Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.6/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 51/PJ.6/1998

TAGGAL PENERBITAN

15 December 1998

OBJEK

ralat evaluasi penerimaan pbb tahun 1997/1998
PERATURAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/1998 tanggal 28 Agustus 1998, dengan ini disampaikan bahwa mengingat terjadinya kekeliruan jumlah realisasi penerimaan PBB per sektor secara nasional, serta adanya usulan ralat dari Kanwil XV DJP, maka Realisasi Penerimaan PBB Tahun 1997/1998 per sektor adalah sebagai berikut :

(ribuan rupiah)

No. Sektor Rencana
1997/1998
Realisasi %
1997/1998
(4:3)
1 2 3 4 5
1 Pedesaan 214.755.817 237.747.727 110,71
2 Perkotaan 852.009.183 840.179.610 98,61
Jumlah Pds/Pkt 1.066.765.000 1.077.927.337 101,05
3 Perkebunan 106.000.000 95.778.858 90,36
4 Perhutanan:
a. Non IHH
b. IHH
227.000.000
108.700.000
118.300.000
205.428.984
77.494.340
127.934.644
90,50
71,29
108,14
5 Pertambangan :
a. Non Migas
b. Migas
1.105.235.000
15.635.000
1.089.600.000
1.264.286.887
30.195.084
1.234.091.803
114,39
193,12
113,26
Jumlah APBN 2.505.000.000 2.643.422.066 105,53

Adapun rincian realisasi penerimaan PBB per sektor, per Dati II tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan surat edaran tersebut di atas, kecuali Dati II Nabire, Paniai dan Puncak Jaya wilayah kerja KPPBB Biak, Kanwil XV DJP.

Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 3/PJ/2010

Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan proses distribusi data Modul Penerimaan Negara (MPN) ke SIDJP/SIPMOD dalam rangka tertib administrasi dan pengawasan data pembayaran pajak serta verifikasi kebenaran…

Peraturan Dirjen Pajak – 41/PJ/2009

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan pemindahan Wajib Pajak Orang Pribadi,perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan…