Pengertian dan Peruntukan Faktur Pajak Sederhana

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Pengertian Faktur Pajak Sederhana

Jika kita bicara mengenai faktur pajak sederhana, tentu tidak bisa lepas dari pengertiannya. Faktur pajak sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dikeluarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) secara eceran.

Seperti semua jenis faktur pajak, pungutan dan faktur pajak tersebut kemudian harus disetor dan dilaporkan ke kas negara. Pemerintah memberlakukan faktur pajak tidak lain agar tercipta transparansi dalam pembayaran pajak serta mencegah terjadinya penyelewengan.

Ciri khas faktur pajak sederhana dapat dilihat dari formatnya yang tidak kompleks namun tetap mempunyai unsur-unsur yang memenuhi persyaratan legal formal.

Peruntukan Faktur Pajak Sederhana

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana, jenis faktur pajak satu ini tidak diperuntukan bagi PKP semua PKP. Berikut ini 2 syarat agar PKP dapat mengeluarkan faktur pajak sederhana:

  • Penyerahan BKP/JKP dilakukan secara langsung, dalam arti langsung ke konsumen akhir.
  • Identitas pembeli BKP/JKP tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Peruntukan pembuatan faktur pajak sederhana ini kemudian diperkuat oleh PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Secara lebih rinci lagi, peraturan ini menetapkan kegiatan-kegiatan PKP pedagang eceran yang perlu menggunakan faktur pajak sederhana.

  1. Penyerahan BKP melalui tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau mendatangi langsung ke konsumen akhir.
  2. Melakukan penyerahan BKP secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak ataupun melalui proses lelang.
  3. Transaksi dilakukan secara tunai, di mana penjual langsung menyerahkan BKP dan pembeli langsung membawa BKP.

Tujuan Diberlakukannya Faktur Pajak Sederhana

Meski saat ini PKP diwajibkan membuat faktur pajak melalui e-Faktur, DJP tetap memperbolehkan pedagang eceran membuat faktur pajak sederhana. Tujuannya tak lain lantaran DJP ingin memudahkan PKP pedagang eceran dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya.

Sebab, DJP meyakini bahwa PKP pedagang eceran akan kesulitan jika mendapatkan perlakuan ketentuan penyusunan faktur pajak yang sama dengan PKP besar.

Komponen Faktur Pajak Sederhana

Berdasarkan PER-58/PJ/2010, faktur pajak sederhana yang disusun PKP pedagang eceran wajib memiliki komponen di bawah ini:

  1. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP.
  2. Jenis BKP yang diserahkan.
  3. Harga jual yang sudah memfaktorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau besaran PPN dicatatkan secara terpisah.
  4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
  5. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur.

Kode dan nomor seri faktur pajak sederhana pun berbeda dibanding faktur pajak lainnya. Sebab, kode dan nomor seri faktur pajak sederhana dapat berbentuk nomor nota, kode nota atau ditentukan sendiri oleh PKP.

Faktur pajak sederhana yang dibuat PKP pedagang eceran wajib memenuhi ketentuan yang diwajibkan. Jika faktur pajak sederhana yang dibuat tidak mencantumkan salah satu dari kelima persyaratan komponen yang ada, maka faktur pajak sederhana tersebut dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap.

Jenis Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana terdiri dari beberapa jenis dokumen yang perlakuannya disamakan dengan faktur pajak. Masih berdasarkan aturan yang sama, berikut ini jenis dokumen yang perlakuannya disamakan dengan faktur pajak:

  1. Bon kontan.
  2. Faktur penjualan atau invoice.
  3. Segi cash register.
  4. Karcis.
  5. Kuitansi.
  6. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Dengan demikian, jika PKP pedagang eceran melaporkan invoice, sepanjang transaksi jelas serta lawan transaksi juga jelas, maka PKP pedagang eceran tersebut sudah dianggap membuat faktur pajak sederhana. Bahkan, struk yang dikeluarkan juga dapat diakui sebagai faktur pajak.

Seperti sudah disinggung sekilas di atas, faktur pajak sederhana tidak harus dibuat melalui aplikasi e-Faktur. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pembuatan faktur pajak sederhana menggunakan e-Faktur hanyalah opsional saja.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

BUAT INVOICE & FAKTUR PAJAK DENGAN CEPAT & MUDAH!

✓ Hitung otomatis PPN
✓ Kirim e-Faktur ke email lawan transaksi
✓ Bayar pajak
✓ Lapor pajak

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

NJOP adalah taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunannya. Berikut ini cara menentukan NJOP

Konsekuensi dan Tata Cara Faktur Pajak Batal

Definisi Faktur Pajak Batal 
Faktur pajak batal merupakan hal yang dapat dialami oleh Pengusaha Kena Pajak manapun. Faktur pajak batal dapat disebabkan oleh PKP pembeli maupun PKP penjual. Salah satu penyebab faktur pajak batal adalah adanya pembatalan transaksi. Ketika ada penyerahan BKP/JKP dan PKP penjual telah membuat faktur pajak, namun karena suatu keadaan khusus PKP pembeli melakukan pembatalan transaksi. Faktur pajak batal masih dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN, dimana faktur pajak tersebut dilaporkan.
 

Baca lebih lanjut →

BUAT INVOICE & FAKTUR PAJAK DENGAN CEPAT & MUDAH!

✓ Hitung otomatis PPN
✓ Kirim e-Faktur ke email lawan transaksi
✓ Bayar pajak
✓ Lapor pajak

Langsung dari 1 aplikasi OnlinePajak