SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

SPT Masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan).

spt masa ppn

Pengertian SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Form Induk dan Lampiran SPT Masa PPN

Formulir yang kini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran. SPT Masa PPN tersebut bisa didapatkan di aplikasi OnlinePajak. 

Formulir yang kini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111
Formulir yang kini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111.

Kesimpulan

  1. SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terhutang.
  2. Fungsi SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.
  3. SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya.
  4. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.
  5. Jika tak melapor, dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu (UU KUP Pasal 7 ayat 1).
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Baca Juga

BUAT e-faktur DENGAN CEPAT & MUDAH!

✓ Hitung otomatis PPN
✓ Kirim e-Faktur ke email lawan transaksi
✓ Bayar pajak
✓ Lapor pajak

Langsung dari 1 aplikasi OnlinePajak