Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.51/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 41/PJ.51/2002

TAGGAL PENERBITAN

31 July 2002

OBJEK

penyampaian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2002, keputusan nomor 363/kmk.03/2002 dan keputusan nomor kep-363/pj./2002 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 Tentang Tata cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah :

  1. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002 atas barang-barang tersebut di bawah ini tidak dikategorikan lagi sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, berupa:

    Barang Modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;

    Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan;

    Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah.
    sehingga atas impor atau penyerahan barang-barang tersebut di atas tidak lagi mendapat fasilitas pembebasan PPN.
  2. Barang Kena Pajak berupa barang modal dan bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, apabila ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  3. Permohonan SKB PPN atas impor dan atau penyerahan Barang Modal berupa Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 yang diajukan oleh Wajib Pajak harus sudah diterima secara lengkap di Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
    Permohonan SKB PPN tidak dapat diproses lebih lanjut apabila tidak diterima secara lengkap pada tanggal 31 Juli 2002.

  4. SKB PPN yang diterbitkan atas permohonan yang diterima secara lengkap sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ/2002 sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002, dengan demikian apabila impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan setelah tanggal tersebut, maka atas impor atau penyerahan BKP tersebut terutang PPN.

  5. Khusus untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002” tanpa Surat Setoran Pajak (SSP), dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ/2015

Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanankepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatanKantor Pelayanan Percontohan (KPPc)…

Keputusan Menteri Keuangan – 357/KMK.07/2003

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, khususnya bagi…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini