Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 47/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

27 April 2009

OBJEK

penyampaian peraturan pemerintahnomor 28 tahun 2009 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri
PERATURAN

Sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri, dengan ini disampaikan fotokopiPeraturan Pemerintah dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Atas jasa kebandarudaraan tertentu berupa:

  1. pelayanan jasa penerbangan;
  2. pelayanan jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara;
  3. pelayanan jasa konter;
  4. pelayanan jasa garbarata (aviobridge); dan/atau
  5. pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo,dan/atau pos.

yang diserahkan oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional maupun asing yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN.

2. Pembebasan dari pengenaan PPN tersebut diberikan dengan syarat bahwa pesawat yang melakukan penerbangan luar negeri tersebut tidak mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dalam negeri dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di Indonesia. Khusus untuk pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing, disamping syarat tersebut juga disyaratkan adanya asas timbal balik, yaitu negara dimana perusahaan angkutan udara niaga asing yang bersangkutan berkedudukan juga memberikan perlakuan perpajakan yang sama terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang melakukan penerbangan luar negeri di negara tersebut.
3. Apabila syarat pada butir 2 tidak terpenuhi maka PPN yang terutang atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu tersebut wajib dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal tidak terpenuhinya syarat dimaksud, dimana apabila PPN yang terutang tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menagih pokok pajak dimaksud beserta sanksi administrasinya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN tetap wajib diterbitkan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan, namun pada Faktur Pajaknyadiberi cap atau keterangan yang bertuliskan PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Maret 2009.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Para Direktur, Tenaga Pengkaji danKepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 188/286/KPTS/013/2005

Menimbang : bahwa sesuai Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 25 Nopember 2005 Nomor B.778/MEN-PHI-PJK/XI/2005 perihal Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ/2010

Sehubungan dengan telah diterimanya pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Republik Indonesia dan Republik Portugal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :…

Keputusan Menteri Keuangan – 180/KMK.04/1999

Menimbang : bahwa dalam rangka restrukturisasi perusahaan, Pemerintah telah membentuk Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan…