Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ.6/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 64/PJ.6/1991

TAGGAL PENERBITAN

19 July 1991

OBJEK

perkembangan pemberian pengurangan pbb
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-42/PJ.6/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang Pemberian Pengurangan PBB, maka untuk mengetahui perkembangan wajib pajak yang mengajukan pengurangan PBB dimana data tersebut dipakai sebagai salah satu unsur penyusunan rencana penerimaan per KP. PBB/Kanwil, diminta kiranya saudara dapat melaporkan perkembangan penyelesaian pengurangan tiap triwulan dalam tahun fiskal 1991 dan selanjutnya sesuai dengan contoh blanko terlampir (lampiran I).

Laporan tersebut hendaknya dikirimkan kepada Kepala Kanwilnya untuk dihimpun, selanjutnya Kepala Kanwil yang bersangkutan mengirimkannya ke Kantor Pusat DJP c.q.Dit. PBB selambat-lambatnya tanggal 15 setiap awal triwulan berikutnya, kecuali laporan triwulan I dan II tahun fiskal 1991 paling lambat tanggal 15 Agustus 1991, sesuai contoh blanko terlampir (lampiran II).

Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 46 TAHUN 1985

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan besarnya…

Peraturan Pemerintah – 145 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak…

Keputusan Bersama Dirjen – KEP 17/PJ/1993

Menimbang : Bahwa tata cara penerimaan, penatausahaan, pelaporan setoran penerimaan negara dan pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari…