Surat Edaran Menteri Keuangan – SE 237/MK.1/2011

TIPE

Surat Edaran Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

SE 237/MK.1/2011

TAGGAL PENERBITAN

3 May 2011

OBJEK

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2011 di lingkungan kementerian keuangan
PERATURAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2011 yang dananya dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1.Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia/PejabatPengadaan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilakukan pada awal tahunanggaran 2011.
2.PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan yang akan ditetapkan harus memiliki Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/Jasa sebagai tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dankemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Khusus PPK pada instansi vertikal yang beradadi Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa mulai1 Januari 2012.
3.Setiap KPA wajib menyusun dan mengesahkan Rencana Umum Pengadaan sesuai format sebagaimanadimaksud dalam Formulir I pada Lampiran Surat Edaran ini.
4.Setiap KPA wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di papan pengumuman resmi untukmasyarakat dan menyampaikannya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. BiroPerlengkapan dengan ditembuskan kepada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE)dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari 2011.
5.Pusat LPSE Kementerian Keuangan memasukkan data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa SatuanKerja pada website LPSE Kementerian Keuangan www.lpse.depkeu.go.id yang terintegrasi denganwebsite Kementerian Keuangan dan Portal Pengadaan Nasional.
6.Paket pengadaan yang wajib dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan meliputi :

  1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang nilainya di atas Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah); dan
  2. pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7.Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa :

  1. ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan paket pekerjaan melalui website LPSEKementerian Keuangan www.lpse.depkeu.go.id baik yang dilaksanakan secara elektronikmaupun non-elektronik;
  2. Untuk melaksanakan pengumuman, ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus mendaftar padaAdmin Agency LPSE Kementerian Keuangan terdekat atau Admin Agency Kantor Pusat UnitEselon I masing-masing satuan kerja guna mendapatkan User ID dan Password.
8.Setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai dilaksanakan, KPA/PPK menyusun laporan hasilpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Formulir II padaLampiran Surat Edaran ini dan disampaikan kepada Pusat LPSE Kementerian Keuangan paling lambat 1(satu) bulan setelah Penyedia Barang/Jasa ditetapkan.
9.Dalam penyusunan dokumen pengadaan dan pembuatan kontrak, PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaanharus berpedoman pada ketentuan mengenai standar dokumen pengadaan (Standar Bidding Document)yang ditetapkan oleh LKPP.
10.Dalam pengusulan penetapan calon pemenang kepada Menteri Keuangan untuk paket pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyarrupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah), wajib dilampirkan Executive Summary dan dokumen lain yang terkait dengan prosespengadaan, sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Formulir III pada Lampiran Surat Edaran ini.
11.PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan wajib mencantumkan dalam dokumen lelang/pengadaannyabahwa sanggahan banding ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Pimpinan Unit Eselon I yangbersangkutan dan dikirimkan langsung kepada Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan.
12.KPA wajib memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan pada masing-masing Satuan Kerja danmengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hambatan/permasalahan yangdihadapi Satuan Kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuanyang berlaku.
13.KPA wajib membuat laporan status dan proses pengadaan setiap paket pekerjaan per triwulanan sesuaiformat sebagaimana dimaksud dalam Formulir IV dan Formulir V pada Lampiran Surat Edaran iniLaporan status dan proses pengadaan dimaksud harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q.Biro Perlengkapan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambatminggu kedua setelah triwulan yang bersangkutan.
14.Dalam rangka penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, setiap unitEselon I wajib berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
15.Setiap Unit Eselon I yang akan melakukan perjanjian kerjasama atau Nota Kesepahaman(Memorandum of Understanding) dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan infrastruktur dalamrangka pelayanan publik, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan c.q.Sekretaris Jenderal.
16.Apabila pada Tahun Anggaran 2010 terdapat perjanjian kerjasama atau Nota Kesepahaman(Memorandum of Understanding) dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut pada butir 15, setiap UnitEselon I wajib menyampaikan seluruh informasinya kepada Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal.
17.Dalam pelaksanaan pengadaan, agar :

  1. memaksimalkan penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancangbangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan Barang/Jasa;
  2. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; dan
  3. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil.
18.Hal-hal yang berkaitan dengan :

  1. proses pengadaan barang/jasa dapat dikonsultasikan kepada Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan c.q. Biro Perlengkapan;
  2. pelaksanaan pengadaan barang/jasa (khususnya MAK/BAS 53/belanja modal), dapatdikonsultasikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perlengkapan dan/atauInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Inspektorat V; dan
  3. pelaksanaan pengadaan secara elektronik dapat dikonsultasikan kepada Sekretariat JenderalKementerian Keuangan c.q. Pusat LPSE.

Pada saat ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : SE-817/MK.1/2010 tentang Pengumuman Rencana, Pelaksanaan, Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Nomor : SE-819/MK.1/2010 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepada para Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keungan diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini, termasuk meneruskannya kepada unit vertikal di lingkungan masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011
Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal

ttd.

Mulia P. Nasution
NIP 195108271976031001

Tembusan :
Menteri Keuangan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ./2008

Bersama ini disampaikan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2007 dengan penjelasan sebagai berikut : Evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2007 didasarkan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.23/1994

Sebagaimana Saudara ketahui bahwa Perjanjian Kerjasama dengan Perum Pos dan Giro tentang Pengiriman Surat dengan Perlakuan Khusus diadakan pada tanggal 9 Desember 1988 Nomor PRJ-01/PJ.1/1988…
All articles loaded
No more articles to load