Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.41/1989

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 43/PJ.41/1989

TAGGAL PENERBITAN

13 December 1989

OBJEK

penjelasan lebih lanjut se-38/pj.4/1989 tanggal 9 november 1989
PERATURAN

Berhubung masih ada beberapa pertanyaan mengenai SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9 November 1989 tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh dari Wajib Pajak Orang Asing, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengertian Wajib Pajak Orang Asing
    Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Asing dalam Surat Edaran tersebut adalah Wajib Pajak Dalam Negeri Perseorangan bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pemilikan Keterangan Izin Menetap (KIM) atau Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

  2. Untuk memperoleh data tentang orang asing dimaksud dapat dihubungi kantor-kantor : Imigrasi, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Perdagangan dan Dinas Pendapat Daerah setempat.

  3. Mengingat bahwa tidak ada keharusan pemisahan tata usaha antara Wajib Pajak Dalam Negeri Warga Negara Indonesia dengan Wajib Pajak Dalam Negeri bukan Warga Negara Indonesia (orang asing) maka Laporan triwulanan yang dilaporkan sesuai butir 5 SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9-11-1989 adalah pertambahan Wajib Pajak orang asing terdaftar triwulanan demi triwulanan sebagai akibat upaya Saudara menghubungi instansi-instansi tersebut pada butir 2.
    Oleh karena itu bentuk laporan SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9-11-1989 ditarik kembali dan diganti dengan bentuk seperti terlampir.

  4. Laporan untuk pertama kali disampaikan per 1 April 1990 untuk masa Januari s/d Maret 1990.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN

ttd

Drs. WAHONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 144 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan…

Peraturan Menteri Keuangan – 122/PMK.010/2015

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.4/1996

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 oleh kantor cabang suatu badan usaha, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :…