Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.221/1986

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 56/PJ.221/1986

TAGGAL PENERBITAN

9 December 1986

OBJEK

tata cara pembetulan pernyataan pengampunan (pembetulan berdasarkan se-35 atau pembetulan ii)
PERATURAN

Berkenaan dengan surat edaran tanggal 20 Agustus 1986 nomor SE-35/PJ.22/1986 perihal Pembetulan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak, bersama ini diberikan petunjuk mengenai tata cara pembetulan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (disingkat : Pernyataan pengampunan) sebagai berikut :

  1. Sebagaimana diketahui, berdasarkan butir 4 surat edaran tanggal 3 Januari 1985 nomor SE-01/PJ.5/1985 (Seri : 11-Pengampunan), wajib Pajak yang telah melaksanakan pengampunan pajak, tetapi karena satu dan lain hal ingin membetulkan dokumen pengampunan pajak yang disampaikan, masih dapat melaksanakan pembetulan dokumen tersebut hingga tanggal 30 Juni 1985.

    Berkenaan dengan itu, menurut surat edaran tanggal 30 Januari 1985 nomor SE-03/PJ.5/1985 (Seri : 12-Pengampunan), untuk melakukan pembetulan pengampunan dipergunakan formulir yang telah ada (KP.P2, KP.P3, KP.P4, KP.P5, KP.P7 beserta lampirannya) dengan mencantumkan kata “PEMBETULAN” di sebelah atas setiap formulir.

    Untuk pelaksanaan pembetulan pengampunan pajak berdasarkan surat edaran tanggal 20 Agustus 1986 nomor SE-35/PJ.22/1986 tersebut juga mempergunakan bentuk formulir yang praktis sama, dan untuk membedakan dengan pembetulan berdasarkan surat edaran Seri-11 Pengampunan, dicantumkan kata : “PEMBETULAN berdasarkan SE-35” di sebelah atas setiap formulir dan penambahan huruf A pada setiap nomor kode formulir yang disesuaikan, yaitu KP.P2A, KP.P3A, dan KP.P6A.

    Pencantuman kata “PEMBETULAN berdasarkan SE-35” diperuntukkan baik bagi wajib pajak yang telah melakukan pembetulan pengampunan pajak maupun yang tidak melakukan pembetulan pengampunan pajak berdasarkan surat edaran Seri-11 Pengampunan.

  2. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib Pajak yang ingin melakukan pembetulan pengampunan pajak, maka para Kepala Inspeksi Pajak supaya menyediakan sendiri kebutuhan formulir yang diperlukan dalam bentuk photo-copy/stensil/cetak sesuai kebutuhan Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Juga kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembetulan pengampunan pajak, diperbolehkan untuk membuat sendiri formulir yang diperlukan dalam bentuk photo-copy dari formulir yang telah ditentukan.

  3. Perlu diketahui, bahwa untuk melakukan pembetulan Pernyataan Pengampunan ini, Wajib Pajak seharusnya telah mempersiapkan terlebih dahulu semua persyaratan yang harus dipenuhi.
    Oleh karena itu semua dokumen yang dibetulkan harus disampaikan sekaligus kepada Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
    Dengan demikian :

    a. formulir KP.P7 tidak perlu dipergunakan.
    b. Kolom ( ) dilampirkan
    ( ) disusulkan kemudian
    yang tercantum pada KP.P2A dan KP.P3A yang diisi hanya:
    ( X ) dilampirkan.
    (lihat contoh terlampir)

  4. Formulir pembetulan yang harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak adalah :
    4.1 Formulir KP.P2A atau KP.P3A : SURAT PERNYATAAN PEMBETULAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN SE-35/PJ.22/1986
    4.2 Formulir-formulir lainnya berikut lampiran-lampirannya yang dilakukan pembetulan (KP.P4/KP.P5/KP.P6A)

  5. Dengan demikian maka pembetulan pernyataan pengampunan Pajak yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran Uang Tebusan, secara lengkap harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat dengan disertakan :
    – formulir KP.P2A atau KP.P3A (yang telah disesuaikan, sebagaimana terlampir);
    – formulir KP.P4 atau KP.P5, dan
    – formulir KP.P6A setelah terlebih dahulu dilunasi Uang Tebusan yang terhutang.

  6. Bunga yang terhutang sebesar 2% sebulan atau denda administrasi sebesar dua kali jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar, harus dilunasi sekaligus bersamaan dengan pembayaran kekurangan Uang Tebusan. Apabila bunga atau denda administrasi dimaksud tidak dilunasi bersamaan dengan pembayaran Uang Tebusan, maka harap ditagih dengan menerbitkan STP.

  7. Dalam hal PEMBETULAN berdasarkan SE-35 mengakibatkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan, maka kelebihan tersebut dikompensasikan terlebih dahulu dengan hutang pajak yang ada dan apabila masih tersisa dapat dimintakan restitusi (lihat butir 5 surat edaran nomor SE-35/PJ.22/1986 ).

  8. Pelaksanaan administrasi di Kantor Inspeksi Pajak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran tanggal 31 Januari 1985 nomor SE-04/PJ.5/1985 (Seri : 13-Pengampunan), dengan penyesuaian, bahwa semua kata PEMBETULAN disesuaikan menjadi PEMBETULAN berdasarkan SE-35.

  9. Pelaksanaan atas pembetulan pernyataan Pengampunan harap dilaporkan setiap akhir bulan kepada Direktur Jenderal Pajak.

  10. Apabila oleh Kepala Inspeksi Pajak dijumpai masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pembetulan Pernyataan Pengampunan berdasarkan SE-35 ini, harap diajukan ke Kantor Pusat dengan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 544/KMK.01/1997

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan penerimaan devisa, dipandang perlu untuk menurunkan tarip Pajak Ekspor atas komoditi tertentu. Mengingat : Peraturan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 107/PJ/2009

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-50/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini