Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 49/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

9 August 2008

OBJEK

pelaksanaan peraturan nomor 35/pj/2008 tentang kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan direktur jenderal pajak
PERATURAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Terhadap pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam hal transaksi jual-beli dan lelang, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) ataupun Surat Setoran Pajak (SSP);
  2. Batasan NJOP dan NPOP yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSB oleh Wajib Pajak Orang pribadi adalah sebesar kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  3. Batasan PPh terutang yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSP oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  4. Berkenaan dengan hal diatas, diminta agar Saudara melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, antara lain kepada Masyarakat Wajib Pajak, Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, Bank Persepsi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
  5. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 ini, agar Saudara memberikan pelayanan pendaftaran NPWP kepada Wajib Pajak sebaik-baiknya dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian.

Demikian untukdilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Para Kepala Kanwil DJP di seluruh Indonesia.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 867/PJ.2/1985

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, dianggap perlu untuk mempercepat pemberian Keputusan atas permohonan Wajib…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.3/1988

Bersama ini disampaikan rekaman surat Nomor : S-2623/PJ.32/1987 tanggal 4 Desember 1987 sebagai jawaban atas pertanyaan Inspeksi Pajak Bogor dalam suratnya Nomor : S-1331/WPJ.04/KI.1414/1987 tanggal…
All articles loaded
No more articles to load