Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 85/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 85/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

15 November 2011

OBJEK

kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
PERATURAN

Kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini adalah kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan mengacu pada:

  1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011; dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaanuntuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Adapun kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM
A. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

  1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode pencatatan ataupembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
  2. Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuksatu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalumaupun tahun berjalan.
B. JENIS PEMERIKSAAN
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu:

  1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempatkegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yangditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
  2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
C. KRITERIA PEMERIKSAAN
Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

  1. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhanhak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atau karena diwajibkan olehUndang-Undang KUP; dan
  2. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit),merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisisrisiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan.
D. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

  1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yangdihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WajibPajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak,sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  2. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitungsejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasadari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantorsampai dengan tanggal LHP.
  3. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor dilakukan berdasarkanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal17B Undang-Undang KUP, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1atau angka 2 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak.
E. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

1. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud padahuruf D angka 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan danjangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 dapatdiperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:

  1. pemeriksaan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya;
  2. ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak;
  3. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  4. terdapat indikasi transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yangberindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yanglebih mendalam (Pemeriksaan Lapangan);
  5. terdapat permintaan pemeriksaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) Domisilikepada UP2 Lokasi; atau
  6. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala UP2.
3. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanyadilakukan 1 (satu) kali sehingga jangka waktu Pemeriksaan Lapangan menjadi paling lama 8(delapan) bulan dan jangka waktu Pemeriksaan Kantor menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
4. Jika dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transaksitransfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksikeuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam maka Pemeriksaan Kantordiubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
5. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengantransaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasatransaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam sebagaimana dimaksudpada angka 2 huruf d, perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dapat dilakukanpaling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujiansehingga jangka waktu pemeriksaan menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
6. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e hanyadapat dilakukan oleh UP2 Domisili.
7. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor dilakukan berdasarkanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal17B Undang-Undang KUP, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harus tetapmemperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak.
8. Prosedur perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktupemeriksaan kepada Kepala UP2 dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 1;
b. permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud padahuruf a harus disampaikan sebelum jangka waktu pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada huruf D angka 1 atau angka 2 berakhir;
c. persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harusdisampaikan oleh Kepala UP2 kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktupemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 atau angka 2 berakhirdengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 atauLampiran 3;
d. terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang disampaikansetelah jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 atauangka 2 berakhir, Kepala UP2 harus menolak permohonan perpanjangan jangka waktupemeriksaan tersebut;
e. dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan disetujui, PemeriksaPajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada WajibPajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk MengujiKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
f. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan sebelum jangkawaktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 atau angka 2berakhir; dan
g. dalam hal perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan karena adanya indikasitransfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasatransaksi keuangan, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan denganketentuan sebagai berikut:

1) prosedur perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada huruf a sampai dengan huruf f harus dilakukan setiap kali akandilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan; dan
2) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang telahdisetujui sebelumnya.
F. PERLUASAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan diperluas ke tahun-tahun pajak atau masa-masa pajak yang belum dilakukanpemeriksaan, dalam hal:

  1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) untuktahun-tahun pajak sebelumnya menyatakan rugi tidak lebih bayar (SPT Tahunan PPhRugi Tidak Lebih Bayar); atau
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untukmasa-masa pajak sebelumnya menyatakan lebih bayar yang dikompensasikan (SPTMasa PPN Lebih Bayar Kompensasi).
2. Perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kepala UP2 akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin untuk seluruh jenis pajak(all taxes) atas suatu Tahun Pajak maka:

1) sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan harusmelakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh tahun-tahun pajaksebelumnya;
2) dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka1) terdapat SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar untuk tahun-tahun pajaksebelumnya, terhadap SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar tersebutharus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyaipengaruh kompensasi; dan
3) pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilakukanbersamaan dengan pengusulan Pemeriksaan Rutin all taxes dimaksud;
b. dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dariKepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan danPenagihan maka:

1) segera setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala SeksiPemeriksaan harus melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPhtahun-tahun pajak sebelumnya;
2) dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1)terdapat SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar untuk tahun-tahun pajaksebelumnya, terhadap SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar tersebutharus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyaipengaruh kompensasi; dan
3) pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan sebelum SuratPerintah Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Khusus diterbitkan.
c. pengusulan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf b angka 2)dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPTTahunan Rugi Tidak Lebih Bayar.
3. Perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kepala UP2 akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin atas suatu SPT MasaPPN maka:

1) sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan harusmelakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN masa-masa pajak sebelumnya;
2) dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1)terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk masa-masa pajaksebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harusdiusulkan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
3) pengusulan pemeriksaan sebagai dimaksud pada angka 2) dilakukanbersamaan dengan usulan Pemeriksaan Rutin.
b. dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dariKepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan danPenagihan maka:

1) segera setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala SeksiPemeriksaan harus melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN masa-masapajak sebelumnya;
2) dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1)terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk masa-masa pajaksebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harusdiusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruhkompensasi; dan
3) pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan sebelum SP2Pemeriksaan Khusus diterbitkan.
c. pengusulan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasisebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) dilakukan denganprosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar.
G. PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan diselesaikan dengan cara:

  1. menghentikan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan dengan membuatLHP Sumir;
  2. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
  3. mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.
2. Penghentian dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf adilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak ditemukan dan pemeriksaan bukan merupakan pemeriksaanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, penghentian pemeriksaannya dilakukan denganketentuan sebagai berikut:

1) LHP Sumir Pemeriksaan Lapangan, dengan ketentuan:

a) yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabilaWajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telahdewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalamjangka waktu pemeriksaan;
b) Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf a)sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabatkelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempatkedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
c) LHP Sumir dapat mulai dibuat setelah jangka waktu 1 (satu) bulansejaktim Pemeriksa Pajak harus menyampaikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; dan
d) LHP Sumir harus dilampiri dengan surat keterangan sebagaimanadimaksud pada huruf b);
2) LHP Sumir Pemeriksaan Kantor, dengan ketentuan:

a) yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat panggilan dalamrangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan, surat panggilan tersebutdikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya;
b) LHP Sumir dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnyajangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a);dan
c) LHP Sumir harus dilampiri dengan bukti pengembalian surat panggilandalam rangka Pemeriksaan Kantor oleh pihak pos atau jasapengiriman lainnya;
3) fotokopi LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2)harus dikirimkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untukditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan dan diselesaikandengan membuat LHP Sumir dapat dilakukan kembali apabila dikemudian hariWajib Pajak ditemukan dengan melalui prosedur Pemeriksaan Rutin atauPemeriksaan Khusus dan atas pemeriksaan dimaksud bukan merupakanPemeriksaan Ulang;
b. pemeriksaan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang bukanmerupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, disetujui oleh pejabat yangberwenang untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan ketentuan sebagaiberikut:

1) LHP Sumir dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanyapersetujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
2) penghentian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada Wajib Pajakpaling lambat bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan;
c. pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP dtangguhkan karena:

1) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkandengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapanpajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak disini adalah suratketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil PemeriksaanBukti Permulaan;
b) berdasarkan nota penghitungan dari hasil Pemeriksaan BuktiPermulaan, Kepala UP2 menginstruksikan kepada Kepala SeksiPelayanan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dan kepadaPemeriksa Pajak untuk membuat LHP Sumir;
c) LHP Sumir harus dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerbitkannya surat ketetapan pajak; dan
d) penghentian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada WajibPajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP Sumir;
2) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkandengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangKUP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) berdasarkan laporan sumir Pemeriksaan Bukti Permulaan, KepalaUP2 menginstruksikan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuat LHPSumir;
b) LHP Sumir harus dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya laporan sumir Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
c) penghentian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada WajibPajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP Sumir;
3) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, denganketentuan sebagai berikut:

a) berdasarkan keputusan penghentian penyidikan, Kepala UP2menginstruksikan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuat LHPSumir;
b) LHP Sumir harus dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya keputusan penghentian penyidikan; dan
c) penghentian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada WajibPajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP Sumir;
4) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan denganpenyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telahmelakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan ketentuan sebagaiberikut:

a) berdasarkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, Kepala UP2 menginstruksikan kepada Pemeriksa Pajak untukmembuat LHP Sumir;
b) LHP Sumir harus dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap; dan
c) penghentian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan kepada WajibPajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP Sumir.
3. Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf bdilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak ditemukan dan pemeriksaan merupakan pemeriksaan ataspermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Lapangan

a) yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabilaWajib Pajak atau wakil /kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telahdewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalamjangka waktu pemeriksaan;
b) Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf a)sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan daripejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempattinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
c) meskipun Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud padahuruf a), pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHPsebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dengan terlebihdahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan;
2) Pemeriksaan Kantor

a) yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabilasurat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak dikembalikan olehpihak pos atau jasa pengiriman lainnya dalam jangka waktupemeriksaan; dan
b) meskipun Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud padahuruf a), pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHPsebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dengan terlebihdahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan;
b. Wajib Pajak ditemukan dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktupemeriksaan;
c. Permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ditolak oleh Kepala UP2;
d. Wajib Pajak ditemukan dan pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai denganberakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, dengan ketentuan:

1) pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasarpenerbitan surat ketetapan pajak, dengan terlebih dahulu melakukanprosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
2) SPHP harus diselesaikan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangkawaktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangkawaktu pemeriksaan; dan
3) apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan SPHP dalam jangka waktukurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktupemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan pemeriksaansampai dengan pembuatan LHP;
e. Wajib Pajak diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan namun usulan Pemeriksaan BuktiPermulaan ditolak oleh pejabat yang berwenang.
H. PEMBATALAN PEMERIKSAAN
Pembatalan pemeriksaan meliputi pembatalan penugasan pemeriksaan dan pembatalan hasilpemeriksaan.

1. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

a. Pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1) terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error)seperti kesalahan Tahun Pajak, Identitas Wajib Pajak, kesalahankriteria/alasan pemeriksaan, sepanjang SPHP belum disampaikan kepadaWajib Pajak;
2) pemeriksaan belum dimulai dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT;
3) pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17B Undang-Undang KUP,yang:

a) Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) atau Surat PerintahPemeriksaan (SP2) diterbitkan setelah jangka waktu pengembaliankelebihan pembayaran pajak; atau
b) pemeriksaannya belum dapat diselesaikan sampai denganberakhirnya jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaranpajak;
4) berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
b. Pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1),angka 2), dan, angka 3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh:

a) Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh DirekturPemeriksaan dan Penagihan;
b) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP),pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala KanwilDJP;
2) usul pembatalan penugasan pemeriksaan oleh Kepala UP2 kepada DirekturPemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP dilakukan denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 4;
3) persetujuan atau penolakan pembatalan penugasan pemeriksaan atas usulansebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan oleh DirekturPemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP kepada Kepala UP2dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 5 atauLampiran 6; dan
4) Terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuat LHP Sumir.
c. Pembatalan penugasan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) merupakan kewenangan DirekturJenderal Pajak yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pembatalan dapat dilakukan sepanjang surat ketetapan pajak hasilpemeriksaan belum diterbitkan;
2) pembatalan dilakukan dengan menerbitkan surat Direktur Jenderal Pajakmengenai pembatalan penugasan pemeriksaan;
3) pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Direktur Jenderal Pajak memberikan perintah kepada DirekturPemeriksaan dan Penagihan untuk membatalkan penugasanpemeriksaan;
b) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat konsep surat DirekturJenderal Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 7;
c) Direktur Jenderal Pajak menandatangani Surat Direktur JenderalPajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dan disampaikankepada Kepala UP2;
d) terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuat LHPsumir
d. Dalam hal pemeriksaan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b danhuruf c terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) berdasarkan Surat Pembatalan Penugasan Pemeriksaan, Kepala UP2 Domisilimengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Penugasan Pemeriksaankepada Kepala UP2 Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 8;
2) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemeriksaan dari UP2 Domisili,Kepala UP2 Lokasi menyampaikan surat pembatalan penugasan pemeriksaankepada Kepala Kanwil DJP atasannya sepanjang UP2 Lokasi belummenyampaikan SPHP terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada huruf aangka 1) atau angka 3) huruf b), atau belum menerbitkan surat ketetapanpajak terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada huruf a angka 4), denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 9;
3) surat pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimanadimaksud pada angka 2), digunakan oleh Kepala Kanwil DJP atasan UP2Lokasi untuk melakukan pembatalan LP2.
e. Dalam hal dilakukan pembatalan penugasan pemeriksaan dan Surat PemberitahuanPemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telahdisampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala UP2 memberitahukan pembatalanpenugasan pemeriksaan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 10.
2. Pembatalan Hasil Pemeriksaan

a. Pembatalan hasil pemeriksaan atau pembatalan surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-UndangKUP dilakukan karena:

1) pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP;atau
2) pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa ada pemberian hak hadir kepada WajibPajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
b. Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pembatalan dilakukan terhadap LHP dan/atau Nota Penghitungan;
2) pembatalan dilakukan sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan; dan
3) pembatalan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau sesuai dengan pelimpahan wewenang atas ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP yangdilakukan berdasarkan usul dari Kepala UP2.
c. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:

1) pembatalan dilakukan terhadap LHP, Nota Penghitungan, dan surat ketetapanpajak;
2) pembatalan dilakukan setelah surat ketetapan pajak diterbitkan; dan
3) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan dilakukan olehDirektur Jenderal Pajak atau sesuai dengan pelimpahan wewenang atasketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP yang dilakukan berdasarkan usul dariKepala UP2.
d. Terhadap pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya atau surat ketetapan pajaknyadibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemeriksaannya harus dilanjutkandengan menyampaikan SPHP dan/atau memberikan hak hadir kepada Wajib Pajakuntuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
I. PENGALIHAN PEMERIKSAAN

1. Pengalihan pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) darisatu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke KPP lain sepanjang:

  1. instruksi/persetujuan/penugasan/LP2 pemeriksaan telah diterbitkan; dan
  2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam RangkaPemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
2. Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan apabilapemeriksaannya adalah pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP yang bataswaktu penerbitan surat ketetapan pajaknya kurang dari 6 (enam) bulan, dan pemeriksaantersebut harus diselesaikan oleh UP2 lama.
3. Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain tetapi masihdalam wilayah kerja Kanwil DJP yang sama, dilakukan oleh:

  1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaandan Penagihan;
  2. Kepala Kanwil DJP untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasannyaditerbitkan oleh Kepala Kanwil DJP; atau
  3. Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi untuk Pemeriksaan Lokasi karena adanyapermintaan dari UP2 Domisili.
4. Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain di luarwilayah kerja Kanwil DJP atasan KPP lama, dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan danPenagihan.
5. Usul pengalihan pemeriksaan disampaikan oleh Kepala UP2 lama kepada Direktur Pemeriksaandan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkanpada Lampiran 11.
6. Persetujuan atau penolakan pengalihan pemeriksaan diberikan oleh Direktur Pemeriksaan danPenagihan atau Kepala Kanwil DJP. Dalam hal disetujui, persetujuan disampaikan kepadaKepala UP2 baru dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 12.Dalam hal ditolak, penolakan disampaikan kepada Kepala UP2 lama dengan menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 13.
7. Surat persetujuan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakansebagai dasar untuk mengalihkan LP2.
8. Terhadap pemeriksaan yang ditolak pengalihan pemeriksaannya atau tidak dapat dialihkan,maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. pemeriksaan tetap diselesaikan oleh UP2 lama sampai dengan penerbitan NotaPenghitungan;
  2. LHP dan Nota Penghitungan harus menggunakan identitas baru;
  3. terhadap pemeriksaan yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUPmaka LHP dan Nota Penghitungan sudah harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajakterdaftar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penyelesaian permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
  4. terhadap pemeriksaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, LHP dan NotaPenghitungan harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.
J. PEMERIKSAAN LOKASI

1. Dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak (all taxes)maka UP2 Domisili dapat melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada UP2 Lokasi yangtelah ditetapkan dalam Audit Plan.
2. Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka1 dilakukan dengan mengacu pada kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh UP2 Domisili,yaitu Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.
3. LP2 Lokasi diterbitkan setelah ada permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.
4. Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi harus dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib PajakDomisili, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 14.
5. Pemeriksaan Lokasi karena permintaan UP2 Domisili harus diselesaikan oleh UP2 Lokasi sesuaidengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat permintaan Pemeriksaan Lokasi.
6. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dihitungsejak tanggal surat permintaan Pemeriksaan Lokasi.
7. Setelah pemeriksaan oleh UP2 Lokasi selesai, Kepala UP2 Lokasi harus mengirimkan salinanLHP kepada Kepala UP2 Domisili paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.
8. Dalam hal terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi maka LHP Domisili harus mencakup hasilpemeriksaan Lokasi, kecuali:

  1. SPT Tahunan Wajib Pajak Domisili menunjukan lebih bayar dan akan segera jatuhtempo; atau
  2. Pemeriksaan Lokasi belum dapat diselesaikan, karena antara lain kondisi kahar (forcemajeur).
9. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya seluruh Indonesiayaitu Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, UP2 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,dan UP2 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Pemeriksaan Lokasi dapat dilakukan oleh:

  1. UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2Lokasi; dan/atau
  2. UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.
10. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya meliputi satuKanwil DJP, yaitu KPP Madya, Pemeriksaan Lokasi di dalam wilayah kerjanya dapat dilakukanoleh:

  1. UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2Lokasi; dan/atau
  2. UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.
11. Dalam hal UP2 Lokasi sedang melakukan Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2Domisili, Pemeriksa Pajak UP2 Domisili baik KPP Pratama atau KPP Madya yang Wajib Pajaklokasinya terdaftar di luar wilayah kerjanya dapat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatanusaha Wajib Pajak tersebut dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuankepada Kepala UP2 Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 15.
12. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 Kepala UP2 Lokasiharus menerbitkan surat tugas pendampingan kepada tim Pemeriksa Pajak Lokasi untukmendampingi tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 16.
13. Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili sebagaimana dimaksud dalam angka 11harus dilakukan secara bersamaan dengan tim Pemeriksa Pajak UP2 Lokasi.
14. Dalam hal UP2 Domisili melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 hurufa atau angka 10 huruf a maka UP2 Domisili harus menyampaikan fotokopi LHP beserta NotaPenghitungan kepada Kepala UP2 Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.
K. PENENTUAN TIM PEMERIKSA PAJAK

1. Pemeriksaan terhadap suatu Wajib Pajak atau suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak yang berbeda dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang berbeda.
2. Yang dimaksud dengan tim Pemeriksa Pajak yang berbeda sebagaimana dimaksud padaangka 1 adalah tim Pemeriksa Pajak yang keanggotannya berbeda seluruhnya baik supervisor,ketua tim, maupun anggota tim.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila:

  1. pemeriksaan atas beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajakdilakukan secara bersamaan;
  2. pada UP2 tersebut hanya terdapat 1 (satu) tim Pemeriksa Pajak; atau
  3. pada UP2 hanya terdapat 1 (satu) supervisor.
4. Dalam hal hanya terdapat satu supervisor sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf cnamun terdapat dua atau lebih tim Pemeriksa Pajak maka pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada angka 1 dilakukan oleh tim yang berbeda.
L. TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN

1. Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk dalam rangka membahas hasil pemeriksaanyang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan.
2. Pembentukan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP atas namaDirektur Jenderal Pajak.
3. Pembentukan Tim Quality Assurance Pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 17.
4. Tim Quality Assurance Pemeriksaan ditetapkan setiap awal tahun.
5. Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri atas:

  1. Ketua
  2. Sekretaris; dan
  3. 3 (tiga) orang Anggota.
6. Ketua Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diisioleh pejabat eselon III, dengan ketentuan:

  1. pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dijabat oleh Kepala Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan
  2. pada Kanwil DJP, dijabat oleh Kepala Bidang kecuali Kepala Bidang PenguranganKeberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan dan Banding.
7. Sekretaris Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf bdiisi oleh pejabat eselon IV, dengan ketentuan:

  1. pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dijabat oleh Kepala Seksi di lingkunganDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan
  2. pada Kantor Wilayah DJP, dijabat oleh Kepala Seksi di lingkungan Kanwil DJP kecualiKepala Seksi di Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding/Kepala Seksi di BidangKeberatan dan Banding.
8. Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf cdiisi oleh Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan:

a. pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, diisi oleh:

1) Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
2) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat Pemeriksaan danPenagihan; dan/atau
3) Pelaksana di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
b. pada Kanwil DJP, diisi oleh:

1) Kepala Seksi di lingkungan Kanwil DJP kecuali Kepala Seksi di BidangPengurangan Keberatan dan Banding/Kepala Seksi di Bidang Keberatan danBanding;
2) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kanwil DJP; dan/atau
3) Pelaksana di lingkungan Kanwil DJP;
c. penunjukan Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan denganmemperhatikan kompetensi pegawai yang bersangkutan; dan
d. dalam hal dipandang perlu Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat diisioleh Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP di lingkunganKanwil DJP.
9. Tugas Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah:

  1. membahas perbedaan pendapat antar Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalamPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
  2. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapatan antara Wajib Pajakdengan Pemeriksa Pajak; dan
  3. membuat Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dankeputusan hasil pembahasan.
10. Masa tugas Tim Quality Assurance Pemeriksaan dimulai sejak tanggal ditetapkannyaKeputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan berakhir padatanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.
11. Dalam hal dipandang perlu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJPdapat mengubah susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan atau menambah Tim QualityAssurance Pemeriksaan dalam tahun berjalan.
12. Satu surat Keputusan Pembentukan Tim Quality Assurance Pemeriksaan diterbitkan untuk satuTim Quality Assurance Pemeriksaan.
13. Pengadministrasian surat atau dokumen yang terkait dengan Tim Quality AssurancePemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan pada Direktorat Pemeriksaandan Penagihan atau Seksi Bimbingan Pemeriksaan pada Kanwil DJP.
14. Tata cara pengadministrasian surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 11dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dalam hal terdapat permohonan pembahasan dengan Tim Quality AssurancePemeriksaan maka Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala SeksiBimbingan Pemeriksaan membuat undangan pembahasan dan menyampaikanundangan tersebut kepada Wajib Pajak dan tim Pemeriksa Pajak, penyampaianundangan harus memperhatikan jangka waktu dimulainya pembahasan oleh TimQuality Assurance Pemeriksaan;
  2. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala Seksi BimbinganPemeriksaan membuat surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaandan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP untuk menunjuk Tim Quality AssurancePemeriksaan yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan;
  3. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan dengan menggunakanformat surat tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata naskah dinas;
  4. setiap Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim QualityAssurance Pemeriksaan diadministrasikan pada Seksi Pengendalian MutuPemeriksaan atau Seksi Bimbingan Pemeriksaan.
15. Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang melakukan pembahasan adalah Tim QualityAssurance Pemeriksaan yang di dalamnya tidak terdapat Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajakyang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonanpembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
16. Terkait dengan permohonan Wajib Pajak untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemeriksa Pajak harus segera menginformasikan kepada Kepala Sub Direktorat Teknikdan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan danPenagihan Pajak mengenai permohonan Wajib Pajak tersebut;
  2. setelah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang PemeriksaanPenyidikan dan Penagihan Pajak harus memantau surat permohonan Wajib Pajaktersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
M. KETENTUAN LAIN-LAIN

  1. Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak mendapatkan data terkaitdengan profil Wajib Pajak maka tim Pemeriksa Pajak harus mengirimkan data tersebut keSeksi Pengawasan Dan Konsultasi terkait.
  2. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan 1 (satu) SP2 yang meliputi satu atau beberapajenis pajak dan satu atau beberapa Masa Pajak, maka Nota Penghitungan dan surat ketetapanpajak harus diterbitkan untuk setiap Masa Pajak dan setiap jenis pajak sesuai denganketentuan tentang penerbitan surat ketetapan pajak.
  3. Untuk menjamin agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan memastikan bahwa pemeriksaan dapat memberikan efek jera serta memberikankontribusi terhadap penerimaan, Kepala Kanwil DJP harus melakukan pengawasan terhadappelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh UP2.
II. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RUTIN
A. UMUM

1. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban pelaksanaan Pemeriksaan Rutin, Kepala UP2harus merencanakan Pemeriksaan Rutin yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikandan mempertimbangkan Rencana Pemeriksaan Nasional.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala UP2melalui Kepala Seksi Pemeriksaan harus membuat daftar persediaan Wajib Pajak yang akandilakukan Pemeriksaan Rutin dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 18 dan memutakhirkan daftar tersebut setiap awal bulan berikutnya.
3. Dalam memberikan penugasan Pemeriksaan Rutin, Kepala Kanwil DJP harusmempertimbangankan:

  1. Rencana Pemeriksaan Nasional:
  2. saldo tunggakan pada masing-masing UP2;
  3. jenis pemeriksaan;
  4. frekuensi pemeriksaan sebelumnya;
  5. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan; dan/atau
  6. pola kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau PemeriksaanLapangan.
B. ALASAN PEMERIKSAAN RUTIN

1. Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi(SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

1) Pasal 17B Undang-Undang KUP;
2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk diperiksa; atau
3) Pasal 17D Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk diperiksa;
b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi(SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

1) Pasal 17B Undang-Undang KUP;
2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk diperiksa; atau
3) Pasal 17D Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk diperiksa;
c. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;
d. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar;
e. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak atau TahunPajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan ataukarena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak; atau
f. Wajib Pajak badan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaranusaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atauWajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila:

1) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib Pajak badanyang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go public) danmenyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan keuangan yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A Undang-Undang KUP, kecualiberdasarkan pertimbangan Kepala UP2 perlu dilakukan PemeriksaanLapangan;
2) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib Pajak orangpribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ataumelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih menggunakannorma penghitungan penghasilan neto.
b. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan apabila:

1) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib Pajak badanselain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);
2) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib Pajak orangpribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yangmenyelenggarakan pembukuan.
c. ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar Restitusi meliputiseluruh jenis pajak (all taxes).
3. Pemeriksaan Rutin atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangantergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan atas SPT Masa PPNLebih Bayar.
  2. dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusiterdapat kompensasi dari masa pajak-masa pajak sebelumnya, maka pemeriksaanharus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasitersebut dengan menerbitkan 2 (dua) SP2, yaitu 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak yangmenyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak lainnya yangmenyatakan Lebih Bayar Kompensasi;
  3. dalam hal Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, makaSP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk setiap Tahun Pajak; dan
  4. mengingat hanya PKP tertentu saja yang dapat mengajukan restitusi pada setiap MasaPajak maka pengusulan dan penugasan Pemeriksaan Rutin harus memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) dan ayat (4b)Undang-Undang PPN dan PPnBM.
4. Pemeriksaan Rutin atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangantergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan atas SPT Masa PPNLebih Bayar;
  2. terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya ditunda sampaidengan kompensasi tersebut direstitusi, atau apabila Wajib Pajak tetap tidakmengajukan restitusi maka pemeriksaannya sudah harus dilakukan sebelum jatuhtempo daluwarsa penetapan pajaknya; dan
  3. dalam hal SPT Masa PPN yang diperiksa mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak,maka SP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk tiap-tiap Tahun Pajak.
5. Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar sebagaimana dimaksudpada angka 1 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap:

1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayaryang kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPTTahunan PPh tahun-tahun pajak berikutnya;
2) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayarpaling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar,yang berdasarkan SPT Tahunan PPh tersebut terdapat transaksi signifikandengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa;
b. pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap Wajib Pajakbadan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go public) dan menyampaikan SPTTahunan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publikdengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dapat dilakukan melalui PemeriksaanKantor;
c. pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi TidakLebih Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan sebelum daluwarsapenetapan;
d. pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi TidakLebih Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), diprioritaskan terhadapSPT yang daluwarsa penetapannya paling dekat; dan
e. pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes).
6. Pemeriksaan Rutin atas Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk BagianTahun Pajak atau Tahun Pajak sebagai akibat adanya perubahan tahunbuku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap yangtelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:

  1. pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap Wajib Pajakbadan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go public) dan menyampaikan SPTTahunan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publikdengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dapat dilakukan melalui PemeriksaanKantor;
  2. dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonanperubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas Bagian Tahun Pajaksampai dengan perubahan tahun buku dilakukan. Misalnya, tahun buku Wajib Pajakadalah Januari s.d Desember 2012 diubah menjadi Oktober 2012 s.d September 2013,maka pemeriksaannya dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak Januari s.d September2012; dan
  3. pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes).
7. Pemeriksaan Rutin atas Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburanusaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihanusaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari media massa atau pihak lain, ataukarena Wajib Pajak mengajukan permohonan sehubungan dengan penggabunganusaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupanusaha, pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkanIndonesia untuk selama-lamanya;
b. pemeriksaan dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dilakukannyapenggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha,likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadiakan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
c. terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan sepanjang:

1) terdapat potensi berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak; dan
2) Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun tersebut;
d. pemeriksaan terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud padahuruf c dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus;
e. pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap Wajib Pajakbadan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go public) dan menyampaikanSPT Tahunan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh AkuntanPublik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dapat dilakukan melaluiPemeriksaan Kantor;
f. pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes);
g. Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabunganusaha,peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupanusaha, pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akanmeninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya disertai dengan penghapusan NomorPokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Pemeriksa Pajak harus membuat usulan tentang penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam LHP;
h. Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabunganusaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadiyang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya terkait juga denganpermohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhanPengusaha Kena Pajak, Pemeriksa Pajak harus memperhatikan jangka waktupenyelesaian permohonan penghapusan dan/atau pencabutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang KUP; dan
i. berdasarkan LHP, Pemeriksa Pajak harus mengirimkan usulan penghapusan NomorPokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepadaKepala KPP c.q. Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 19.
C. PROSEDUR USULAN DAN PENUGASAN PEMERIKSAAN RUTIN

1. Daftar Nominatif Wajib Pajak

  1. berdasarkan daftar persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, setiapbulan Kepala UP2 harus membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksadan mengirimkannya kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10bulan berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 20 dan Lampiran 20.1;
  2. terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi, Daftar Nominatifdapat dibuat dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP setiap saat;
  3. pengusulan Daftar Nominatif ke Kanwil DJP dilakukan setelah SPT Tahunan PPh atauSPT Masa PPN direkam pada aplikasi yang tersedia;
  4. terhadap Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa yang ruang lingkuppemeriksaannya melebihi 1 (satu) Tahun Pajak, maka usulan tersebut harus diperinciper Tahun Pajak; dan
  5. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi terdapatkompensasi dari masa-masa pajak sebelumnya maka dalam Daftar Nominatif WajibPajak yang diusulkan untuk diperiksa harus diperinci menjadi 2 (dua) usulan, yaitu 1(satu) usulan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu)usulan untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi.
2. Penugasan Pemeriksaan Rutin

  1. penugasan Pemeriksaan Rutin merupakan wewenang Kepala Kanwil DJP dengan tetapmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3;
  2. berdasarkan Daftar Nominatif dari Kepala UP2, Kepala Kanwil DJP membuat SuratPenugasan Pemeriksaan Rutin dan mengirimkan surat penugasan tersebut tersebutkepada Kepala UP2 yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 21 dan Lampiran 21.1;
  3. apabila dalam Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala UP2 terdapat nominatif pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat atau alasan untuk dilakukan PemeriksaanRutin, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin danmengirimkan surat penolakan tersebut kepada Kepala UP2 dengan menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 22 dan Lampiran 22.1; dan
  4. dalam hal Kepala Kanwil DJP memperoleh informasi mengenai penggabungan usaha,peleburan usaha, pemekaran usaha, likuidasi, atau pembubaran, penugasanPemeriksaan Rutin dapat diberikan secara langsung tanpa melalui Daftar Nominatif.
III. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
A. UMUM

1. Pemeriksaan Khusus (risk based audit) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
2. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WajibPajak yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak.
3. Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internallainnya serta memanfaatkan data eksternal.
4. Analisis risiko dapat dibuat secara manual atau secara komputerisasi.
5. Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus ditentukan sebagai berikut:

a. untuk KPP Domisili:

1) Pemeriksaan Khusus untuk tahun-tahun pajak yang lalu harus meliputi seluruhjenis pajak (all taxes);
2) Pemeriksaan Khusus untuk tahun berjalan dapat meliputi satu atau beberapajenis pajak;
b. untuk KPP Lokasi, dapat meliputi satu atau beberapa jenis pajak baik untuk TahunPajak berjalan maupun untuk tahun-tahun pajak sebelumnya.
6. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
7. Dalam hal akan dilakukan pemeriksaan terhadap:

a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-UndangKUP;
b. Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 17D Undang-Undang KUP; atau
c. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4c) Undang-Undang PPN dan PPnBM;

yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan maka pemeriksaannya dilakukan denganprosedur Pemeriksaan Khusus.

B. ALASAN PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan berdasarkan:

  1. persetujuan Kepala Kanwil DJP (Pemeriksaan Khusus bottom up);
  2. instruksi Kepala Kanwil DJP (Pemeriksaan Khusus top down); atau
  3. instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Pemeriksaan Khusus top down).
2. Pemeriksaan Khusus berdasarkan persetujuan Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf a, dilakukan karena adanya analisis risiko yang dibuat oleh AccountRepresentative secara manual.
3. Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf b dilakukan karena adanya hasil analisis dan pengembangan atas informasi,data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP, yang perluditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.
4. Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimanadimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan karena:

  1. terdapat hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data laporan, danpengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan yang perluditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.
  2. adanya analisis risiko secara manual yang dibuat oleh Direktur Pemeriksaan danPenagihan.
  3. terdapat hasil analisis risiko secara komputerisasi yang berupa skor risikoketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya datadan informasi.
C. TATA CARA USUL PEMERIKSAAN KHUSUS BOTTOM UP

1. Usul Pemeriksaan Khusus harus didasarkan pada analisis risiko.
2. Analisis risiko dibuat oleh Account Representative dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasandan Konsultasi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala UP2.
3. Kepala UP2 selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Nota Dinas tentangPembentukan Tim Pembahas Analisis Risiko.
4. Tim Pembahas Analisis Risiko membahas dan menentukan kelayakan analisis risiko untukmenjadi usulan Pemeriksaan Khusus.
5. Tim Pembahas Analisis Risiko diketuai oleh Kepala UP2 dan beranggotakan:

  1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selain yang mengusulkan PemeriksaanKhusus terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan;
  2. Kepala Seksi Pemeriksaan; dan
  3. 1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.
6. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi anggota Tim Pembahas Analisis Risikosebaiknya menjadi bagian dari tim Pemeriksa Pajak yang akan melakukan PemeriksaanKhusus terhadap Wajib Pajak tersebut.
7. Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko dituangkan dalam Risalah HasilPembahasan Analisis Risiko yang ditandatangani oleh Tim Pembahas Analisis Risiko denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 23.
8. Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko ditindaklanjuti sebagai berikut:

  1. dalam hal usulan analisis risiko disetujui, usulan Pemeriksaan Khusus disampaikankepada Kepala Kanwil DJP dan harus dilampiri dengan analisis risiko dan Risalah HasilPembahasan Analisis Risiko;
  2. dalam hal usulan analisis risiko tidak disetujui, Account Representative dapatmengusulkan kembali analisis risiko Wajib Pajak tersebut dengan mempertimbangkanmasukan-masukan dari Tim Pembahas Analisis Risiko; atau
  3. dalam hal pada usulan analisis risiko terdapat indikasi tindak pidana perpajakan makaanalisis risiko tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjutisesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Usulan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Cdan Pasal 17D Undang-Undang KUP, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN dan PPnBM, yang telah menerimapengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus dilampiri bukti pendukungyang memperkuat alasan pemeriksaan.
10. Dalam hal data dan/atau informasi pada analisis risiko hanya mencakup satu atau beberapajenis pajak, maka ditentukan sebagai berikut:

a. apabila data dan/atau informasi tersebut merupakan keterangan lain yang konkretsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang KUP maka informasi tersebuttidak perlu diusulkan Pemeriksaan Khusus, namun dapat langsung ditindaklanjutidengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkanpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007;
b. apabila data dan/atau informasi tersebut tidak termasuk keterangan lain sebagaimanadimaksud pada huruf a dan perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus makausul Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal data dan/atau informasi tersebut terdapat pada UP2 Domisili,berlaku ketentuan:

a) apabila data dan/informasi tersebut merupakan data dan/atau informasiuntuk Tahun Pajak berjalan maka dapat diusulkan PemeriksaanKhusus atas satu atau beberapa jenis pajak untuk Tahun Pajaktersebut; atau
b) apabila data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atauinformasi untuk tahun-tahun pajak sebelumnya maka diusulkanPemeriksaan Khusus untuk seluruh jenis pajak (all taxes).
2) dalam hal data dan/atau informasi tersebut terdapat pada UP2 Lokasi makaKepala UP2 Lokasi dapat mengusulkan Pemeriksaan Khusus atas satu ataubeberapa jenis pajak untuk Tahun Pajak berjalan maupun untuk tahun-tahunpajak sebelumnya.
11. Dalam hal UP2 Lokasi mengusulkan Pemeriksaan Khusus satu atau beberapa jenis pajaksebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b angka 2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus oleh UP2 Lokasi dilakukan atas satu ataubeberapa jenis pajak untuk Tahun Pajak berjalan, setelah usulan tersebut disetujuioleh Kepala Kanwil DJP atasannya maka Kepala UP2 Lokasi harus mengirimkanfotokopi data dan/atau informasi yang menjadi dasar dilakukannya PemeriksaanKhusus kepada UP2 Domisili; dan
b. dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus oleh UP2 Lokasi dilakukan atas satu ataubeberapa jenis pajak untuk tahun-tahun pajak sebelumnya maka pada saat usulantersebut dikirim kepada Kepala Kanwil DJP atasannya, Kepala UP2 Lokasi harusmengirimkan fotokopi data dan/atau informasi yang menjadi dasar usulanPemeriksaan Khusus tersebut kepada Kepala UP2 Domisili.
12. Dalam hal UP2 Domisili menerima data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi sebagaimanadimaksud pada angka 11, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasiuntuk Tahun Pajak berjalan maka tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

1) data dan/atau informasi tersebut harus disimpan (sebagai bahan masukanuntuk profil Wajib Pajak) sampai dengan Wajib Pajak menyampaikan SPTTahunan PPh untuk Tahun Pajak yang terkait dengan data dan/atau informasidimaksud;
2) setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajakdimaksud, Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebut dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak;
3) dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak makaterhadap Wajib Pajak dilakukan prosedur himbauan dan konseling; dan
4) dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi himbauan dankonseling sebagaimana dimaksud dalam angka 3), terhadap Wajib Pajakdibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan yangdiatur dalam Surat Edaran ini:
b. apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasi untuk tahun-tahun pajak sebelumnya maka tindak lanjutnya ditentukan sebagaiberikut:

1) Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebutdan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak;
2) dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak makaterhadap Wajib Pajak dilakukan prosedur himbauan dan konseling;
3) dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi himbauan dankonseling sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka terhadap Wajib Pajakdibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan ketentuan yangdiatur dalam Surat Edaran ini;
c. dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Khusus all taxes terkait denganadanya data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, Kepala UP2 Domisili harus meminta kepada Kepala UP2 Lokasi untukmelakukan Pemeriksaan Lokasi sepanjang UP2 Lokasi belum melakukan pemeriksaan.
13. Usul Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkanpada Lampiran 24 dan dilampiri dengan:

  1. Analisis risiko dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran24.1; dan
  2. Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko.
14. Administrasi terkait usulan Pemeriksaan Khusus, termasuk analisis risiko dan Risalah HasilPembahasan Analisis Risiko dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan.
D. TATA CARA PERSETUJUAN PEMERIKSAAN KHUSUS BOTTOM UP

1. Persetujuan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kanwil DJP.
2. Sebelum memberikan persetujuan, Kepala Kanwil DJP harus melakukan penelitian, evaluasi,dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan seperti:

1) ada atau tidaknya analisis risiko;
2) apakah analisis risiko telah sesuai dengan ketentuan;
3) ada atau tidaknya Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko;
4) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkuppemeriksaan; dan
5) terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan aktivitas himbauan dan konseling.
b. evaluasi terhadap potensi penerimaan yang ada dalam analisis risiko;
c. penelitian atas tunggakan pemeriksaan;
d. penelitian atas history pemeriksaan; dan
e. penelitian terhadap hal-hal lainnya yang terdapat dalam analisis risiko.
3. Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam LembarHasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 25.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala KanwilDJP menentukan apakah usulan Pemeriksaan Khusus disetujui atau ditolak.
5. Persetujuan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 26.
6. Penolakan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 27.
E. TATA CARA INSTRUKSI PEMERIKSAAN KHUSUS TOP DOWN

  1. Instruksi Pemeriksaan Khusus dapat diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihanatau Kepala Kanwil DJP dan dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf Bangka 3 dan angka 4.
  2. Instruksi Pemeriksaan Khusus karena analisis risiko secara manual yang dibuat olehDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan diterbitkan berdasarkan usulan dari Kepala SubDirektorat di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau berdasarkan perintahdari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  3. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP dengan alasan sebagaimana dimaksudpada huruf B angka 3 diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 28.
  4. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan alasansebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 butir a dan butir b diterbitkan denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 29.
  5. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 butir c dilakukan dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 30 dan Lampiran 30.1.
F. PEMERIKSAAN ULANG

1. Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan DirekturJenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Ulang dilakukan dengan alasan:

  1. terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap yang mengakibatkanpenambahan jumlah pajak yang terutang; atau
  2. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak (all taxes), beberapa jenispajak atau satu jenis pajak (single tax).
4. Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang pada KPP adalah:

a. usul Pemeriksaan Ulang harus didasarkan pada analisis alasan Pemeriksaan Ulang;
b. analisis alasan Pemeriksaan Ulang dapat dibuat oleh:

1) Account Representative dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi;
2) Fungsional Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh Supervisor,

selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPP;

c. Kepala KPP selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Nota Dinastentang Pembentukan Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang;
d. Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang membahas dan menentukan ada atau tidaknyadata baru, termasuk data yang semula belum terungkap;
e. Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala KPP dan beranggotakan:

1) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selain yang menangani Wajib Pajakyang bersangkutan:
2) Kepala Seksi Pemeriksaan; dan
3) 1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
f. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi anggota Tim Pembahas UsulPemeriksaan Ulang sebaiknya menjadi bagian dari tim Pemeriksa Pajak atas WajibPajak yang akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang tersebut;
g. Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang membuat Risalah Hasil Pembahasan UsulPemeriksaan Ulang yang ditandatangani oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang;
h. hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang ditindaklanjutisebagai berikut:

1) dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang disetujui, Kepala KPP menyampaikansurat usulan Pemeriksaan Ulang kepada Kepala Kanwil DJP yang dilampiridengan data baru, termasuk data yang belum terungkap, dan Risalah HasilPembahasan Usul Pemeriksaan Ulang;
2) dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang tidak disetujui Risalah Hasil PembahasanUsul Pemeriksaan Ulang ditatausahakan oleh Seksi Pemeriksaan;
3) dalam hal pada analisis alasan pemeriksaan ulang terdapat indikasi tindakpidana perpajakan maka data yang dianalisis tersebut disampaikan kepadaKanwil DJP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. usul Pemeriksaan Ulang dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 31 dan dilampiri dengan:

1) Analisis alasan Pemeriksaan Ulang dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 31.1; dan
2) Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang dengan menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 31.2.
5. Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJP adalah sebagai berikut:

a. setelah menerima usul Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP, Kepala Kanwil DJPselanjutnya menugaskan Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJPmelakukan pembahasan;
b. Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Bidang P4 danberanggotakan:

1) Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan;
2) Kepala Seksi Administrasi Penyidikan
3) 1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP;
c. pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang terutamadilakukan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

1) penelitian atas persyaratan formal usulan Pemeriksaan Ulang seperti:

a) kebenaran bahwa Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan suratketetapan pajak melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajakdan jenis pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Ulang;
b) kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yangsemula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaansebelumnya; dan
c) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruanglingkup pemeriksaan;
2) evaluasi terhadap potensi penerimaan;
3) penelitian atas tunggakan pemeriksaan; dan
4) penelitian atas history pemeriksaan;
d. hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJPdituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang;
e. apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul PemeriksaanUlang pada Kanwil DJP menunjukkan bahwa usul Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP:

1) memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka KepalaKanwil DJP meneruskan usul tersebut kepada Direktur Pemeriksaan danPenagihan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 32, dan dilampiri dengan analisis alasan Pemeriksaan Ulang dariKPP, Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang KPP, dan RisalahHasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang Kanwil DJP sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 32.1;
2) tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang makaKepala Kanwil DJP menyampaikan surat penolakan untuk meneruskan usulantersebut kepada Kepala KPP pengusul dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran 33.
6. Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

a. setelah menerima usul Pemeriksaan Ulang dari Kepala Kanwil DJP, DirekturPemeriksaan dan Penagihan menugaskan Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang padaDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk melakukan pembahasan;
b. Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Sub DirektoratPerencanaan Pemeriksaan dan beranggotakan:

1) Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan WP Orang Pribadi;
2) Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan WP Badan;
3) Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan;
c. pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang terutamadilakukan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

1) penelitian atas persyaratan formal usulan Pemeriksaan Ulang seperti:

a) kebenaran bahwa Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan suratketetapan pajak melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajakdan jenis pajak yang akan dilakukan pemeriksaan ulang;
b) kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yangsemula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaansebelumnya; dan
c) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruanglingkup pemeriksaan;
2) evaluasi terhadap potensi penerimaan;
3) penelitian atas tunggakan pemeriksaan; dan
4) penelitian atas history pemeriksaan;
d. dalam hal dipandang perlu Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang dapat mengundangunit pengusul;
e. hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang pada DirektoratPemeriksaan dan Penagihan dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan UsulPemeriksaan Ulang sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 34;
f. apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul PemeriksaanUlang di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menunjukkan bahwa usulPemeriksaan Ulang dari Kepala Kanwil DJP:

1) memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka DirekturPemeriksaan dan Penagihan meneruskan usul tersebut kepada DirekturJenderal Pajak untuk diterbitkan persetujuan Pemeriksaan Ulang;
2) tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang makaDirektur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan surat penolakan untukmeneruskan usulan tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan pada Lampiran 35.
7. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukanmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 36.
8. Instruksi Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan alasan terdapatdata baru termasuk data yang semula belum terungkap atau terdapat sebab lain berdasarkanpertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2, denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 37.
G. KETENTUAN LAIN-LAIN

  1. Kepala Kanwil DJP melakukan evaluasi secara berkala atas hasil Pemeriksaan Khusus yangdilakukan berdasarkan usulan dari Kepala KPP dengan membandingkan antara potensi pajakterutang menurut usulan dari Kepala KPP dengan pajak yang terutang menurut surat ketetapanpajak dan juga realisasi pembayaran atas surat ketetapan pajak dimaksud.
  2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat melakukan evaluasi secara berkala atas hasilPemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan danPenagihan atau instruksi/persetujuan Kepala Kanwil DJP, dengan membandingkan antarapotensi dengan pajak terutang menurut surat ketetapan pajak dan realisasi pembayaran atassurat ketetapan pajak dimaksud.
IV. TATA CARA USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG BERASAL DARI PEMERIKSAAN UNTUKMENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP, dilakukan apabila berdasarkan data yang ada tim Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung penghasilan kena pajak.
3. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disebabkan karena selain yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP, disampaikan setelah tim Pemeriksa Pajak meyakini bahwa Wajib Pajak diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu perpanjangannya.
5. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan selain memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 juga harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Terhadap usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, keputusan persetujuan atau keputusan penolakan harus diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
7. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP disetujui, tim Pemeriksa Pajak harus membuat Laporan Kemajuan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 38.
8. Tindak lanjut atas pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditingkatkan mejadi Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
V. LEMBAR PENUGASAN PEMERIKSAAN (LP2) DAN KODE PEMERIKSAAN
A. LEMBAR PENUGASAN PEMERIKSAAN (LP2)

1. LP2 diterbitkan berdasarkan:

  1. Penugasan pemeriksaan/persetujuan pemeriksaan/instruksi pemeriksaan; atau
  2. Surat Permintaan Pemeriksaan Lokasi.
2. LP2 bukan merupakan dasar dilakukannya pemeriksaan namun merupakan sarana untukmelakukan pengawasan pemeriksaan. Dasar dilakukannya pemeriksaan adalah penugasan/persetujuan/instruksi pemeriksaan atau Surat Permintaan Pemeriksaan Lokasi sebagaimanadimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b.
3. Untuk kepentingan pengawasan pemeriksaan, setiap Surat Perintah Pemeriksaan baik untukseluruh jenis pajak maupun untuk satu atau beberapa jenis pajak harus memiliki LP2.
4. Surat Perintah Pemeriksaan yang tidak harus memiliki LP2 hanya meliputi Surat PerintahPemeriksaan atas Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Format LP2 terdiri dari tiga bagian yaitu Data Pemeriksaan, Data Penugasan, dan DataPelaporan.
6. Data Pemeriksaan adalah data yang terkait dengan dasar dilakukannya pemeriksaan, yangmeliputi :

  1. Nomor Pengawasan Pemeriksaan (Nomor LP2);
  2. Tahun Pajak Yang Diperiksa;
  3. Nama Wajib Pajak;
  4. Alamat Wajib Pajak;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. Klasifikasi Lapangan Usaha;
  7. Kode Pemeriksaan dan;
  8. Unit Pelaksana Pemeriksaan.
7. Data Penugasan adalah data yang menunjuk pihak yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan pemeriksaan, yang meliputi :

  1. Nomor Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
  2. Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
  3. Tanggal Mulai Pemeriksaan; dan
  4. Susunan Tim Pemeriksa Pajak yaitu Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
8. Data Pelaporan adalah data yang menunjukkan status dan hasil (kinerja) pemeriksaan, yangmeliputi :

  1. Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;
  2. Jumlah jam Pemeriksaan dan;
  3. Hasil Pemeriksaan.
9. Format LP2 secara terinci adalah dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 39.
10. Nomor Pengawasan Pemeriksaan atau Nomor LP2 terdiri dari 15 (lima belas) digit yang terbagidalam 4 (empat) bagian dengan struktur sebagai berikut :

0 0 0
A
. B B T T
B
. 0 0 0 0
C
. 0 0 0 0
D
a. Bagian A terdiri dari 3 (tiga) digit yang menjelaskan Kode Unit Pelaksana Pemeriksaan.
b. Bagian B terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan Kode Bulan dan Kode TahunPenerbitan LP2 masing-masing 2 digit.
c. Bagian C terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan Kode Pemeriksaan.
d. Bagian D terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan nomor urut LP2 yang terbit diUnit Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan dalam tahun penerbitan LP2.
B. DAFTAR KODE PEMERIKSAAN

1. Setiap usulan pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan dan alasanpemeriksaan yang sesuai dan dikonversikan dalam bentuk Kode Pemeriksaan.
2. Kode Pemeriksaan mencerminkan alasan dilakukannya pemeriksaan dan harus dicantumkandalam setiap penugasan/persetujuan/instruksi pemeriksaan.
3. Struktur Kode Pemeriksaan terdiri dari 4 (empat) digit dengan pengelompokkan sebagaiberikut:

  • Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup Pemeriksaan;
  • Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan;
  • Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan; dan
  • Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang diperiksa.
4. Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup terdiri dari:

1 –> Semua Jenis Pajak (All Taxes)
2 –> Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3 –> Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan
4 –> Pajak Penghasilan Pasal 25/29
5 –> Administrasi (Untuk Pemeriksaan Tujuan Lain)
6 –> WP Lokasi
7 –> Pajak Penghasilan Pasal 21/26
8 –> Pajak Penghasilan Pasal 23/26
9 –> Pajak Penghasilan Final
0 –> Beberapa Jenis Pajak (kode ini digunakan jika yang diperiksa adalah PPN danPPh Potput secara sekaligus atau seluruh kewajiban perpajakan cabang dilakukanpemeriksaan).
5. Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan terdiri dari:

0 –> Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Kantor
1 –> Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan
2 –> Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan
4 –> Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi denganJenis Pemeriksaan Lapangan
5 –> Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor
9 –> Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual dengan JenisPemeriksaan Lapangan
6. Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan yang meliputi:

a. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Rutin denganJenis Pemeriksaan Kantor (0), maka kode untuk digit ketiga ditentukan sebagaiberikut:

1 –> Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan oleh WP Go Public
2 –> Likuidasi atau Penutupan Usaha oleh WP Go Public
3 –> Penggabungan Usaha oleh WP Go Public
4 –> Peleburan usaha atau Pengambilalihan usaha oleh WP Go Public
5 –> Pemecahan usaha atau Pemekaran Usaha oleh WP Go Public
7 –> SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar oleh WP Go Public
8 –> SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi
9 –> Revaluasi Aktiva Tetap oleh WP Go Public
b. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Rutin denganJenis Pemeriksaan Lapangan (1), maka kode untuk digit ketiga ditentukan sebagaiberikut:

1 –> Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan
2 –> Likuidasi, Penutupan Usaha, atau Akan Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya
3 –> Penggabungan Usaha
4 –> Peleburan usaha atau Pengambilalihan usaha
5 –> Pemecahan usaha atau Pemekaran Usaha
7 –> SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLB)
8 –> SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi
9 –> Revaluasi Aktiva Tetap
c. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Khususberdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi dengan Jenis PemeriksaanLapangan (4), kode digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

1 –> Wajib Pajak Besar
2 –> Wajib Pajak Menengah
3 –> Wajib Pajak Kecil
d. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Khususberdasarkan Analisis Risiko Secara Manual dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (9),kode digit ketiga ditentukan maka:

1 –> terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan ketidakpatuhanWajib Pajak (bottom up)
2 –> analisis risiko manual selain karena permintaan WP (top down)
3 –> laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil analisis DirektoratIntelijen dan Penyidikan (top down)
4 –> analisis risiko karena Permintaan WP (top down)
5 –> laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil analisis Kanwil DJP (topdown)
6 –> terdapat data dan/atau informasi terkait dengan Wajib Pajak KriteriaTertentu Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pasal17D UU KUP (bottom up)
8 –> terdapat laporan dan/atau pengaduan Masyarakat terkait dengan WajibPajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak PersyaratanTertentu Pasal 17D UU KUP (top down)
9 –> Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang.
7. Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang meliputi :

1 –> Orang Pribadi
2 –> Badan
8. Berdasarkan struktur tersebut diatas, Kode Pemeriksaan untuk masing-masing kriteria danjenis pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

a. Kode Pemeriksaan Rutin:

No Alasan Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan
OP Badan OP Badan
1. Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan 0012 0111 0112
2. Likuidasi atau Penutupan Usaha :
a. Domisili
b. Cabang
1022
0022
1121
0121
1122
0122
3. WP OP Akan Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya 1121
4. Penggabungan Usaha 1032 1131 1132
5. Peleburan usaha atau Pengambilalihan Usaha 1042 1141 1142
6. Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha 1052 1151 1152
7. SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar 1072 1171 1172
8. SPT Lebih Bayar:
a. SPT Tahunan PPh Badan/OP (All Taxes)
b. Masa PPN
1081
2081
1082
2082
1181
2181
1182
2182
9. Revaluasi Aktiva Tetap 1092 1191 1192
b. Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara komputerisasi

No Kriteria Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan
OP Badan OP Badan
1. WP Besar 1411 1412
2. WP Menengah 1421 1422
3. WP Kecil 1431 1432
c. Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual

No KriteriaPemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan
OP Badan OP Badan
1. Terdapat data dan informasi yang menunjukkan ketidakpatuhan WP
a. All Taxes
b. PPN
c. P2PPh
d. PPh Pasal 21/26
e. PPh Pasal 23/26
f. PPh Final
g. Beberapa Jenis Pajak
1911
2911
3911
7911
8911
9911
0911
1912
2912
3912
7912
8912
9912
0912
2. Analisis Risiko Secara Manual Selain Karena Permintaan Wajib Pajak 1921 1922
3. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis Direktorat Intelijen dan Penyidikan 1931 1932
4. Analisis Risiko Secara Manual Karena Permintaan Wajib Pajak 1941 1942
5. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis Kanwil DJP 1951 1952
6. Terdapat data dan/atau informasiterkait dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak Tertentu Pasal 17D UU KUP
a. All Taxes
b. PPN

1961
2961

1962
2962

7. Terdapat laporan dan/atau pengaduan terkait dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak Tertentu Pasal 17D UU KUP
a. All Taxes
b. PPN

1981
2981

1982
2982

8. Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang
a. All Taxes
b. PPN
c. P2PPh
d. PPh Pasal 21/26
e. PPh Pasal 23/26
f. PPh Final
g. Beberapa Jenis Pajak
1991
2991
3991
7991
8991
9991
0991
1992
2992
3992
7992
8992
9992
0992
d. Kode Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
Kode Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi disesuaikan dengan Kriteria Pemeriksaan WajibPajak Domisili, namun digit pertama dari setiap kode pemeriksaan diganti denganangka 6.
Contoh :

a. Wajib Pajak badan Domisili diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Rutin -Pemeriksaan Lapangan Lebih Bayar (Kode 1182), maka kode pemeriksaan WPLokasi adalah 6182.
b. Wajib Pajak badan Domisili diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Khusus -Pemeriksaan Lapangan karena Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak (Kode1922), maka kode pemeriksaan WP Lokasi adalah 6922.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor:

  1. SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KewajibanPerpajakan dan
  2. SE-120/PJ/2010 tentang Penjaminan Kualitas Pemeriksaan Khusus;

dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;
  3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak;
  4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini