Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 44/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

26 August 2008

OBJEK

penegasan berkaitan dengan penatausahaan surat setoran pajak (ssp) lembar ke-2 di kantor wilayah direktorat jenderal pajak (kanwil djp)
PERATURAN

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat 4309/PB/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penghentian Pengiriman Surat Setoran atau BPN Penerimaan Perpajakan Lembar ke-2 dari KPPN ke Kanwil DJP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan butir 2 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 SSP lembar ke-2 atau bukti Penerimaan Negara (BPN) akan diadministrasikan di KPPN, sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk mengadministrasikan SSP lembar ke-2 atau BPN dimaksud.
  2. Terhadap SSP lembar ke-2 yang sudah telanjur diterima oleh Kanwil DJP, diminta kepada Kanwil DJP untuk mengadministrasikannya sesuai dengan SE Dirjen Pajak Nomor SE-49/PJ/2007 tentang Penyampaian Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-148/PJ/2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara dan tidak perlu mendistribusikannya ke KPP terkait.

Demikian disampaikan untukdilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji dilingkungan DJP;
  3. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 421/KMK.01/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi Daerah Istimewa Aceh Khususnya dalam pengadaan sarana transportasi/perhubungan yang terjangkau, dipandang perlu memberikan keringanan bea masuk atas…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 38/PJ/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengangsuran dan penundaan pembayaranPajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; bahwa berdasarkan ketentuan…

Peraturan Pemerintah – 45 TAHUN 1996

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu memberikan kemudahan di bidang perpajakan kepada Wajib…