Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ/2008

Dengan telah disetujuinya Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 oleh DPR RI dan pelayanan NPWP karyawan dan penerima penghasilan objek PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang akan dikenai tarif lebih tinggi bagi yang belum ber-NPWP serta untuk memberikan pemantapan pemahaman mengenai tata cara dan pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan informasi sebagai berikut :

  1. Sosialisasi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan NPWP karyawan dan penerima penghasilan (PPh Pasal 21) yang merupakan objek PPh Pasal 22 dan 23 serta untuk pemantapan pemahaman Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 25 September 2008.
  2. Acara sosialisasi diselenggarakan dengan rencana waktu pelaksanaan (tentatif) dan materi sebagai berikut :
    Sesi Waktu Setempat
    1. Undang-Undang PPh 2008 08.00 – 12.00
    2. Sunset Policy 13.00 – 14.00
    3. Sistem Aplikasi Sunset Policy 14.05 – 15.00
  3. Dengan tetap memperhatikan pemberian pelayanan kepada wajib Pajak, jumlah peserta sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas tempat yang ada, terdiri dari :
    1. Kepala kantor Wilayah, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta Supervisor yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
    2. Kepala KPP, KPPBB dan kepala Seksi, Kepala KP4, dan Kepala KP2KP yang ditunjuk oleh kepala Kantor;
    3. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Supervisor yang ditunjuk;
    4. AR Penelaah Keberatan, Fungsional Pemeriksa, Petugas Duktek, Petugas PDI dan petugas pada seksi lain yang ditunjuk.
  4. Jadwal dan tempat pelaksanaan sosialisasi adalah sesuai dengan lampiran Surat Edaran ini.
  5. Demi kelancaran pelaksanaan sosialisasi diinstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah tempat pelaksanaan sosialisasi agar melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah pasangannya dan/atau unit kantor yang berada di wilayah kerjanya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ/2008