Keputusan Dirjen Pajak – KEP 108/PJ.1/1996
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu menetapkan kembali bentuk formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 01/PJ.7/1996
Menimbang : bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.4/1989 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sudah tidak sesuai lagi, karena belum menampung piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi oleh karena sebab lain; bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 60/PJ./1996
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan bagi pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di bidang usaha jasa kepelabuhanan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1994 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-39/PJ/1996; bahwa oleh karena itu, perubahan atas […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 59/PJ./1996
Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 51/PJ./1996
Menimbang : bahwa oleh karena formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Nota Penghitungan yang ada sekarang ini belum menampung piutang pajak dalam rangka impor Barang Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, dan pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak maka dipandang […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 43/PJ.6/1996
Menimbang : bahwa, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 437/KMK.04/1996 tanggal 20 Juni 1996 telah ditetapkan keanggotaan Tim Penyusun RUU tentang Bea Balik Nama Tanah; bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim Penyusun RUU tentang Bea Balik Nama Tanah perlu dibentuk kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat; bahwa para pejabat staf yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 43/PJ./1996
Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan disiplin kerja petugas Direktorat Jenderal Pajak khususnya petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut serta di tempat-tempat keberangkatan ke luar negeri lainnya, dipandang perlu menggunakan pakaian seragam kerja; bahwa untuk itu perlu ditetapkan model pakaian seragam khusus bagi petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 44/PJ./1996
Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pengamanan penerimaan pajak, dipandang perlu memberikan uang makan dan minum kepada petugas yang bersangkutan; bahwa besarnya uang makan dan minum petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Undang-Undang […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 29/PJ/1995
Berhubung Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ/1995 tanggal 30 Maret 1995 terdapat kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut : Pada diktum “Memutuskan” Tertulis : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN. Seharusnya : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN. Pada Pasal 2 ayat […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 30/PJ./1995
Menimbang : bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 46/PJ.6/1996
Menimbang : bahwa Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dasar untuk menagih pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak yang tidak/kurang dibayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dan merupakan syarat untuk dapat dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban administrasi […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 47/PJ./1996
Menimbang : bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.51/1994 tanggal 12 Januari 1994 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (kaset isi) telah ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan pita rekaman suara (kaset isi); bahwa penetapan Dasar Pengenaan Pajak tersebut pada […]