Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 88/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 88/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

17 November 2011

OBJEK

tata naskah dinas direktorat jenderal pajak , a.
PERATURAN

Umum
Tata Naskah Dinas yang seragam dan berlaku secara nasional akan sangat mendukung kelancaran aruskomunikasi dan informasi antar instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umumpemerintahan.
Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkandari Surat Edaran ini digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak.

B.Maksud dan Tujuan

1.Maksud
Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak disusun agar dapat digunakan sebagai acuan bagiseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tata naskah dinas sesuai denganbidang tugas masing-masing.
2.Tujuan
Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak bertujuan menciptakan kelancaran komunikasitulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ataudengan instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan urusan tertentudalam pemerintahan.

C.Ruang Lingkup
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak meliputi berbagai kegiatan yang mencakuppengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambangnegara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan danpenggunaan media surat-menyurat.
Dalam beberapa hal terdapat naskah dinas yang diatur secara khusus seperti naskah dinas dalam halkepegawaian, penagihan, pemeriksaan, dan litigasi. Terhadap naskah dinas yang telah diatur secarakhusus maka naskah dinas mengacu pada ketentuannya masing-masing.D.Dasar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pedoman TataNaskah Dinas Kementerian Keuangan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 15/PJ/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang…

Peraturan Menteri Keuangan – 151/PMK.03/2013

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang…

Keputusan Menteri Keuangan – 511/KMK.06/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum; bahwa dengan…
All articles loaded
No more articles to load