Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 95/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 95/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

23 December 2011

OBJEK

petunjuk teknis tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagiwajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770sssecara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id)
PERATURAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka dalam rangka keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya, meningkatkan kepastian hukum serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakanFormulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
2.Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang akan menyampaikan SPT Tahunan secarae-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) untuk pertama kali, harusmengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN) ke DirektoratJenderal Pajak.
3.e-FIN yang tercantum dalam formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Surat Edaran ini hanyadigunakan untuk pendaftaran sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak(www.pajak.go.id)
4.Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-FIN dengan cara mengisi formulirpermohonan e-FIN :

  1. di website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); atau
  2. di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
5.Untuk permohonan e-FIN sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

a.e-FIN diterbitkan paling lama :

1)3 (tiga) hari kerja, dalam hal permohonan e-FIN disampaikan secara on-line melaluiwebsite Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); atau
2)1 (satu) hari kerja, dalam hal permohonan e-FIN disampaikan secara langsung keKantor Pelayanan Pajak

sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

b.e-FIN disampaikan kepada Wajib Pajak dengan :

1)dikirimkan ke alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum di Masterfile NasionalDirektorat Jenderal Pajak dengan menggunakan :

a)pos dengan bukti pengiriman surat; atau
b)jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,

dalam hal permohonan disampaikan melalui website Direktorat Jenderal; atau

2)disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam halpermohonan disampaikan dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP).
c.e-FIN merupakan data rahasia Wajib Pajak, sehingga harus disampaikan dalam amplop yangtertutup rapat.
d.Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya datang langsung ke KPP terdekat untuk mengajukanpermohonan e-FIN dan diketahui ada perubahan data identitas Wajib Pajak, maka Wajib Pajakatau kuasanya diberikan formulir perubahan data atau perpindahan Wajib Pajak untuk diisi dan kemudian dikirimkan ke KPP sesuai dengan alamat atau domisili terakhir Wajib Pajakdengan dilampiri fotokopi bukti identitas diri Wajib Pajak.
6.Kepala KPP menunjuk petugas di Seksi Pelayanan untuk selalu memantau permohonan e-FIN yang disampaikan melalui website Direktorat Jenderal Pajak setiap hari kerja dengan menggunakan aplikasie-Filing, agar permohonan Wajib Pajak tersebut dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga)hari kerja.
7.Pelaksana Seksi Pelayanan membuat Buku Register e-FIN untuk memudahkan proses pengawasanpermohonan e-FIN, yang berisi :

  • NPWP;
  • Nama Wajib Pajak;
  • kode penerbitan e-FIN;
  • tanggal penerbitan e-FIN;
  • tanda tangan penerima e-FIN, dalam hal permohonan disampaikan langsung ke KPP; dan
  • tanggal pengiriman dan nomor resi pengiriman, dalam hal permohonan melalui website DJP.
8.Account Representative memonitor data e-SPT yang disampaikan secara e-Filing melalui websiteDirektorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan cara :

  1. melakukan validasi data NTPN Surat Setoran Pajak (SSP) pada e-SPT dengan data NTPN padaModul Penerimaan Negara (MPN) dan apabila ditemukan ketidakcocokan AR mengirimkan SuratKlarifikasi NTPN kepada Wajib Pajak dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IISurat Edaran ini;
  2. meneliti dokumen kelengkapan data e-SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak dan apabila tidaklengkap, AR dapat mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT kepada Wajib Pajak denganformat sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Surat Edaran ini;
9.Terkaitdokumen fisik lampiran SPT Tahunan sebagaimana berikut :

  • Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh;
  • SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
  • Surat Kuasa Khusus;
  • Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWPSendiri;
  • Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib,

tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftarapabila isinya sudah di-entry secara benar dan lengkap dalam e-SPT dan disampaikan secara e-Filingmelalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

10.Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait hal-hal di atas, agar memperhatikan :

  1. Tata Cara Penerbitan e-FIN sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV; dan
  2. Tata Cara Pengolahan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak(www.pajak.go.id) sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.

dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 08/PJ/2015

Menimbang : bahwa dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.51/2001

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan…

Keputusan Menteri Keuangan – 161/KMK.01/2007

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.01/2006, maka terdapat perubahan nomenklatur dan wilayah…
All articles loaded
No more articles to load