Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ/2008
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Terhitung sejak 1 Juni 2008 seluruh Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama agar menerapkan standar waktu pelayanan penerbitan Surat Keterangan NJOP dan penerbitan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ/2008
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kegiatan Penelitian SSB merupakan pengganti kegiatan Validasi SSB. 2. Wajib Pajak atau kuasanya yang menyampaikan SSB untuk diteliti mengisi formulir penyampaian SSB. 3. Pelaksanaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ/2008
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tanggal 28 Januari 2008 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 (fotokopi terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ/2008
Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut : Pokok-pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 meliputi : mengubah besarnya Nilai Perolehan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.04/2008
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut menggantikanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-176/PJ/2006 tentang Perubahan atasPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ/2008
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Ruang Lingkup Denda administrasi PBB yang dapat dikurangkan karena hal-hal tertentu sesuai Pasal 20Undang-Undang PBB (UU PBB) adalah denda administrasi PBB yang pengenaannya : telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ/2008
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ/2008
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008, maka diatur hal-hal terkait pelayanan sebagai berikut : 1. Umum Waktu pelayanan di KPP/KP4/KP2KP sesuai ketentuan jam kerja, yaitu mulai pukul […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 1/PJ.03/2008
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : Besarnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ./2008
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : Pemungut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ/2008
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ/2007 tentang Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk mendukung program ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi perlu meningkatkan batasan jumlah penghasilan orang pribadi yang dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ./2008
Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-19/PJ.6/1997 tanggal 28 Oktober 1997, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tanggal 11 Oktober 2007, serta adanya […]