Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.51/1995

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 49/PJ.51/1995

TAGGAL PENERBITAN

16 October 1995

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh enam ikapi)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari :

  1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 48971/A/A4/B/95 tanggal 2 Oktober 1995, dan

  2. Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/239/886/1995 tanggal 20 September 1995.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam buku Keempatpuluh Enam IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990.

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.5.2/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.51/1995 tanggal 17 Maret 1995 (Seri PPN 8-95).

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Keempatpuluh Enam IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 140/PMK.010/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Information Technology Agreement (ITA), dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk produk-produk Telematika tertentu; bahwa berdasarkan…

Peraturan Menteri Keuangan – 123/PMK.03/2006

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di masyarakat dan mendukung iklim investasi di dalam negeri serta meningkatkan pelayanan kepada…