Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ/2012

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 51/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

21 November 2012

OBJEK

penyampaian peraturan nomor 162/pmk.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (ptkp) , a.
PERATURAN

Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, perlu ditetapkan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan penyesuaian besarnya Penghasilan TidakKena Pajak.

B.Maksud dan Tujuan

1.Penetapan surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaankebijakan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2.Penetapan surat edaran ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan penyesuaian besarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalampelaksanaannya.
C.Ruang Lingkup
Ruang lingkup surat edaran ini meliputi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima ataumemperoleh penghasilan antara lain penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.D.Dasar

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian BesarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak.
E.Materi

1.Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat denganmempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan hargakebutuhan pokok setiap tahunnya.
2.Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan padatanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati besarnya penyesuaian PenghasilanTidak Kena Pajak yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013 dengan besaransebagai berikut:

  1. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajakorang pribadi;
  2. Rp2.025.000,00(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajakyang kawin;
  3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorangisteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008;
  4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggotakeluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anakangkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuksetiap keluarga.
3.Penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas telahdisesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yangsemakin meningkat.
4.Ketentuan mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai diberlakukan padatanggal 1 Januari 2013 dalam rangka perhitungan pajak atas penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri agar disesuaikan dengan ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak.
5.Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rangka pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPTTahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan TidakKena Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor162/PMK.011/2012. Sedangkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rangkapelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 adalahsebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan.
F.Penutup
Mengingat salah satu tujuan kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah untukmeningkatkan daya beli masyarakat dan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21maupun pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dengan ini diminta kepada Kepala Kantor Wilayah,Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakanuntuk segera memberikan penyuluhan kebijakan penyesuaian PTKP tersebut kepada:

1.Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 21 yang berada di wilayahkerja masing-masing.
2.Seluruh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang beradadi wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1993

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1993 dan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 64/PJ.1/1996

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kepada Wajib Pajak dan adanya beberapa perubahan peraturan perpajakan yang berdampak pada tata cara pembayaran dan penyetoran pajak terutang,…