Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan – SE 14/PB/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

NOMOR PERATURAN

SE 14/PB/2011

TAGGAL PENERBITAN

26 April 2011

OBJEK

petunjuk teknis atas peraturan nomor 16/pmk.03/2011 tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak direktur jenderal perbendaharaan a.
PERATURAN

Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang TataCara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dinyatakan bahwa DirekturJenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai bidang tugas dan kewenangannyamasing-masing, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mengatur lebih lanjutketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tersebut.Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dilaksanakan melalui penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP) yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tersebut makadiperlukan petunjuk teknis.

B.Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman dan pedoman pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalampelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPM-KP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK.03/2011 dimaksud.C.Ruang Lingkup

Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP) dan tata cara penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM-KP.D.Dasar

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan danPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara PengembalianKelebihan Pembayaran Pajak;
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian KelebihanPembayaran Pembayaran Pajak.
E.Petunjuk Penerbitan SPM-KP dan Penerbitan SP2D atas SPM-KP

1.Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan melalui penerbitan SPM-KP olehKPP.
2.Terhitung mulai tanggal 14 Maret 2011, SPM-KP sebagaimana dimaksud pada angka 1,diterbitkan dengan mengacu pada format SPM-KP sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan PengembalianKelebihan Pembayaran Pajak
3.Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak melalui SPM-KP dapat diperhitungkan dengankompensasi utang pajak. Kompensasi utang pajak tersebut dilakukan melalui potonganSPM-KP dan/atau transfer pembayaran.
4.Kompensasi utang pajak melalui potongan SPM-KP dilakukan dalam hal kelebihan pembayaranPPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan dengan Utang Pajak PPh,PPN, atau PPnBM.
5.Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran dilakukan dalam hal:

a)Kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan dengan Utang PajakPBB.
b)Kelebihan pembayaran PBB dikompensasikan dengan Utang Pajak PPh, PPN,PPnBM,atau PBB.
6.SPM-KP harus dilampiri dengan surat setoran dalam hal terdapat kompensasi Utang Pajak yangdilakukan melalui potongan SPM-KP. Surat setoran tersebut disahkan oleh KPPN setelahpenerbitan SP2D dengan menggunakan stempel pengesahan yang ditanda tangani KepalaSeksi Pencairan Dana pada kolom penyetor dan dibubuhi CAP KPPN.
7.SPM-KP diterbitkan dengan menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh DirektoratJenderal Perbendaharaan.
8.Dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan Utang Pajak melaluipotongan SPM-KP sehingga SPM-KP bernilai nol, kode cara bayar pada aplikasi SPM tetap diisidengan kode 2 (giro bank).
9.Pengajuan SPM-KP harus disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) yang dihasilkan dariaplikasi SPM. Petugas penerima SPM-KP pada KPPN harus mencocokkan ADK yang diterimadengan hardcopy SPM-KP yang diajukan.
10.Pengajuan SPM-KP harus dilampiri dengan daftar rekening yang ditandatangani oleh PejabatPenanda Tangan SPM-KP tersebut dalam hal rekening tujuan lebih dari 1 (satu). Daftarrekening dimaksud dicetak dari aplikasi SPM sehingga data daftar rekening dimaksudtermasuk dalam ADK SPM-KP.
11.Berdasarkan SPM-KP dimaksud, KPPN menerbitkan SP2D dengan ketentuan:

a)SP2D diterbitkan dengan membebani rekening sebagai beriikut:

  • Bank Operasional I berdasarkan SPM-KP atas kelebihan pembayaran PPh, PPN,atau PPnBM.
  • Bank Operasional III berdasarkan SPM-KP atas kelebihan pembayaran pajakPBB. Dalam hal saldo pada Bank Operasional III tidak cukup tersedia, makaSPM-KP tersebut dikembalikan kepada KPP untuk dapat dikirim kembalisetelah dananya tersedia pada Bank Operasional III.
b)SP2D diterbitkan sesuai dengan rekening Wajib Pajak dalam hal tidak ada perhitungankompensasi Utang Pajak.
c)SP2D dilampiri daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak, dalam halmasih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak setelah dikompensasikan denganUtang Pajak.
d)Dalam hal terdapat SPM-KP yang seluruh kelebihan pembayaran pajakdikompensasikan dengan utang pajak melalui potongan SPM-KP sehingga SPM-KPbernilai nol rupiah, KPPN tetap menerbitkan SP2D bernilai nol rupiah untuk untungrekening wajib pajak dengan kode Bank Operasional I dan menggunakan blangko yangada sebagaimana penerbitan SP2D isi lainnya serta tidak digolongkan sebagai SP2Dnihil.
e)SP2D dengan nilai nol rupiah tersebut dibuatkan daftar penguji/advise list tersendiridan tidak perlu disampaikan ke Bank Operasional I.
12.KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) setelah memperoleh Nomor TransaksiPenerimaan Negara (NTPN) dan mencantumkan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) melaluiaplikasi e-pay point atas penerimaan pajak dalam potongan SPM-KP sesuai dengan tanggalSP2D.
13.Dalam hal terdapat potongan pajak pada SPM-KP yang tidak dapat memperoleh NTPN akibatadanya akun yang sama dengan beberapa jenis setoran berbeda, tata cara penerbitan BPNdan pemberian NTPN akan diatur kemudian.
14.Terhadap SPM-KP yang ditolak oleh Petugas Front Office, Seksi Pencairan Dana membuat suratpengembalian yang berisi catatan kesalahan pada SPM-KP dimaksud sesuai formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.Pengembalian tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana atas nama KepalaKPPN dan disampaikan kepada Petugas Pengantar SPM-KP berkenaan.
F.Penutup

  1. Ketentuan lain yang mengatur mengenai pencairan SPM dan penerbitan SP2D yang tidakdiatur dalam Surat Edaran ini tetap dipedomani.
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasipelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ/2010

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak…

Keputusan Menteri Keuangan – 231/KMK.03/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 38/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran…
All articles loaded
No more articles to load