Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 56/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

25 June 1991

OBJEK

pelaksanaan penilaian obyek pbb di 30 kota
PERATURAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.6/1991 tanggal 3 Juni 1991 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan pekerjaan penilaian atas obyek PBB yang direncanakan dalam tahun ini dapat dimulai pada tanggal 1 Juli 1991.

  2. Tenaga pelaksana untuk pekerjaan tersebut diutamakan pegawai yang telah mendapatkan training Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.6/1991 tanggal 3 Juni 1991.

  3. Bagi Kantor Pelayanan PBB yang mempunyai tenaga Penilai atau tenaga teknis lainnya tetapi wilayah kerjanya belum mempunyai program penilaian seperti di 30 kota, diminta agar menugaskan para pegawai dimaksud ke Kantor Pelayanan PBB yang mempunyai program penilaian terdekat.

  4. Biaya untuk mendukung pelaksanaan program ini dibebankan pada Biaya Operasional melalui DIPO masing-masing KP.PBB. Transfer uang akan dilaksanakan melalui masing-masing Kanwil Ditjen. Pajak. Transfer 25% pertama akan segera dilakukan setelah mendapat pengesahan DIPO oleh Setditjen. Pajak dalam waktu dekat.

  5. Tata cara pertanggung jawaban keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kegiatan Pendataan.

  6. Perlu diingatkan dalam kesempatan ini agar semua program yang direncanakan harus mengacu pada petunjuk yang berlaku dan dalam pelaksanaannya sejauh mungkin dihindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan, obyek pajak, tenaga, dan pembiayaannya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd,

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.31/2001

Bersama ini disampaikan foto copyKeputusan Menteri Keuangan Nomor 281/KMK.03/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang…

Peraturan Daerah – 561/Kep.506-Huk/2009

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian…

Keputusan Menteri Keuangan – 387/KMK.01/1998

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan uang kartal untuk kepentingan masyarakat serta untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam menyediakan uang logam oleh Bank Indonesia, dipandang…