Peraturan Menteri Keuangan – 84/PMK.07/2008
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, diatur ketentuan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 82/PMK.01/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a […]
Peraturan Menteri Keuangan – 83/PMK.05/2008
Menimbang : bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri mulai tahun 2008 dilaksanakan oleh pemerintah; bahwa pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, biayanya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 87/PMK.01/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 98/PMK.05/2008
Menimbang : bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB […]
Peraturan Menteri Keuangan – 86/PMK.05/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah; Mengingat : Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN […]
Peraturan Menteri Keuangan – 85/PMK.05/2008
Menimbang : bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias Sumatera Utara pada bulan April 2009, maka program/kegiatan dalam DIPA-L Tahun Anggaran 2008 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan akhir Desember 2008; bahwa program/kegiatan sebagaimana dimaksud […]
Peraturan Menteri Keuangan – 27/PMK.04/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, Atau Gas Melalui Transmisi Atau Saluran Pipa; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 28/PMK.04/2008
Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Menteri […]
Peraturan Menteri Keuangan – 25/PMK.011/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka menstabilkan harga pangan pokok berupa gandum yang bertujuan untukmeringankan beban masyarakat, perlu ditempuh kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggungpemerintah atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum; bahwa untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan subsidi dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan perubahannya; bahwa berdasarkan pertimbangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 21/PMK.03/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 20/PMK.03/2008
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok […]