Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 52/PJ.42/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 52/PJ.42/1999

TAGGAL PENERBITAN

17 November 1999

OBJEK

penilaian persediaan bagi wajib pajak pedagang valuta asing
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penilaian persediaan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan valuta asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/171/KEP/DIR tanggal 17 Desember 1998 tentang Pedagang Valuta Asing :
    1. Yang dimaksud dengan Pedagang Valuta Asing (PVA) adalah bank bukan bank devisa atau perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveler’s Cheque (TC);
    2. Penetapan kurs jual beli UKA diserahkan kepada PVA sesuai dengan perkembangan pasar;
    3. Pedagang Valuta Asing diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Bank Indonesia.
  2. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang usaha perdagangan valuta asing wajib menyelenggarakan pembukuan.

  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penilaian persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dilakukan berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (average) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO).

  4. Untuk kepentingan perpajakan perlu ditegaskan bahwa, penilaian persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok valuta asing sebagai barang dagangan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan valuta asing adalah berdasarkan harga perolehan valuta asing tersebut yang dihitung secara rata-rata (average) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) dan harus dilakukan secara taat azas.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 10/KMK.01/2006

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 155/PJ./2010

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dengan ini…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini