Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.23/1986

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 48/PJ.23/1986

TAGGAL PENERBITAN

28 October 1986

OBJEK

prosedur pembetulan, pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak PPh dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
PERATURAN

Berkenaan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-808/PJ.2/1986 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Inspeksi Pajak untuk membetulkan dan mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan yang tidak benar, baik karena kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maupun karena salah tulis atau salah hitung, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Pembetulan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan yang tidak benar dapat dilakukan secara jabatan atau atas permintaan wajib pajak tanpa ada pembatasan waktu bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permintaan.

  2. Surat permohonan tersebut pada angka 1, supaya ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak untuk selanjutnya diteruskan ke Kantor Wilayah atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak beserta uraian pemandangannya sepanjang yang menyangkut wewenang kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan keputusan.

Sedangkan berkenaan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-907/PJ.2/1986 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Inspeksi Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bersama ini pula diberikan penegasan sebagai berikut :

    1. Surat permintaan Wajib Pajak harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan STP, SKP atau SKPT. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Kepala Inspeksi Pajak sudah menyusun uraian pemandangannya dan meneruskan ke Kantor Wilayah atau Kantor Pusat sepanjang yang menyangkut pengenaan sanksi pajak penghasilan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
    2. Mengingat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permintaan diterima sudah harus diberikan Keputusannya, agar Saudara memberikan perhatian khusus hal ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 54/PJ./1995

Menimbang : bahwa dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 12/PJ/2013

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang dapatmengantisipasi perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal; bahwa dalam rangka memberikan arah dan…

Keputusan Menteri Keuangan – 44/KMK.04/1998

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut terhadap perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang usaha industri…