Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 94/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 94/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

14 August 2010

OBJEK

tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi baru
PERATURAN

Dalam rangka mewujudkan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru yang patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penegasan Tindak Lanjut Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, perlu diberikan pembinaan, edukasi, dan pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dengan penjelasan sebagai berikut :

I.Pengertian dan Ketentuan Umum

A.Pengertian
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.Wajib Pajak Orang Pribadi Baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sejakawal tahun sebelumnya yang :

  1. belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali; dan
  2. belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau PajakPertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
2.Pembinaan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak denganmemberikan bimbingan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru agar mengetahuidan memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3.Edukasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melaluipelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT.
4.Kelas Pengisian SPT adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajakdi suatu tempat dan waktu tertentu yang diikuti oleh sekelompok Wajib Pajak yangkhusus memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengisian SPT.
5.Pelayanan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalamrangka mendukung kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru untukmenyampaikan SPT pertama kali atau melaksanakan kewajiban pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kalidengan Surat Setoran Pajak (SSP).
B.Ketentuan Umum

  1. Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan(KP2KP) bertanggung jawab melakukan pembinaan, edukasi dan pelayanan kepadaWajib Pajak Orang Pribadi Baru.
  2. Kantor Wilayah DJP bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan dan asistensikepada Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam romawi I huruf B angka 1.
  3. Kegiatan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan dimaksudkan agar Wajib Pajak OrangPribadi Baru menyampaikan SPT dan atau melakukan pembayaran/penyetoran PajakPenghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Setoran Pajak(SSP).
  4. Wajib Pajak Orang Pribadi Baru yang sudah menyampaikan SPT atau melakukanpembayaran/penyetoran pajak terhutang (PPh atau PPN) dengan Surat Setoran Pajak(SSP) menjadi wewenang Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
II.Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan

A.Kantor Pelayanan Pajak

1.Pembinaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan melalui kegiatanpemberian konsultasi, sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.
2.Edukasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dapat dilaksanakan melalui KelasPengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang.
3.Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru melalui kegiatan pemberianinformasi perpajakan dalam bentuk antara lain buku saku atau brosur termasukpenyediaan formulir SPT dan SSP serta penjelasan petunjuk pengisian SPT dansimulasi penghitungan pajak terutang.
4.Pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak OrangPribadi Baru karyawan dapat dikoordinasikan melalui unit Pemberi Kerja, sedangkannon karyawan dapat dikoordinasikan melalui kelompok masyarakat, tokoh masyarakat,asosiasi pedagang, kawasan pertokoan, komplek perumahan, atau pemerintah daerahsetempat.
5.Pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak OrangPribadi Baru menjadi wewenang Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sampai dengan WajibPajak tersebut menyampaikan SPT pertama kali atau pembayaran/penyetoran pajakterhutang (PPh atau PPN) pertama kali. Sedangkan untuk selain KPP Pratama menjadiwewenang Seksi Pelayanan.
6.Prosedur pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib PajakOrang Pribadi Baru oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama diatursebagaimana dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
7.Prosedur pelaksanaan pembinaan dan edukasi serta pelayanan terhadap Wajib PajakOrang Pribadi Baru oleh Seksi Pelayanan di KPP selain KPP Pratama diatursebagaimana dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
8.Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi (Kelas PengisianSPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dan mengirimkan ke Kanwil DJP cq. KepalaBidang P2 Humas.
9.Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi Barudikirimkan paling lambattanggal 7 (tujuh) setiap bulan setelah bulan dimaksud. Dalam hal pada bulan dimaksudtidak dilakukan Edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, laporan diisi denganketerangan “NIHIL”.
10.Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi WajibPajak Orang Pribadi Baru adalah hari libur maka pelaporan dilakukan pada hariberikutnya.
B.Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

1.Bagi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KP2KP, kegiatan edukasiterhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan oleh KP2KP.
2.Prosedur edukasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dalam wilayah KP2KPdiatur sebagaimana dalam Lampiran III Surat Edaran ini.
3.KP2KP menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi Wajib Pajak Orang PribadiBaru kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lambat tanggal 5 (lima)setiap bulan setelah bulan dimaksud. Dalam hal pada bulan dimaksud tidak dilakukanEdukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Laporan diisi dengan keterangan”NIHIL”.
C.Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak

1.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) secara aktif melakukanpemantauan dan pengawasan serta bimbingan dan arahan kepada Kantor PelayananPajak dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan danedukasi serta pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.
2.Kanwil DJP melakukan rekapitulasi bulanan atas Laporan Hasil Pelaksanaan Edukasi(Kelas Pengisian SPT) dari seluruh KPP unit vertikal dan mengirimkan ke KantorPusat DJP cq. Direktur P2 Humas menggunakan aplikasi pelaporan.
3.Kanwil DJP mengirimkan Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Edukasi ke KantorPusat DJP cq. Direktur P2 Humas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sesuaidengan SE-53/PJ/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Laporan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan.
4.Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak melakukan bimbingan, arahan dan bantuanpelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan perpajakan dalam bentuk :

  1. menyiapkan tenaga penyuluh dan fasilitator;
  2. melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan level organisasi;
  3. melakukan kordinasi dengan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP yangbersangkutan;
  4. membantu menyiapkan buku saku atau brosur perpajakan;
  5. membantu menyediakan formulir SPT dan SSP.
5.Prosedur pelaksanaan bimbingan, arahan, dan bantuan pelaksanaan edukasiperpajakan oleh Kanwil DJP kepada Kantor Pelayanan Pajak pada unit vertikal diatursebagaimana dalam lampiran IV Surat Edaran ini.
III.Pelaksanaan Edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

1.Edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilakukan sebagai berikut :

  1. Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru karyawan, pelaksanaan kegiatan edukasiperpajakan berdasarkan permintaan Wajib Pajak atau melalui Pemberi Kerja atauSerikat Pekerja dan dilaksanakan secara kolektif di tempat Pemberi Kerja atau tempatlain yang ditunjuk.
  2. Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru non karyawan, pelaksanaan kegiatanedukasi perpajakan berdasarkan hasil kunjungan atau visit atas lokasi, kawasan,komplek, pusat pertokoan, atau atas permintaan sekelompok Wajib Pajak melaluiasosiasi, perhimpunan, kelompok masyarakat dilaksanakan secara kolektif di tempatyang ditentukan sesuai dengan skala prioritas potensi penerimaan pajak.
2.Edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dilaksanakan dengan membukaKelas Pengisian SPT Tahunan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Menginventarisasi dan mengklasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru karyawan dannon karyawan.
  2. Melakukan pendekatan kepada pihak terkait, seperti pemberi kerja, pengelola,asosiasi, Pemda setempat, tokoh masyarakat.
  3. Menentukan lokasi dan waktu kegiatan edukasi.
  4. Menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan misalnya melalui pamflet, spanduk, atau mediainformasi lainnya.
  5. Menyiapkan bahan presentasi dan brosur perpajakan termasuk formulir SPT dan SSP.
  6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
3.Pelaksanaan edukasi perpajakan dapat dilakukan secara serentak dengan dikoordinasikanoleh Kantor Wilayah DJP setempat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak.
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 36/KMK.03/2010

Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 43/PJ.6/1996

Menimbang : bahwa, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 437/KMK.04/1996 tanggal 20 Juni 1996 telah ditetapkan keanggotaan Tim Penyusun RUU tentang Bea Balik Nama Tanah; bahwa…