Surat Edaran Menteri Keuangan – SE 40/MK.1/1989

TIPE

Surat Edaran Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

SE 40/MK.1/1989

TAGGAL PENERBITAN

1 May 1989

OBJEK

pemusnahan dokumen/arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna
PERATURAN

Dengan ini diberitahukan bahwa sebelum adanya Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 dan sambil menunggu penyempurnaan prosedur pemusnahan dokumen/arsip sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 245/KM.1/1979 tanggal 31 Maret 1979, maka guna mengatasi kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak karena terjadinya penumpukan dokumen/arsip pada unit-unit/satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu segera mengeluarkan Surat Edaran mengenai pemusnahan dokumen/arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna, yang prosedurnya diatur menurut ketentuan tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikianlah agar saudara menjadi maklum, dan diharapkan dapat melaksanakan Surat Edaran ini, sehingga penanggulangan penumpukan dokumen/arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna pada unit-unit/satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dapat teratasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan, Saudara dapat berkonsultasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan c.q. Biro Organisasi dan ketatalaksanaan.

A.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

SOEGITO SASTROMIDJOJO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 142/PMK.010/2016

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan PajakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yangMemiliki Harta…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 180/PJ./2006

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, maka untuk…