Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 45/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

29 March 2010

OBJEK

penyampaian peraturan nomor per-19/pj/2010 tentang penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak pertambahan nilai terutang direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dengan ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut dengan penegasan sebagai berikut :

  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanyameliputi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
  2. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapatmemilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutangdengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.
  3. Pemberitahuan tertulis paling sedikit mencantumkan nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutangdan nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan sertadilampiri dengan surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat padatempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak PertambahanNilai Terutang.
  4. Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang PersetujuanPemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau Surat Pemberitahuan Penolakan PemusatanTempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanyasurat pemberitahuan dari Wajib Pajak.
  5. Dalam hal surat pemberitahuan pemusatan disetujui, Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan surattembusan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang ke Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Tempat PemusatanPajak Pertambahan Nilai dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat cabang-cabang Wajib Pajak terdaftar.
  6. Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang berlakuselama 5 (lima) tahun sejak masa pajak dimulainya pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dandapat diperpanjang dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua)bulan sebelum batas waktu persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang berakhir.
  7. Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak PertambahanNilai wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah apabila adapenambahan atau pengurangan tempat Pajak Pertambahan Niali terutang yang telah dipusatkan.
  8. Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak PertambahanNilai Terutang dapat mengajukan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang lain sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru dan wajib menyampaikan pemberitahuansecara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah. Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan NilaiTerutang baru dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak masa pajak dimulainyapemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
  9. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menghendaki dilakukan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertuliskepada Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pajak dimanaPengusaha Kena Pajak tidak lagi menginginkan tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutangdipusatkan.
  10. Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapatmemperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilaiterutang dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

  1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  5. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  8. Para Tenaga pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  9. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 134/KMK.013/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas verifikasi atas tagihan imbalan jasa yang diajukan surveyor berdasarkan perjanjian kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor,…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 207/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini