Resources / Blog /

Pajak

Pengertian E-Billing Pajak dan Cara Membuat Kode Billing di Coretax

Billing dalam konteks perpajakan (e-billing pajak) adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan Surat Setoran Pajak (SSP) manual, memungkinkan wajib pajak membuat Kode Billing secara mandiri sebelum melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Sejak implementasi penuh Coretax Administration System (CTAS) pada 1 Januari 2025, seluruh proses pembuatan kode billing terintegrasi langsung dalam portal Coretax, menggantikan alur e-Billing DJP Online yang sebelumnya digunakan.

Quick Answer: Apa Itu Billing dan Bagaimana Cara Membuatnya di Coretax?

Billing (kode billing) adalah kode identifikasi unik yang wajib dibuat sebelum menyetorkan kewajiban pajak, sebagai pengganti Surat Setoran Pajak manual. Sejak Coretax berlaku penuh, kode billing dibuat melalui menu Pembayaran di portal coretaxdjp.pajak.go.id, dengan memilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai, lalu sistem menerbitkan kode billing yang berlaku selama 7 hari untuk digunakan membayar melalui bank/kanal pembayaran resmi DJP.

Cara Membuat Kode Billing di Coretax

  1. Buka coretaxdjp.pajak.go.id dan login menggunakan NIK/NPWP serta kata sandi akun Coretax yang telah diaktivasi.
  2. Pilih menu Pembayaran, lalu klik sub-menu e-Billing atau Pembuatan Kode Billing Mandiri.
  3. Periksa data identitas wajib pajak yang tampil di layar untuk memastikan kesesuaiannya sebelum melanjutkan.
  4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai jenis pajak yang akan dibayarkan (misalnya PPh 25, PPh Final UMKM, atau setoran PPN).
  5. Tentukan masa dan tahun pajak yang sesuai dengan periode kewajiban yang akan dilunasi.
  6. Periksa kembali seluruh detail pembayaran, lalu klik Buat/Unduh Kode Billing.
  7. Kode billing yang dihasilkan berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan dan dapat digunakan untuk membayar melalui bank, ATM, internet banking, atau kanal pembayaran digital resmi yang bekerja sama dengan DJP.

e-Billing vs Sistem Pembayaran Pajak Lama

Perbandingan e-Billing sebelum dan sesudah Coretax
Aspek Sistem Lama (DJP Online e-Billing) Coretax (2025–sekarang)
Akses Portal DJP Online terpisah untuk billing Menu Pembayaran terintegrasi dalam satu portal Coretax
Keterkaitan dengan pelaporan SPT Proses billing dan pelaporan SPT terpisah Pembuatan billing menjadi satu rangkaian dengan pemenuhan kewajiban lain seperti pelaporan SPT
Masa berlaku kode billing Umumnya sama, 7 hari sejak diterbitkan Tetap 7 hari sejak diterbitkan
Cakupan pembuatan mandiri Lebih luas mencakup hampir semua jenis setoran Dipersempit untuk jenis setoran tertentu (misal PPh 25, PPh Final PP 55/2022, deposit pajak) di luar SPT/tagihan/ketetapan

Perubahan penting yang perlu diperhatikan wajib pajak: dengan Coretax, pembuatan kode billing untuk pembayaran yang berkaitan langsung dengan SPT atau tagihan/ketetapan pajak kini menjadi bagian dari alur pelaporan itu sendiri, bukan proses terpisah seperti sebelumnya. Ini mengurangi risiko kesalahan pembayaran karena data billing otomatis tersinkronisasi dengan kewajiban yang dilaporkan.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang Umum Digunakan

Contoh KAP dan KJS untuk jenis pembayaran pajak umum
Jenis Pajak Kode Akun Pajak (KAP) Kode Jenis Setoran (KJS) Umum
PPh Pasal 25 Badan 411126 100 (Masa Bulanan)
PPh Final UMKM (PP 55/2022) 411128 420
PPN Dalam Negeri 411211 100
PPh Pasal 21 411121 100

Kode KAP dan KJS di atas bersifat umum dan dapat berbeda tergantung jenis transaksi spesifik serta pembaruan ketentuan DJP dari waktu ke waktu. Wajib pajak disarankan selalu memverifikasi kode yang tepat pada sistem Coretax saat proses pembuatan billing, karena kesalahan pemilihan kode dapat menyebabkan pembayaran tercatat pada jenis pajak yang tidak sesuai.

Kanal Pembayaran yang Dapat Digunakan

Setelah kode billing berhasil diterbitkan, wajib pajak dapat menggunakannya untuk membayar melalui berbagai kanal resmi yang bekerja sama dengan DJP, antara lain teller bank persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, serta aplikasi pembayaran digital yang telah terdaftar sebagai mitra resmi. Setelah pembayaran berhasil, wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah bahwa kewajiban pajak telah dilunasi, yang secara otomatis juga tercatat dalam sistem Coretax dan terhubung dengan data pelaporan SPT.

Penting bagi wajib pajak untuk menyimpan BPE ini sebagai dokumen pendukung, terutama untuk keperluan rekonsiliasi internal maupun jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai bukti dalam pemeriksaan pajak.

Cara Memeriksa Status Pembayaran Kode Billing

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak dapat memeriksa status pembayaran melalui menu riwayat transaksi di portal Coretax. Status yang umum ditampilkan meliputi “Belum Dibayar” untuk kode billing yang sudah diterbitkan namun belum dilunasi, “Sudah Dibayar” untuk transaksi yang berhasil, dan “Kedaluwarsa” untuk kode billing yang telah melewati masa berlaku 7 hari tanpa pembayaran. Memeriksa status ini secara berkala membantu memastikan tidak ada kewajiban pajak yang tertunda tanpa disadari, terutama bagi bisnis dengan banyak jenis setoran pajak yang harus dipantau setiap bulan.

Jenis Pembayaran yang Masih Bisa Menggunakan Kode Billing Mandiri

Berdasarkan implementasi Coretax, pembuatan kode billing secara mandiri tetap dimungkinkan untuk beberapa jenis pembayaran, termasuk angsuran PPh Pasal 25, PPh Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (PP 55/2022), deposit pajak, dan pembayaran lain yang tidak berkaitan langsung dengan SPT maupun tagihan/ketetapan pajak. Untuk pembayaran yang berkaitan dengan SPT Masa atau Tahunan, kode billing umumnya diterbitkan sebagai bagian dari proses pelaporan SPT itu sendiri di Coretax.

Kesalahan Umum Saat Membuat Kode Billing

  • Menggunakan kode billing setelah masa berlaku 7 hari terlewati, sehingga pembayaran ditolak sistem bank dan wajib pajak harus membuat kode billing baru.
  • Salah memilih Kode Akun Pajak (KAP) atau Kode Jenis Setoran (KJS), yang dapat menyebabkan pembayaran tercatat pada jenis pajak atau masa pajak yang salah.
  • Mengira aplikasi pihak ketiga non-resmi dapat menggantikan pembuatan kode billing di Coretax, padahal kode billing yang sah hanya diterbitkan melalui sistem resmi DJP atau mitra PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) yang berlisensi.
  • Tidak menyimpan bukti kode billing sebelum melakukan pembayaran, sehingga menyulitkan pelacakan jika terjadi kendala transaksi di kanal pembayaran.

Mengapa Memahami Alur e-Billing Coretax Penting bagi Bisnis

Bagi bisnis dengan volume transaksi pajak tinggi, misalnya perusahaan yang harus membayar PPh 25, PPN, dan berbagai jenis pajak lain setiap bulan memahami alur pembuatan kode billing yang benar di Coretax membantu menghindari keterlambatan setor yang berpotensi menimbulkan sanksi bunga. Tim keuangan yang terbiasa dengan alur e-Billing DJP Online lama perlu menyesuaikan proses kerja mereka, karena sebagian pembuatan kode billing kini terintegrasi langsung dengan pelaporan SPT di Coretax, bukan proses yang berdiri sendiri seperti sebelumnya.

Contoh skenario: sebuah perusahaan manufaktur yang rutin membayar angsuran PPh 25 setiap bulan dapat tetap menggunakan pembuatan kode billing mandiri di Coretax untuk jenis pembayaran ini, namun untuk pembayaran kurang bayar PPh Badan berdasarkan SPT Tahunan, kode billing akan diterbitkan sebagai bagian dari alur pelaporan SPT itu sendiri, bukan dibuat secara terpisah seperti sebelumnya.

FAQ Seputar e-Billing dan Kode Billing di Coretax

Bagaimana cara membuat kode billing pajak di Coretax?

Login ke coretaxdjp.pajak.go.id, buka menu Pembayaran lalu pilih e-Billing atau Pembuatan Kode Billing Mandiri, pilih Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang sesuai, tentukan masa dan tahun pajak, lalu klik Buat/Unduh Kode Billing.

Apakah sistem e-Billing lama masih berlaku?

Sistem e-Billing DJP Online yang berdiri sendiri sebelum Coretax sudah digantikan oleh menu Pembayaran yang terintegrasi dalam portal Coretax sejak 1 Januari 2025. Seluruh pembuatan kode billing kini dilakukan melalui Coretax.

Berapa lama masa berlaku kode billing?

Kode billing yang berhasil diterbitkan dan diunduh memiliki masa aktif selama 7 hari sejak dibuat. Jika waktu tersebut terlewati, wajib pajak harus membuat kode billing baru untuk dapat melakukan pembayaran.

Apakah semua jenis pembayaran pajak memerlukan pembuatan kode billing mandiri?

Tidak selalu. Untuk pembayaran yang berkaitan langsung dengan SPT Masa/Tahunan atau tagihan/ketetapan pajak, kode billing umumnya diterbitkan sebagai bagian dari proses pelaporan itu sendiri di Coretax, bukan dibuat terpisah secara mandiri.

Apa yang terjadi jika kode billing kedaluwarsa sebelum dibayarkan?

Kode billing yang kedaluwarsa tidak dapat digunakan untuk pembayaran dan akan ditolak oleh sistem bank/kanal pembayaran. Wajib pajak perlu membuat kode billing baru melalui Coretax dengan data yang sama untuk melanjutkan proses pembayaran.

Mengelola pembayaran pajak yang tepat waktu untuk berbagai jenis kewajiban dari PPh 25, PPN, hingga PPh 21 karyawan menjadi lebih mudah dengan OnlinePajak, yang menyediakan integrasi pembayaran pajak terhubung Coretax dalam satu dashboard, membantu tim keuangan menghindari keterlambatan penyetoran akibat kode billing kedaluwarsa atau kesalahan pemilihan KAP/KJS.

Baca juga panduan tata cara pembayaran pajak penghasilan dan cara bayar sanksi denda pajak online untuk memahami alur pembayaran pajak secara lebih menyeluruh.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak