Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 64/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

9 August 2011

OBJEK

pedoman pengelolaan kapasitas dan ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (tik)
PERATURAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan perlunya pengaturan mengenai pengelolaan kapasitas dan ketersediaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar kapasitas dan tingkat ketersediaan Layanan TIK yang disepakati tercapai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Yang dimaksud dengan:

  1. Unit Kerja TIK DJP yang selanjutnya disebut sebagai Unit Kerja TIK adalah Direktorat TeknologiInformasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi(TTKI).
  2. Layanan TIK adalah fasilitas yang terdiri dari gabungan komponen teknologi, proses, danpersonil dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi yang direncanakan, dikembangkan,dioperasikan, dan dipelihara oleh Unit Kerja TIK baik secara terpusat maupun terdistribusi,yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan tugas dan fungsi unit kerja terkaitmaupun DJP pada umumnya.
  3. Kapasitas Layanan TIK adalah kemampuan infrastruktur TIK yang disediakan untuk memenuhikebutuhan Layanan TIK secara tepat waktu dengan pembiayaan yang efisien sebagaimanatelah disepakati dalam Service Level Agreement (SLA).
  4. Ketersediaan Layanan TIK adalah kemampuan komponen pendukung Layanan TIK dalammenyediakan fungsi service/layanan sebagaimana telah disepakati dalam SLA pada saatdibutuhkan.
  5. Service Level Agreement (SLA) adalah dokumen tertulis yang merupakan produk akhir dariproses pengelolaan tingkat Layanan TIK. SLA merupakan pernyataan kesepakatan antara UnitKerja TIK dengan unit kerja pengguna Layanan TIK yang mencantumkan kesepakatan hak dankewajiban masing-masing pihak, Layanan TIK yang diberikan, Pengukuran kualitas LayananTIK, serta pelaporan dan penanganan kondisi pengecualian (exception handling).
2.Hal-hal yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan TIK adalahsebagai berikut ;

  1. Ketentuan Umum;
  2. Perencanaan Kebutuhan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan TIK;
  3. Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan TIK;dan
  4. Pemantauan dan Pelaporan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan TIK.
3.Pedoman Pengelolaan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan TIK Terutang dalam Lampiran SuratEdaran ini
4.Surat Edaran ini merupakan pedoman/pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan KomunikasiDJP, oleh karena itu penyimpanannya agar disatukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-50/PJ/2010 dan Surat Edaran lain yang terkait.
5.Mempertimbangkan bahwa pemberlakuan Surat Edaran ini berdampak luas, maka diberlakukan masatransisi untuk keperluan persiapan teknis dan sosialisasi selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannyaSurat Edaran ini.

Demikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Agustus 2011
Direktur Jenderal,

ttd

Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.1/2003

Sehubungan dengan telah disetujuinya Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2003 maka kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1999

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut…