Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 79/PJ/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 79/PJ/1988

TAGGAL PENERBITAN

17 November 1988

OBJEK

pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka/sertifikat deposito dan tabungan
PERATURAN

Sebagai kelanjutan dari Surat Edaran Nomor : SE-67/PJ/1988 tanggal 27 Oktober 1988 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan, bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1142/KMK.04/1988 tanggal 14 November 1988 tentang Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta seperangkat contoh formulir yang berkaitan.

Tata cara pengembalian dimaksud pada Keputusan Menteri tersebut di atas, pada garis besarnya diatur sebagai berikut :

  1. Bagi orang pribadi yang penghasilannya sama atau di bawah PTKP :
    1. Bagi orang pribadi yang potongan pajaknya tidak melebihi Rp. 10.000,-
      1. Penabung/pemohon mengajukan permohonan kepada Bank/LKBB yang memotong pajaknya dengan mengisi formulir (KPU.29.A) yang disediakan pada tiap Bank/LKBB penerima Deposito/Tabungan.
      2. Berdasarkan permohonan itu pajak yang dipotong oleh Bank/LKBB langsung dikembalikan pada saat itu juga (pengembalian otomatis) dengan menggunakan sarana yang sama (KPU.29.A).
    2. Bagi orang pribadi yang potongan pajaknya melebihi Rp. 10.000,-
      1. Penabung/pemohon mengajukan permohonan kepada KIP dimana Bank/LKBB tempat menabung berkedudukan secara bulanan dengan mengisi formulir (KP.PPh.8.G.1) yang tersedia di setiap Kantor Pajak.
      2. Penabung/pemohon agar memperlihatkan KTP/SIM/Kartu Pelajar serta melampirkan bukti asli potongan PPh. Pasal 23 dari Bank pada surat permohonannya.
      3. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan restitusi, dikeluarkan oleh KIP dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
      4. Jika permohonan disetujui, maka KIP yang bersangkutan menerbitkan SPMKP (KPU.29B) dan surat tersebut hanya dapat diuangkan pada Bank/LKBB yang melakukan pemotongan pajak tersebut.
      5. Apabila permohonan ditolak, maka KIP supaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Restitusi Pajak Atas Bunga Deposito (KP.PPh.8G.1a).
  2. Bagi Yayasan yang memperoleh/menerima penghasilan berupa Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum dan Dana Pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, restitusi pajaknya dilakukan melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan sesuai dengan prosedur umum.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.52/2001

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ/2003

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-391/PJ/2003 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama Dan Faktur Pajak Lama Bagi Wajib Pajak Tambahan Yang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.3/1988

Terlampir disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tata Cara Pemungutan serta…