Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ/2014

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 45/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

30 December 2014

OBJEK

petunjuk pelaksanaan pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa hunian mewah , a.
PERATURAN

Umum
Bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan atas peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(selanjutnya disingkat PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disingkat PPnBM) ataspenyerahan hunian mewah di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dipandangperlu untuk menegaskan peraturan mengenai hal tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat edaran ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam memahami dan melaksanakanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang terkait dengan pengenaan PPN danPPnBM atas penyerahan hunian mewah di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat JenderalPajak.
2. Tujuan
Surat edaran ini bertujuan agar dapat menciptakan keseragaman pemahaman danpelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang terkait denganpengenaan PPN dan PPnBM atas penyerahan hunian mewah di seluruh unit kerja di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak.
C. Ruang Lingkup
Surat edaran ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan yang terkait dengan pengenaan PPN dan PPnBM atas penyerahan hunian mewah yangdilaksanakan sejak 10 Juni 2009 yaitu mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang DikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah mengubah batasan Barang Kena Pajak yang TergolongMewah berupa hunian mewah. D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 :

a. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42Tahun 2009 , bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang KenaPajak.
Penjelasan:
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahantersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BarangKena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui”electronic commerce” tunduk pada ketentuan ini.
b. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwadalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau dalamhal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajakadalah saat pembayaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah:

a. Pasal 17 ayat (1) huruf a, bahwa terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi padasaat penyerahan Barang Kena Pajak.
b. Pasal 17 ayat (2), bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saatterutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah adalah pada saat pembayaran.
c. Pasal 17 ayat (3) huruf b, bahwa penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk penyerahan Barang Kena Pajakberwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak,terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BarangKena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihakpembeli.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yangTergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013.
E. Pengenaan PPnBM atas Penyerahan Hunian Mewah

1. Hunian mewah yang merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

  1. Rumah dan town house dari jenis non-strata title dengan luas bangunan 350 m2 ataulebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
  2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya denganluas bangunan 150 m2 atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
2. Luas bangunan hunian mewah digunakan sebagai dasar untuk menentukan batasan suatuhunian (rumah, town house, apartemen, kondominium, dan sejenisnya) tergolong sebagaiBarang Kena Pajak yang tergolong mewah. Pembedaan penggolongan hunian mewah antararumah atau town house dari jenis non-strata title dengan apartemen, kondominium, town housedari jenis strata title dilakukan mengingat perbedaan karakteristik hunian-hunian mewahdimaksud.
3. Untuk mengetahui luas bangunan hunian mewah, terdapat beberapa jenis dokumen yangmenunjukkan luas bangunan yang sesungguhnya, antara lain:

a. gambar rancang bangun (site plan);
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. kuitansi booking-fee;
d. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
e. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);
f. Akta Jual Beli;
g. berita acara serah terima bangunan/rumah/apartemen (berita acara serah terima kunci);
h. Sertipikat; dan/atau
i. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf i di atas dapatdipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan luas bangunan hunian mewahsepanjang memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewah tersebut.
Dalam hal terjadi perbedaan luas bangunan sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedomandalam menentukan luas bangunan hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasar penentuanobyek PPnBM adalah dokumen yang menunjukkan luas bangunan yang paling luas sepanjangdokumen tersebut dapat memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewahtersebut.

4. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa hunian mewah dikenai PPNsebesar 10% (sepuluh persen) dan PPnBM sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Harga Jual. Harga Jual adalah nilai berupa uang,termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahanBarang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
6. Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak dapat diketahui berdasarkan dokumen-dokumentransaksi jual beli hunian mewah tersebut. Dokumen-dokumen yang dapat dijadikan dasarpenentuan Harga Jual antara lain:

  1. bukti-bukti pembayaran uang muka;
  2. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
  3. Perjanjian Perikatan Jual Beli; dan/atau
  4. Akta Jual Beli.

Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dapatdipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajaksepanjang memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut.
Dalam hal terjadi perbedaan Harga Jual sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedomandalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasaradalah dokumen yang menunjukkan Harga Jual yang paling tinggi sepanjang dokumen tersebutdapat memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut.

7. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh pengembang dari pembeli, seperti biayapengurusan Akta Jual Beli, kredit bank, pemasangan instalasi listrik dan air, dan lain-lain,pada dasarnya, bukanlah biaya pembentuk Harga Jual hunian mewah. Namun demikian,apabila diketahui, berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6di atas, biaya-biaya tersebut digabungkan dengan harga penjualan hunian mewah, biaya-biayatersebut menjadi bagian dari Harga Jual hunian mewah.
8. Saat terutang pajak

a. Atas:

1) penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan olehpengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabeandalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, atau
2) impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah,

terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Terutangnya PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolongmewah berupa hunian mewah adalah pada saat penyerahan, yaitu penyerahan hakuntuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secarahukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
c. Oleh karena itu, PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak yang TergolongMewah berupa hunian mewah terutang pada saat surat atau akta perjanjian yangmengakibatkan perpindahan hak atas hunian mewah tersebut ditandatangani olehpara pihak yang bersangkutan.
d. Namun demikian, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak yang tergolong mewah berupa hunian mewah, saat terutangnya PPN dan PPnBMadalah pada saat pembayaran.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MARDIASMO
NIP 195805101983031004

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan
  4. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 38/KMK.05/1995

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. SPLI No. XXX tanggal 10 September 1994 diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan…

Keputusan Bersama Dirjen – KEP 392/PJ./2003

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.41/2003

Dalam rangka penyeragaman Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor Ritel/Perdagangan Eceran, dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dan Kepala Kantor Wilayah kepada…