Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 99/PJ/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 99/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

12 October 2009

OBJEK

pembayaran dan pemindahbukuan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui tempat pembayaran elektronik pt. bank pembangunan daerah sumatera utara
PERATURAN

Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara Elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama Bank Sumut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2009 Bank Sumut telah berstatus TP Elektronik melengkapi TP Elektronik yang sudah ada;
  2. Pembayaran PBB melalui TP Elektronik Bank Sumut ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta tertib administrasi dalam pengelolaan pembayaran PBB yang memiliki beberapa kelebihan antara lain :
  1. Aspek Pelayanan kepada Wajib Pajak:
    1)Wajib Pajak dapat membayar dengan menggunakan beberapa fasilitas perbankan yang disediakan oleh Bank Sumut yaitu counter teller dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
    2)Waktu pelayanan 24 jam termasuk hari libur kecuali counter teller;
    3)Wajib Pajak dapat membayar PBB lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitasnya;
  2. Aspek Administrasi :
    1)Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, mengingat status lunas secara otomatis akan terekam dalam basis data SISMIOP saat selesai dilakukan pembayaran;
    2)Pelaporan dilakukan secara sistem oleh Bank Sumut ke DJP u.p. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
    3)Komunikasi data tagihan PBB menggunakan jaringan real time on line sehingga dapat menyajikan data tagihan PBB secara cepat;
  1. TP Elektronik akan menerbitkan resi/struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya yang disamakan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan “approval code”. Struk dimaksud diakui oleh DJP sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai pengganti STTS sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-371/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002;
  2. Apabila Resi/Struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir (5) di atas mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Lunas (SKL) Pembayaran PBB pada KPP Pratama dimana obyek pajak tersebut terdaftar sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) atas Kehilangan/Kerusakan Struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Bukti Pembayaran PBB lainnya dari Fasilitas Tempat Pembayaran PBB (TP) Elektronik;
  3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaannya, agar Saudara:
  1. Mempelajari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 Tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Mempelajari tata cara pembayaran dan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran III Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, Nomor KEP-47/PJ./2003, Nomor KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor 973-012 tanggal 10 Maret 2003;
  3. Mempelajari Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-371/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Fasilitas Perbankan Elektronik;
  4. Mempelajari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) atas Kehilangan/Kerusakan Struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Bukti Pembayaran PBB lainnya dari Fasilitas Tempat Pembayaran PBB (TP) Elektronik;
  5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Bank Persepsi PBB dan Pemerintah Daerah setempat;
  6. Bersama-sama Bank Sumut melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, pegawai Bank Sumut khususnya petugas counter teller, dan pegawai di lingkungan instansi Saudara;
  1. Pencantuman Bank Sumut pada SPPT PBB kolom Tempat Pembayaran akan dicantumkan untuk SPPT PBB tahun 2010.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan KPDJP;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  4. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I;
  5. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 95/PJ./2008

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.32/1986

Sehubungan masih banyaknya pertanyaan mengenai Jasa Pemborongan dalam rangka penyiapan lahan untuk pertanian atau pemukiman transmigrasi, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pekerjaan…