengisi SPT-nya masing-masing dengan dibimbing olehpetugas pajak.
2.Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT dilakukan sebelum jatuh tempo penyampaianSPT, sehingga Wajib Pajak dapat langsung menyampaikan SPT tersebut setelah selesaimengikuti kegiatan Kelas Pengisian Bersama SPT.
3.Dalam surat undangan yang disampaikan kepada Wajib Pajak, agar diinformasikan bahwa WajibPajak diminta untuk membawa dokumen/data/catatan yang dibutuhkan untuk melakukanpengisian SPT pada saat mengikuti Kelas Pengisian Bersama SPT.
4.Untuk menampung Wajib Pajak lainnya yang tidak menerima surat undangan namun berminatmengikuti sosialisasi, diinstruksikan agar KPP memasang pengumuman terbuka perihal”Penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT” guna memberikan kesempatan bagi merekauntuk mengikuti kelas tersebut.
5.Tata cara penyelenggaraan Kelas Pengisian Bersama SPT dilaksanakan sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
IV.Koordinasi antar unit organisasi terkait
Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini,perlu pengaturan dan koordinasi pada unit organisasi terkait dengan penjelasan sebagai berikut :

1.Kepala PPDDP berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP dalam rangka mengawasipelaksanaan penelitian, penerimaan dan pengemasan SPT serta dapat membantu kelancarankegiatan-kegiatan tersebut dari KPP dalam wilayah kerjanya sehingga SPT tersebut dapatdiproses secara sistematis pada aplikasi PPDDP.
2.Kepala Kantor Wilayah DJP wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan Kelas Pengisian BersamaSPT serta memastikan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung dengan baik di KPP dalamwilayah kerjanya sehingga SPT tersebut dapat diproses secara sistematis di PPDDP.
3.Kepala Kantor Wilayah DJP menunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai penanggung jawabkegiatan.
4.Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen pada PPDDP berkoordinasi secaraberkala dengan Kepala KPP dan salah satu Kepala Bidang yang diberi tugas oleh Kepala KanwilDJP sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada, agar seluruh SPTdapat diproses secara sistematis di PPDDP.
5.Para Kepala KPP diminta agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh Surat Edaran ini, sertadapat mensosialisasikan kepada jajaran di bawahnya dengan sebaik-baiknya.
V.Ketentuan Peralihan
Berkenaan dengan adanya Wajib Pajak yang berpotensi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1108 sertapenanganan SPT Tahunan PPh OP yang menggunakan aplikasi drop box, perlu dibuat ketentuanperalihan dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-64/PJ/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Tata CaraPengolahan dan Penerimaan SPT Masa PPN 1108 di Kantor Pelayanan Pajak dan PusatPengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dinyatakan tidak berlaku;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentangPetunjuk Teksnis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tetapberlaku untuk SPT Tahunan PPh OP sepanjang tidak bertentangan dengan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak ini.

Demikian agar Saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Juni 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktur Jenderal;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ/2008

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan…

Keputusan Menteri Keuangan – 216/KMK.01/1997

Membaca : Surat Menteri Perindustrian Nomor : 1025/M/8/1995 tanggal 18 Agustus 1995; Menimbang : Untuk mendorong perkembangan industri pita kaset didalam negeri serta menjaga konsistensi…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.5/1995

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka untuk pelaksanaannya diberikan penjelasan…
All articles loaded
No more articles to load