Resources / Blog /

e-Faktur

Nota Retur untuk Pembeli Non-PKP: Aturan, Cara Membuat, dan Contohnya

Nota Retur Faktur Pajak dari Non PKP

Nota retur untuk pembeli non-PKP adalah dokumen yang dibuat pembeli yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika mengembalikan Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP penjual, agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang yang dikembalikan dapat mengurangi Pajak Keluaran penjual secara sah. Meski pembeli non-PKP tidak memungut atau mengkreditkan PPN, mereka tetap memiliki kewajiban membuat nota retur dengan satu perbedaan penting dari nota retur PKP: jumlah rangkap dokumennya.

Quick Answer: Apa Itu Nota Retur untuk Pembeli Non-PKP?

Nota retur adalah dokumen yang wajib dibuat pembeli—baik berstatus PKP maupun non-PKP—setiap kali mengembalikan sebagian atau seluruh Barang Kena Pajak kepada penjual. Dasar hukumnya diatur dalam PMK 65/PMK.03/2010 (Pasal 4) sebagaimana telah direvisi ketentuan teknisnya melalui Pasal 286–290 PMK 81/2024 di era Coretax. Poin pentingnya: pembelilah yang wajib membuat dan menyampaikan nota retur, bukan penjual—kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan adalah penjual yang membuat sendiri nota retur atas nama pembeli.

Nota Retur: PKP vs Non-PKP
Aspek Pembeli PKP Pembeli Non-PKP
Kewajiban membuat nota retur Wajib Wajib
Jumlah rangkap 2 (untuk penjual & arsip pembeli) 3 (untuk penjual, arsip pembeli, dan KPP tempat pembeli terdaftar)
Dampak PPN bagi pembeli Mengurangi Pajak Masukan yang telah dikreditkan Mengurangi biaya/harga perolehan yang telah dibebankan
Media pembuatan (Coretax) Elektronik via akun Coretax Elektronik via akun Coretax (syarat tertentu)

Dasar Hukum Nota Retur

Ketentuan nota retur diatur dalam beberapa regulasi yang saling melengkapi:

  • Pasal 5A UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009) — dasar hukum pengurangan PPN atas BKP yang dikembalikan.
  • PMK 65/PMK.03/2010 — mengatur tata cara pengurangan PPN/PPnBM atas BKP yang dikembalikan (retur) dan pembatalan JKP, termasuk 8 komponen wajib dan ketentuan rangkap dokumen.
  • PMK 81/2024 (Pasal 286–290) — memperbarui ketentuan teknis nota retur dalam kerangka Coretax Administration System, termasuk kewajiban penerbitan secara elektronik.

Komponen Wajib Nota Retur

Sesuai Pasal 4 ayat (2) PMK 65/2010, nota retur paling sedikit harus mencantumkan 8 keterangan berikut, berlaku baik untuk pembeli PKP maupun non-PKP:

8 Komponen Wajib Nota Retur
No. Komponen
1 Nomor urut nota retur
2 Nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan
3 Nama, alamat, dan NPWP/NIK pembeli
4 Nama, alamat, dan NPWP PKP penjual
5 Jenis barang dan jumlah harga jual BKP yang dikembalikan
6 PPN (dan PPnBM jika barang mewah) atas BKP yang dikembalikan
7 Tanggal pembuatan nota retur
8 Nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani

Cara Mencatat Nota Retur dalam Pelaporan PPN

Bagi PKP penjual, nota retur yang diterima dari pembeli baik PKP maupun non-PKP akan mengurangi Pajak Keluaran yang telah dilaporkan pada masa pajak terjadinya pengembalian barang. Berikut alur pencatatannya:

  1. Pembeli membuat nota retur pada saat barang benar-benar dikembalikan, mencantumkan seluruh 8 komponen wajib.
  2. Pembeli menyampaikan nota retur ke PKP penjual, dan khusus pembeli non-PKP, satu lembar tambahan (lembar ke-3) wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembeli terdaftar.
  3. PKP penjual mengurangi Pajak Keluaran yang sebelumnya sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, pada masa pajak saat nota retur diterbitkan—bukan masa pajak faktur pajak semula.
  4. Jika pengembalian BKP digantikan langsung dengan barang identik (jumlah, jenis, dan harga sama), pengembalian dianggap tidak terjadi, sehingga nota retur tidak perlu diterbitkan.
  5. Jika nota retur tidak disampaikan ke KPP (khusus pembeli non-PKP), pengembalian BKP dianggap tidak terjadi sesuai Pasal 4 ayat (8) PMK 65/2010, sehingga PKP penjual tidak dapat mengurangi Pajak Keluarannya.

Membuat Nota Retur Non-PKP di Coretax

Sejalan dengan digitalisasi administrasi PPN, DJP melalui kanal resminya menegaskan bahwa pembeli non-PKP dapat membuat nota retur pajak masukan langsung pada aplikasi Coretax, dengan dua syarat:

  • Pembeli non-PKP memiliki akun Coretax dan login menggunakan NPWP 16 digit (Nomor Induk Kependudukan/NIK).
  • Faktur pajak yang menjadi dasar nota retur mencantumkan NPWP 16 digit (NIK) sebagai identitas pembeli. Jika faktur pajak awal menggunakan opsi identitas lain (misalnya paspor untuk WNA), pembeli tidak dapat membuat nota retur melalui mekanisme ini.

Dampak Nota Retur bagi Pembeli Non-PKP

Karena pembeli non-PKP tidak memungut atau mengkreditkan PPN, dampak nota retur bagi mereka berbeda dari PKP: PPN atas BKP yang dikembalikan akan mengurangi biaya atau harga perolehan harta yang telah dibebankan atau dikapitalisasi, bukan mengurangi Pajak Masukan (karena non-PKP memang tidak memiliki Pajak Masukan yang dikreditkan). Pengurangan ini dilakukan pada masa pajak saat terjadinya pengembalian BKP, sesuai ketentuan Pasal 286 PMK 81/2024.

Kesalahan Umum Seputar Nota Retur

  • Penjual yang membuat nota retur sendiri — padahal secara aturan, kewajiban membuat dan menyampaikan nota retur ada pada pembeli, bukan penjual.
  • Nota retur dibuat terlambat — nota retur harus dibuat pada saat barang dikembalikan; keterlambatan berisiko membuat pengembalian dianggap tidak terjadi.
  • Pembeli non-PKP lupa menyampaikan lembar ke-3 ke KPP — kelalaian ini membuat pengurangan Pajak Keluaran penjual menjadi tidak sah di mata DJP.
  • Komponen wajib tidak lengkap — nota retur yang tidak mencantumkan salah satu dari 8 komponen wajib dianggap tidak sah sebagai dasar pengurangan PPN.

FAQ Seputar Nota Retur untuk Pembeli Non-PKP

Apa itu nota retur untuk pembeli non-PKP?

Nota retur untuk pembeli non-PKP adalah dokumen yang dibuat pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak saat mengembalikan Barang Kena Pajak kepada PKP penjual, agar PPN atas barang tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran penjual secara sah sesuai PMK 65/2010 dan PMK 81/2024.

Bagaimana nota retur dilaporkan dalam SPT PPN?

Nota retur yang diterima PKP penjual akan mengurangi Pajak Keluaran yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN masa pajak saat nota retur diterbitkan. Jika nota retur diterima setelah SPT Masa PPN periode faktur pajak semula sudah dilaporkan, PKP penjual perlu melakukan penyesuaian pada masa pajak terjadinya retur, bukan membetulkan SPT masa sebelumnya.

Berapa rangkap nota retur yang harus dibuat pembeli non-PKP?

Pembeli non-PKP wajib membuat nota retur paling sedikit 3 rangkap: satu untuk PKP penjual, satu untuk arsip pembeli, dan satu lagi wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembeli terdaftar.

Apakah pembeli non-PKP bisa membuat nota retur secara elektronik di Coretax?

Bisa, selama pembeli memiliki akun Coretax dan login menggunakan NIK 16 digit, serta faktur pajak yang menjadi dasar retur mencantumkan NIK sebagai identitas pembeli saat faktur pajak diterbitkan.

Apa yang terjadi jika nota retur tidak disampaikan ke KPP?

Jika pembeli non-PKP tidak menyampaikan nota retur ke KPP tempat ia terdaftar, pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi sesuai Pasal 4 ayat (8) PMK 65/2010, sehingga PKP penjual tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran yang telah dilaporkan.

Kesimpulan

Nota retur untuk pembeli non-PKP memiliki dasar hukum dan komponen wajib yang sama dengan nota retur PKP, dengan perbedaan utama pada jumlah rangkap dan kewajiban penyampaian salinan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Kesalahan kecil seperti keterlambatan pembuatan atau kelalaian menyampaikan lembar ke KPP dapat menyebabkan pengembalian barang dianggap tidak terjadi secara pajak, sehingga penjual maupun pembeli sama-sama perlu memahami mekanisme ini dengan cermat.

Mengelola retur, faktur pajak pengganti, dan penyesuaian SPT Masa PPN secara manual berisiko menimbulkan selisih pelaporan yang sulit ditelusuri. OnlinePajak membantu PKP mengelola faktur pajak, nota retur, hingga pelaporan SPT Masa PPN secara terintegrasi dengan Coretax DJP, sehingga setiap koreksi retur tercatat rapi dan konsisten dengan pelaporan pajak bulanan.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur