Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 78/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 78/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

29 August 2011

OBJEK

rincian rencana penerimaan pbb tahun anggaran 2011 berdasarkan apbn-p tahun anggaran 2011
PERATURAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya rencana penerimaan PBB dalam APBN-P Tahun Anggaran 2011, bersama ini disampaikan Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 2011 dengan penjelasan sebagai berikut :

1.Rencana penerimaan PBB dalam APBN-P Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesarRp 29.057.780.000.000,- (dua puluh sembilan trilyun lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluhjuta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

SEKTORAPBN-P (rupiah)
PEDESAAN788,403,167,000
PERKOTAAN6,028,508,984,000
PERKEBUNAN1,015,817,170,000
PERHUTANAN409,761,554,000
PERTAMBANGAN MIGAS20,336,300,000,000
PERTAMBANGAN NON MIGAS478,989,125,000
JUMLAH PBB29,057,780,000,000
2.Jika dibandingkan dengan rencana penerimaan PBB dalam APBN Tahun Anggaran 2011, maka rencanapenerimaan tersebut mengalami perubahan sebagai berikut :
(dalam rupiah)

SEKTORAPBNAPBN-PSelisih
1234(4-3)5(4/2)
PEDESAAN656,195,000,000788,403,167,000132,208,167,00020.15
PERKOTAAN5,017,582,000,0006,028,508,984,0001,010,926,984,00020.15
PERKEBUNAN847,168,000,0001,015,817,170,000168,649,170,00019.91
PERHUTANAN344,190,000,000409,761,554,00065,571,554,00019.05
PERTAMBANGAN MIGAS20,336,306,000,00020,336,300,000,000(6,000,000)(0.00)
PERTAMBANGAN NON MIGAS480,953,000,000478,989,125,000(1,963,875,000)(0.41)
JUMLAH PBB27,682,394,000,00029,057,780,000,0001,375,386,000,0004.97
3.Rencana penerimaan PBB tersebut di atas telah di-breakdown per kabupaten/kota/KPP Pratama olehKanwil DJP sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-297/PJ.08/2011 tanggal 15 Agustus 2011dan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hasil breakdown oleh Kanwil DJPyang tidak sesuai dengan Surat Nomor : S-297/PJ.08/2011 telah dilakukan penyesuaian.
4.Rincian rencana penerimaan PBB per sektor/kabupaten/kota/KPP Pratama/Kanwil DJP selengkapnyaadalah sebagaimana terlampir.
5.Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 2011sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ/2011 tanggal 11 Februari 2011dinyatakan tidak berlaku lagi.
6.Seterimanya surat edaran ini diminta agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan pemerintahdaerah setempat dalam rangka pengamanan penerimaan PBB tahun anggaran 2011.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011
Direktur Jenderal

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;
  3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 210/PMK.010/2015

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.23/1988

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : S.1822/WPJ.08/KI/13/1987 tanggal 15 Oktober 1987 mengenai permasalahan tersebut pada butir-butir 3.1. dan 3.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor…