Resources / Blog /

e-Faktur

Pemungut PPN: Daftar Lengkap dan Contoh Transaksinya

Pemungut PPN dan Mekanisme Pemungutannya

Pemungut PPN adalah pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada mereka. Berbeda dengan mekanisme PPN pada umumnya di mana penjual (PKP) yang memungut dan menyetor PPN, dalam transaksi dengan pemungut PPN, justru pembeli-lah yang mengambil alih kewajiban memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Quick Answer: Siapa Saja Pemungut PPN

Berdasarkan Pasal 16A Undang-Undang PPN jo. UU HPP, terdapat empat kelompok utama pemungut PPN: (1) instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa; (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN; (3) kontraktor kontrak kerja sama migas dan pemegang izin panas bumi; serta (4) pihak lain seperti platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang menyediakan produk digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Daftar Pemungut PPN Terbaru dan Contoh Transaksinya
Kelompok Pemungut Dasar Hukum Contoh Transaksi
Instansi Pemerintah (pusat, daerah, desa) PMK 231/PMK.03/2019 s.t.d.t.d PMK 59/PMK.03/2022 Kementerian membeli alat kantor dari PKP rekanan; PPN dipungut dan disetor langsung oleh instansi, bukan oleh PKP penjual
BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki langsung BUMN (kepemilikan lebih dari 25%) PMK 85/PMK.03/2012 jo. PMK 8/PMK.03/2021 PT PLN membeli jasa konstruksi dari PKP rekanan; PLN memungut dan menyetor PPN, bukan rekanan penjual
Kontraktor kontrak kerja sama migas dan panas bumi PMK 73/PMK.03/2010 Kontraktor migas membeli jasa pengeboran dari PKP rekanan; kontraktor memungut PPN atas transaksi tersebut
Platform PMSE luar negeri (produk digital) PMK 60/PMK.03/2022 jo. UU HPP Konsumen Indonesia berlangganan layanan streaming atau software dari penyedia luar negeri; platform ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan menyetorkannya ke kas negara Indonesia

Mekanisme Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah

Ketika instansi pemerintah membeli BKP/JKP dari PKP rekanan pemerintah, PKP rekanan tetap wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi “02” saat menagihkan pembayaran. Namun, PPN yang tercantum dalam faktur tersebut tidak disetorkan oleh PKP rekanan, melainkan dipungut dan disetor langsung oleh instansi pemerintah ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain, atas nama PKP rekanan. Terdapat pengecualian pemungutan untuk transaksi bernilai maksimal Rp2.000.000 (di luar PPN) yang tidak dipecah-pecah, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, dan beberapa kategori transaksi khusus lainnya.

Mekanisme Pemungutan PPN oleh BUMN dan Perusahaan Tertentu

BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN meliputi badan usaha yang minimal 51% sahamnya dimiliki pemerintah, termasuk BUMN hasil restrukturisasi setelah 1 April 2015 melalui pengalihan saham antar-BUMN, serta perusahaan tertentu yang kepemilikan sahamnya dimiliki langsung oleh BUMN di atas 25%. Ketika rekanan menyerahkan BKP/JKP kepada BUMN semacam ini, faktur pajak dibuat dengan kode transaksi “03”, dan BUMN yang memungut serta menyetorkan PPN-nya ke kas negara — bukan rekanan penjual.

Platform PMSE sebagai Pemungut PPN Digital

Sejak 2020, Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap menunjuk platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari luar negeri — seperti penyedia layanan streaming, aplikasi, dan software berlangganan — sebagai pemungut PPN atas produk digital yang dikonsumsi oleh pengguna di Indonesia. Mekanisme ini memastikan PPN tetap dipungut atas konsumsi digital lintas batas meskipun penyedia layanan tidak memiliki bentuk usaha tetap secara fisik di Indonesia. Penunjukan pemungut PPN PMSE dilakukan secara berkala melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan threshold nilai transaksi atau jumlah pengguna tertentu.

Contoh Perhitungan Transaksi dengan Pemungut PPN

PT Konsultan Prima (PKP rekanan) menyerahkan jasa konsultasi kepada sebuah kementerian dengan nilai kontrak Rp110.000.000 (termasuk PPN). Dasar Pengenaan Pajak = Rp100.000.000, dengan PPN terutang 11% (tarif efektif DPP Nilai Lain) = Rp11.000.000. PT Konsultan Prima membuat faktur pajak dengan kode transaksi “02” dan menerima pembayaran sebesar harga jual Rp100.000.000 dari kementerian, sementara PPN sebesar Rp11.000.000 disetorkan langsung oleh bendahara kementerian ke kas negara menggunakan SSP atas nama PT Konsultan Prima. PT Konsultan Prima tetap melaporkan transaksi ini dalam SPT Masa PPN-nya sebagai Pajak Keluaran yang telah dipungut oleh pemungut PPN, sehingga tidak perlu menyetorkan sendiri PPN tersebut.

Kode Transaksi Faktur Pajak untuk Transaksi dengan Pemungut PPN
Kode Transaksi Digunakan Untuk Siapa yang Menyetor PPN
01 Transaksi PPN normal ke pembeli non-pemungut, termasuk antar sesama pemungut PMK 8/2021 PKP penjual
02 Penyerahan kepada instansi pemerintah sebagai pemungut PPN Instansi pemerintah (bendahara)
03 Penyerahan kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah (BUMN, kontraktor migas, dll.) Pemungut PPN yang bersangkutan

Kesalahan Umum Terkait Pemungut PPN

  • PKP rekanan lupa menggunakan kode transaksi faktur pajak yang sesuai (02 untuk instansi pemerintah, 03 untuk BUMN/pemungut lainnya), sehingga rekonsiliasi PPN menjadi tidak akurat.
  • Menyetorkan sendiri PPN yang seharusnya dipungut oleh pemungut PPN, menyebabkan potensi pembayaran ganda atau kesalahan pelaporan SPT Masa PPN.
  • Tidak mengecualikan transaksi bernilai kecil (di bawah threshold yang ditentukan) dari mekanisme pemungutan, padahal seharusnya PPN tetap disetorkan sendiri oleh PKP rekanan untuk transaksi tersebut.
  • Menganggap semua BUMN otomatis menjadi pemungut PPN, padahal hanya BUMN dan perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria kepemilikan saham sesuai PMK 8/2021 yang berstatus sebagai pemungut.
Siapa saja yang termasuk pemungut PPN?

Pemungut PPN meliputi instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa; BUMN serta perusahaan tertentu yang dimiliki langsung BUMN; kontraktor kontrak kerja sama migas dan pemegang izin panas bumi; serta platform PMSE luar negeri yang ditunjuk untuk produk digital yang dikonsumsi di Indonesia.

Apakah PKP rekanan tetap wajib membuat faktur pajak jika transaksi dipungut oleh pemungut PPN?

Ya. PKP rekanan tetap wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi yang sesuai (02 untuk instansi pemerintah, 03 untuk pemungut PPN lainnya), meskipun penyetoran PPN dilakukan oleh pemungut, bukan oleh PKP rekanan sendiri.

Apakah semua transaksi dengan instansi pemerintah dipungut PPN oleh instansi tersebut?

Tidak semua. Terdapat pengecualian untuk transaksi bernilai maksimal Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) yang tidak dipecah-pecah, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, dan beberapa kategori transaksi khusus lainnya sesuai PMK 59/PMK.03/2022.

Bagaimana PPN dipungut atas layanan digital dari luar negeri?

Platform PMSE luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN memungut PPN langsung dari konsumen Indonesia saat transaksi berlangganan atau pembelian produk digital, kemudian menyetorkan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa sanksi jika pemungut PPN tidak melaksanakan kewajibannya?

Pemungut PPN yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, atau pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran.

Mengelola faktur pajak dengan kode transaksi yang tepat saat bertransaksi dengan pemungut PPN memerlukan sistem yang dapat membedakan skema pemungutan secara otomatis. Fitur e-Faktur dan pelaporan PPN OnlinePajak membantu PKP rekanan membuat faktur pajak dengan kode transaksi yang sesuai dan merekonsiliasi Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN, sehingga pelaporan SPT Masa PPN tetap akurat.

Untuk memahami lebih lanjut mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran dalam PPN, termasuk cara menghitung netting-nya, pelajari artikel terkait di OnlinePajak.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur