Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 40/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

7 May 1991

OBJEK

kelengkapan data untuk penyesuaian kedalam jabatan fungsional penilai pajak bumi dan bangunan
PERATURAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyesuaian Jabatan kedalam Jabatan Fungsional Penilai PBB, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Pajak yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 24/Menpan/1989 tanggal 6 April 1989, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penilai PBB angka kreditnya dapat disesuaikan menurut Lampiran III Keputusan tersebut.

  2. Pengangkatan Penyesuaian Jabatan dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    2.1.

    Bekerja pada satuan lingkup Direktorat Jenderal Pajak;

    2.2.

    Serendah-rendahnya berijazah setingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama;

    2.3.

    Memiliki pendidikan atau pengalaman melakukan tugas pendataan dan/atau penilaian PBB sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

    2.4.

    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik.

  3. Sesuai dengan surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.06-25/V.-27 tanggal 23 Februari 1991, bahwa batas akhir untuk penyesuaian jabatan fungsional Penilai PBB adalah pada akhir bulan April 1991.

  4. Data yang sudah diterima di Direktorat PBB masih belum seluruhnya lengkap dan materinya juga bukan merupakan suatu bentuk usulan pengangkatan/penyesuaian jabatan fungsional Penilai PBB sebagaimana di persyaratkan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar Saudara segera menyampaikan usulan penyesuaian para pegawai yang memenuhi syarat untuk disesuaikan kedalam jabatan fungsional Penilai PBB sebagaimana contoh terlampir.

Demikian dan atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 30 TAHUN 1986

Menimbang : bahwa usaha pertaksian termasuk bidang usaha yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi nasional; bahwa untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam penyediaan angkutan umum, usaha pertaksian…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.51/2003

Sehubungan dengan tempat kegiatan yang semata-mata melakukan pembelian atau pengumpulan bahan baku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak…

Peraturan Pemerintah – 45 TAHUN 2001

Menimbang: bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pilar perekonomian harus dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam perkembangan perekonomian nasional; bahwa dalam rangka mencapai…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini