Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 8/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 8/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

13 January 2011

OBJEK

tata cara tindak lanjut hasil rekonsiliasi modul penerimaan negara (mpn) dengan laporan arus kas (lak) yang dinyatakan sebagai transaksi partially match
PERATURAN

Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan terkait dengan tindak lanjut hasil rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) yang dinyatakan sebagai transaksi partially match, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Umum

1. Rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) merupakankegiatan yang dilakukan untuk menguji validitas transaksi keuangan negara sebelum dilakukanpendistribusian data Modul Penerimaan Negara ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIPMOD/SIDJP).
2. Elemen data yang digunakan dalam proses rekonsiliasi adalah:

  1. Kode KPPN
  2. Tanggal Buku
  3. Kode Bank
  4. Kode Cabang Bank
  5. Kode NTPN
  6. Kode NTB
  7. Kode MAP
  8. Nilai Setor
3. Hasil rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) dinyatakanpartially match dalam hal terdapat 1 atau lebih elemen data rekonsiliasi yang tidakberkesesuaian.
4. Elemen data hasil rekonsiliasi yang dinyatakan sebagai transaksi partially matchdi kelompokkan menjadi 13 level elemen kunci, dimana setiap level menjelaskanelemen-elemen data yang berbeda. Terhadap hasil rekonsiliasi yang dinyatakan partially matchakan dilakukan rekonsiliasi lanjutan terkait dengan elemen-elemen data yang berbeda.
5. Elemen utama rekonsiliasi lanjutan adalah Kode MAP dan Kode NTPN.
6. Kode MAP merupakan elemen utama terkait dengan penentuan sebagai transaksi penerimaanperpajakan atau transaksi penerimaan negara bukan pajak.
7. Kode NTPN merupakan elemen utama terkait dengan validitas transaksi yang dinyatakan sahsebagai transaksi penerimaan negara.
II. Matching Dan Rekonsiliasi Data Modul Penerimaan Negara Dengan Laporan Arus Kas (LAK)

1. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak melakukan matching datadan rekonsiliasi antara data penerimaan menurut Modul Penerimaan Negara dengan LaporanArus Kas.
2. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan pengelompokkan hasil matching danrekonsiliasi data Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) yangdinyatakan sebagai transaksi partially match kedalam 13 (tigabelas) level elemen kunci.
3. Pengelompokan transaksi partially match kedalam 13 (tigabelas) level elemen kunci tersebutadalah sebagai berikut:

Level 1 : Dalam hal tidak ada perbedaan elemen data yang ditemukan dalam prosesrekonsiliasi.
Level 2 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode Cabang Bank.
Level 3 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode KPPN.
Level 4 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode NTB.
Level 5 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode MAP tetapi bukan sebagai transaksi Split MAP (pembayaran dengan MAPtunggal menurut MPN yang di pecah menjadi 1 (satu) atau lebih MAP oleh DJPb).
Level 6 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode MAP dan merupakan transaksi Split MAP (pembayaran dengan MAPtunggal menurut MPN yang di pecah menjadi 1 (satu) atau lebih MAP oleh DJPb).
Level 7 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Tanggal Buku.
Level 8 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan hanya pada elemendata Kode NTPN.
Level 9 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan pada elemen data KodeKPPN, Tanggal Buku, Kode Cabang Bank, Kode NTB dan Kode MAP non Split.
Level 10 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan pada elemen data KodeKPPN, Tanggal Buku, Kode Cabang Bank, Kode NTPN dan Kode MAP non Split.
Level 11 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan pada elemen data KodeKPPN, Tanggal Buku, Kode Cabang Bank, Kode NTB dan Kode MAP Split.
Level 12 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan pada elemen data KodeKPPN, Tanggal Buku, Kode Cabang Bank, Kode NTPN dan Kode MAP Split.
Level 13 : Dalam hal hasil rekonsiliasi menyatakan terdapat perbedaan pada elemen data KodeCabang Bank, Kode NTPN, Kode NTB dan Kode MAP non Split.
4. Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar melakukan konfirmasi atas transaksipartilally match yang mengandung unsur beda Kode MAP kepada Wajib Pajak terkaitberdasarkan data transaksi yang disiapkan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
III Tindak Lanjut Terkait Hasil Rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) Dengan Laporan Arus Kas(LAK) Yang Dinyatakan Partially Match.

1. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 1 (semua elemen data terekonsiliasi dan sesuai match)).
Transaksi tersebut diakui sebagai transaksi penerimaan perpajakan yang diadministrasikanoleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat didistribusikan ke Sistem Informasi (SIDJP/SIPMOD).
2. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 2 (terdapat perbedaan hanya pada elemen data KodeCabang Bank).
Transaksi tersebut diakui sebagai transaksi penerimaan perpajakan yang diadministrasikanoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perbedaan elemen data Kode Cabang Bank, DirektoratTeknologi Informasi Perpajakan akan menyiapkan data tersebut dan menyampaikannyakepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk dilakukan konfirmasi kepadaBank Pusat terkait. Distribusi data penerimaan terkait perbedaan pada level 2 ke SistemInformasi (SIDJP/SIPMOD) dilakukan segera tanpa menunggu hasil konfirmasi.
3. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 3 (terdapat perbedaan hanya pada elemen data Kode KPPN).
Transaksi tersebut diakui sebagai transaksi penerimaan perpajakan yang diadministrasikanoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perbedaan elemen data Kode KPPN, Direktorat TeknologiInformasi Perpajakan akan menyiapkan data tersebut dan menyampaikannya kepadaDirektorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk dilakukan konfirmasi kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan. Distribusi data penerimaan terkait perbedaan pada level 3 ke SistemInformasi (SIDJP/SIPMOD) dilakukan segera tanpa menunggu hasil konfirmasi.
4. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 4 (terdapat perbedaan hanya pada elemen data Kode NomorTransaksi Bank).
Transaksi tersebut diakui sebagai transaksi penerimaan perpajakan yang diadministrasikanoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perbedaan elemen data Kode Nomor Transaksi Bank,Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan akan menyiapkan data tersebut dan menyampaikannyakepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk dilakukan konfirmasi kepadaBank Pusat terkait. Distribusi data penerimaan terkait perbedaan pada level 4 ke SistemInformasi (SIDJP/SIPMOD) dilakukan segera tanpa menunggu hasil konfirmasi.
5. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 5 dan 6 (terdapat perbedaan hanya pada elemen Kode MAP,baik transaksi non split MAP dan/atau transaksi split MAP).

a. Dalam hal terdapat perbedaan Kode MAP antara MPN dan LAK atas transaksipembayaran yang terjadi sebelum tahun 2011.

  1. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan hasil matchingelemen kunci level 5 dan 6 terkait pembayaran yang berbeda Kode MAPke Kantor Pelayanan Pajak terkait untuk dilakukan konfirmasi ke Wajib Pajakterkait.
  2. KPP melakukan konfirmasi atas transaksi pembayaran yang berbeda KodeMAP kepada Wajib Pajak terkait.
  3. Dalam hal Wajib Pajak menolak hasil koreksi (tidak menyetujui Kode MAPpada LAK), KPP meminta Wajib Pajak untuk melakukan pengajuan permintaan koreksi pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata CaraPengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi PembukuanPenerimaan.
  4. KPP menyusun Laporan Hasil Konfirmasi Pembayaran ke Wajib Pajak, terkaitperbedaan Kode MAP ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
  5. Dalam hal Wajib Pajak menolak hasil koreksi, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan melakukan penyesuaian setelah membandingkan Laporan HasilKonfirmasi Pembayaran terkait perbedaan Kode MAP Wajib Pajak dengan LAKperbaikan dari KPPN yang menginformasikan koreksi MAP beserta usulankoreksi dari Kantor Pelayanan Pajak, dengan terlebih dahulu memasukkandata yang akan dikoreksi tersebut kedalam table history yang terpisah.
b. Atas transaksi pembayaran yang terjadi pada tahun 2011 dan tahun-tahun selanjutnya,dalam hal tidak disertai hasil konfirmasi atas koreksi pembukuan dari KPPN kepadaKPP/KPBC atau permintaan koreksi pembukuan dari KPP/KPBC/KPDJP/KPDJBCke DJPB/KPPN sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatandan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan, maka Direktorat TeknologiInformasi Perpajakan melakukan pemberitahuan kepada Direktorat JenderalPerbendaharaan bahwa koreksi tidak dapat dilakukan tanpa disertai hasil konfirmasiterkait.
6. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 7 (terdapat perbedaan hanya pada elemen data TanggalBuku).
Transaksi tersebut diakui sebagai transaksi penerimaan perpajakan yang diadministrasikanoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perbedaan elemen data Tanggal Buku, DirektoratTeknologi Informasi Perpajakan akan menyiapkan data tersebut dan menyampaikannyakepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk dilakukan konfirmasi kepadaBank Pusat terkait. Distribusi data penerimaan terkait perbedaan pada level 7 ke SistemInformasi (SIDJP/SIPMOD) dilakukan segera tanpa menunggu hasil konfirmasi.
7. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 8 (Kode NTPN berbeda sedangkan elemen data lain sama).
Atas transaksi tersebut, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mengakui Kode NTPNmenurut MPN dan melakukan penyesuaian atas kode NTPN menurut LAK. Direktorat TeknologiInformasi Perpajakan melakukan pemberitahuan atas penyesuaian Kode NTPN pada LAKkepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8. Tindak Lanjut Elemen Kunci Level 9 sampai dengan Elemen Kunci Level 13 (terdapat perbedaanlebih dari satu elemen data pembayaran):

  1. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan rekonsiliasi, matching dankonfirmasi atas elemen data kode MAP sebagaimana tindak lanjut Elemen Kunci Level5 dan 6.
  2. Dalam hal Kode MAP telah terekonsiliasi, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakanmelakukan rekonsiliasi, matching dan konfirmasi atas elemen data Kode NTPNsebagaimana tindak lanjut Elemen Kunci Level 8.
  3. Dalam hal Kode MAP dan Kode NTPN telah terekonsiliasi, terkait perbedaan elemendata selain Kode MAP dan Kode NTPN, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakanmelakukan rekonsiliasi, matching dan konfirmasi atas elemen data Kode NTPNsebagaimana tindak lanjut Elemen Kunci Level 1 sampai dengan 4 dan Elemen KunciLevel 7.
9. Hasil rekonsiliasi MPN dan LAK menunjukkan kondisi sebagaimana angka 1 sampai dengan 9dan disertai perbedaan Nilai Setoran.
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan akan menyiapkan data tersebut dan menyampaikannyakepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan untuk dilakukan konfirmasi kepadaDirektorat Jenderal Perbendaharaan.
IV. Koreksi Lanjutan Atas Data MPN Yang Telah Didistribusikan Karena Adanya Revisi LAK Oleh DirektoratJenderal Perbendaharaan

  1. Dalam hal revisi LAK tidak disertai hasil konfirmasi atas koreksi pembukuan dari KPPNke KPP/KPBC atau permintaan koreksi pembukuan dari KPP/KPBC/KPDJP/KPDJBCke DJPB/KPPN sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaannomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan danKoreksi Pembukuan Penerimaan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan tidak melakukankoreksi pencatatan atas transaksi yang sudah didistribusikan ke rekening Wajib Pajak. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan pemberitahuan kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan bahwa koreksi tidak dapat dilakukan tanpa disertai hasil konfirmasiKPPN ke KPP/KPBC terkait atau permintaan koreksi pembukuan dari KPP/KPBC/KPDJP/KPDJBCke DJPB/KPPN.
  2. Dalam hal revisi LAK disertai hasil konfirmasi atas koreksi pembukuan dari KPPN ke KPP/KPBC atau permintaan koreksi pembukuan dari KPP/KPBC/KPDJP/KPDJBC ke DJPB/KPPNsebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomorPER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan danKoreksi Pembukuan Penerimaan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukanpenyesuaian pencatatan atas transaksi yang sudah didistribusikan ke rekening Wajib Pajakdengan tetap menyimpan data awal sebelum koreksi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2011
Direktur Jenderal,

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
  3. Kepala PPDDP.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 13/PJ/2016

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada minggu terakhir periode pertama penyampaian Surat…

Keputusan Menteri Keuangan – 140/KM.5/2000

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala KPBC Tipe B Purwakarta No. S-1590/WBC.05/KP.08/99 tanggal 31 Desember 1999 dan surat PT. Distribution Park of Indonesia No. 002/DPI/WH/I/00…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini