Resources / Blog /

e-Faktur

Perbedaan PPN dan PPh: Panduan Lengkap dan Contoh Transaksinya

Perbedaan PPN dan PPh: Panduan Lengkap dan Contoh Transaksinya

Perbedaan PPN dan PPh sering membingungkan pelaku usaha karena keduanya kerap muncul bersamaan dalam satu transaksi bisnis. Padahal, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) adalah dua jenis pajak dengan objek, subjek, dan cara pemungutan yang sepenuhnya berbeda.

Artikel ini membahas perbedaan PPN dan PPh secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum, tarif terkini, hingga contoh transaksi nyata yang memicu kedua pajak ini sekaligus. Anda juga akan menemukan tabel perbandingan yang bisa langsung dijadikan rujukan cepat.

Quick Answer: Apa Perbedaan PPN dan PPh?

Perbedaan PPN dan PPh terletak pada objek dan sifat pengenaannya. PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pembeli lalu disetorkan ke negara — bebannya jatuh pada konsumen akhir. PPh adalah pajak langsung atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan, dan bebannya melekat pada pihak yang menerima penghasilan tersebut, baik dibayar sendiri maupun dipotong oleh pihak lain.

Soal tarif, PPN memiliki tarif nominal 12% sesuai UU HPP, tetapi tarif efektif yang benar-benar dibayar untuk barang dan jasa umum (non-mewah) adalah 11%, berkat mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual. Tarif nominal 12% penuh hanya berlaku langsung untuk barang tergolong mewah yang juga dikenai PPnBM. Sementara itu, PPh tidak memiliki tarif tunggal — besarannya bervariasi mulai dari 0,5% (PPh Final UMKM) hingga tarif progresif 5%–35% untuk orang pribadi, atau 22% untuk badan, tergantung jenis dan objek PPh yang berlaku.

Tabel Perbandingan PPN dan PPh

Tabel berikut merangkum perbedaan PPN dan PPh dari sisi objek pajak, pihak yang menanggung, pihak yang menyetor, tarif berlaku, dan dasar hukumnya.

Aspek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PPh (Pajak Penghasilan)
Objek pajak Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) Penghasilan/tambahan kemampuan ekonomis (gaji, laba usaha, sewa, royalti, bunga, dividen)
Sifat pengenaan Tidak langsung — beban ditanggung konsumen akhir melalui harga jual Langsung — beban melekat pada penerima penghasilan
Pihak yang menanggung Konsumen/pembeli akhir Orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan
Pihak yang memungut/menyetor Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP/JKP Wajib pajak sendiri (self-assessment) atau pihak pemberi penghasilan (pemotong/pemungut)
Tarif berlaku (2026) 12% nominal; tarif efektif 11% untuk barang/jasa umum via DPP Nilai Lain (11/12 x harga jual). Tarif 12% penuh hanya untuk barang mewah/PPnBM Bervariasi: PPh 21 progresif 5%–35%, PPh 23 sebesar 2% atau 15%, PPh Final UMKM 0,5%, PPh Badan 22%, dan lainnya sesuai jenis objek
Dasar hukum UU No. 7/2021 (UU HPP), PMK 131/PMK.03/2024, PMK 11/2025 UU No. 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6/2023 (UU HPP)
Media pelaporan (Coretax) e-Faktur e-Bupot / SPT Tahunan/Masa PPh

Apa Itu PPN dan Bagaimana Cara Kerjanya?

PPN dikenakan setiap kali terjadi penyerahan barang atau jasa kena pajak, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Meski dipungut berlapis di sepanjang rantai distribusi, beban PPN pada akhirnya jatuh ke konsumen akhir melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga pelaku usaha di tengah rantai tidak menanggung pajak ini secara riil.

Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui faktur pajak elektronik. Sejak sistem Coretax DJP resmi berlaku per 1 Januari 2025, penerbitan e-Faktur dan pelaporannya terintegrasi langsung dengan portal DJP, dan PKP dapat menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi seperti OnlinePajak untuk mempermudah proses tersebut.

Soal tarif, penting dicatat bahwa PPN nominal memang 12% sesuai UU HPP. Namun sejak PMK 131/PMK.03/2024 yang kemudian disempurnakan oleh PMK 11/2025, pemerintah menetapkan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, nilai penggantian, atau nilai impor untuk barang dan jasa non-mewah. Hasilnya, PPN yang benar-benar dibayar konsumen untuk transaksi umum tetap setara 11% dari harga jual — bukan 12% penuh. Tarif nominal 12% hanya dikenakan langsung tanpa DPP Nilai Lain untuk barang tergolong mewah yang juga terkena PPnBM. Untuk penjelasan mendalam soal mekanisme ini, Anda dapat membaca panduan lengkap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di OnlinePajak.

Apa Itu PPh dan Jenis-Jenisnya?

PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, modal, maupun sumber lain. Dasar hukumnya adalah UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6/2023 (UU HPP). Berbeda dari PPN yang tarifnya relatif seragam, PPh terbagi ke banyak jenis sesuai objek dan pihak yang dikenakan.

  • PPh Pasal 21: dipotong dari penghasilan karyawan atau penerima honorarium, dengan tarif progresif 5%–35% sesuai lapisan penghasilan kena pajak.
  • PPh Pasal 22: dipungut atas kegiatan impor, penjualan barang tertentu oleh bendaharawan, atau transaksi tertentu lainnya.
  • PPh Pasal 23: dipotong dari penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa (selain tanah/bangunan), dan imbalan jasa antarpihak dalam negeri, umumnya sebesar 2% atau 15% tergantung objeknya.
  • PPh Pasal 26: dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri.
  • PPh Final: tarif final untuk objek tertentu, misalnya 0,5% untuk UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, atau tarif final untuk jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan.
  • PPh Badan: dikenakan atas laba neto fiskal badan usaha dengan tarif 22%.

Pelaporan bukti potong PPh kini juga dilakukan melalui Coretax DJP menggunakan e-Bupot, yang menggantikan sistem lama dan mempermudah rekonsiliasi antara pemotong dan penerima penghasilan. Untuk gambaran konsep dasar PPh secara umum, lihat juga penjelasan lengkap di halaman PPh adalah.

Contoh Transaksi yang Kena PPN dan PPh Sekaligus

Salah satu sumber kebingungan terbesar adalah anggapan bahwa satu transaksi hanya bisa dikenakan satu jenis pajak. Padahal, dalam praktik bisnis sehari-hari, satu transaksi jasa antarperusahaan sangat lazim memicu PPN dan PPh secara bersamaan, karena keduanya mengenakan objek yang berbeda dari transaksi yang sama.

Berikut contoh ilustratif: PT Sumber Makmur (PKP) menggunakan jasa konsultan pajak dari CV Solusi Konsultan senilai Rp50.000.000 untuk membantu penyusunan laporan keuangan tahunan. Atas transaksi jasa ini, dua kewajiban pajak muncul sekaligus:

Komponen Jenis Pajak Tarif Perhitungan Nilai
Nilai jasa konsultan (harga jual) Dasar transaksi – – Rp50.000.000
PPN atas jasa (dipungut CV Solusi Konsultan dari PT Sumber Makmur) PPN Tarif efektif 11% (DPP Nilai Lain 11/12 x 12%) 11% x Rp50.000.000 Rp5.500.000
PPh Pasal 23 atas jasa konsultan (dipotong PT Sumber Makmur dari pembayaran ke CV Solusi Konsultan) PPh 23 2% dari nilai jasa (bruto) 2% x Rp50.000.000 Rp1.000.000
Total tagihan yang dibayarkan PT Sumber Makmur – – Rp50.000.000 + Rp5.500.000 PPN Rp55.500.000
Nilai bersih diterima CV Solusi Konsultan – – Rp55.500.000 – Rp1.000.000 PPh 23 Rp54.500.000

Dari contoh di atas terlihat jelas bagaimana kedua pajak bekerja pada objek berbeda dalam satu transaksi yang sama. PPN dikenakan atas penyerahan jasa dan dipungut oleh CV Solusi Konsultan selaku PKP penjual jasa, lalu disetorkan lewat e-Faktur. Sementara PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima CV Solusi Konsultan dari jasa tersebut, dipotong langsung oleh PT Sumber Makmur selaku pemberi kerja, dan dilaporkan lewat e-Bupot.

Pola serupa juga berlaku pada transaksi sewa gedung kantor (PPN atas jasa sewa plus PPh final atas sewa tanah/bangunan), transaksi impor barang (PPN impor plus PPh Pasal 22 impor), maupun pembayaran royalti ke pihak ketiga (PPN atas jasa lisensi plus PPh 23 atas royalti). Intinya, setiap kali ada penyerahan barang/jasa kena pajak yang juga menghasilkan penghasilan bagi penerimanya, potensi kena PPN dan PPh sekaligus selalu terbuka.

Kesalahpahaman Umum soal PPN dan PPh

Ada beberapa kesalahpahaman yang sering membuat pelaku usaha keliru menghitung kewajiban pajaknya. Memahami kekeliruan ini penting agar perhitungan dan pelaporan tetap akurat.

  • Menganggap PPN selalu 12%. Padahal untuk barang dan jasa umum non-mewah, tarif yang benar-benar dibayar tetap 11% secara efektif berkat DPP Nilai Lain, meski tarif nominal dalam undang-undang tetap tercatat 12%.
  • Menganggap satu transaksi hanya kena satu pajak. Seperti contoh di atas, PPN dan PPh sangat mungkin muncul bersamaan karena keduanya menyasar objek yang berbeda — penyerahan barang/jasa versus penghasilan.
  • Menyamakan PPh dengan pajak final tunggal. PPh sebenarnya adalah payung dari banyak jenis pajak (PPh 21, 22, 23, 25, 26, Final) dengan tarif dan mekanisme yang berbeda-beda, bukan satu tarif seragam seperti PPN.
  • Mengira PPN dan PPh dilaporkan di sistem yang sama. Meski sama-sama berjalan di atas Coretax DJP, PPN dilaporkan lewat e-Faktur sedangkan PPh dilaporkan lewat e-Bupot dan SPT Masa/Tahunan PPh — dua alur administrasi yang berbeda meski bisa saling terhubung.

Mengelola kedua kewajiban ini secara manual berisiko menimbulkan selisih pencatatan, terutama saat volume transaksi jasa antarperusahaan cukup tinggi. Di sinilah platform yang mengintegrasikan aplikasi PPN (e-Faktur) dan aplikasi PPh (e-Bupot) dalam satu dasbor menjadi krusial, karena setiap transaksi yang memicu PPN dan PPh sekaligus dapat dipantau dari satu tempat tanpa perlu berpindah sistem.

OnlinePajak, sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terhubung langsung dengan Coretax DJP, membantu bisnis menerbitkan e-Faktur untuk kewajiban PPN sekaligus membuat dan melaporkan bukti potong PPh lewat e-Bupot dari satu alur kerja yang sama — sehingga transaksi seperti contoh jasa konsultan di atas tidak perlu dicatat dua kali di sistem terpisah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah satu transaksi bisa kena PPN dan PPh bersamaan?

Bisa. PPN dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak, sedangkan PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima dari transaksi tersebut. Contohnya jasa konsultan: PPN dipungut penjual jasa dari pembeli, sementara PPh 23 dipotong pembeli dari penghasilan yang diterima penjual jasa — keduanya berjalan bersamaan dalam satu transaksi yang sama.

Apakah PPN saat ini 11% atau 12%?

Tarif nominal PPN sesuai UU HPP adalah 12%, tetapi untuk barang dan jasa umum non-mewah, tarif efektif yang dibayar tetap 11% karena penerapan DPP Nilai Lain (11/12 x harga jual) sesuai PMK 131/PMK.03/2024 dan PMK 11/2025. Tarif 12% penuh hanya berlaku langsung untuk barang mewah yang juga dikenai PPnBM.

Siapa yang menanggung beban PPN dan siapa yang menanggung beban PPh?

Beban PPN ditanggung oleh konsumen/pembeli akhir karena sifatnya pajak tidak langsung yang ditambahkan ke harga jual. Beban PPh ditanggung oleh pihak yang menerima penghasilan, baik dibayar sendiri secara self-assessment maupun dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan.

Apakah semua badan usaha wajib memungut PPN?

Tidak. Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya telah melewati batas tertentu atau yang secara sukarela mengukuhkan diri sebagai PKP, yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak.

Bagaimana cara melaporkan PPN dan PPh setelah Coretax DJP berlaku?

Sejak Coretax DJP resmi berlaku per 1 Januari 2025, PPN dilaporkan melalui e-Faktur dan PPh dilaporkan melalui e-Bupot serta SPT Masa/Tahunan PPh, keduanya terintegrasi dalam satu sistem administrasi DJP namun tetap merupakan dua jalur pelaporan yang terpisah.

Apa dasar hukum tarif PPN dan PPh terbaru?

Dasar hukum tarif PPN adalah UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK 131/PMK.03/2024 dan PMK 11/2025 mengenai DPP Nilai Lain. Dasar hukum PPh adalah UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6/2023 (UU HPP).

Memahami perbedaan PPN dan PPh secara akurat, termasuk nuansa tarif efektif 11% untuk barang/jasa umum dan 12% nominal khusus barang mewah, adalah kunci agar bisnis tidak salah hitung dan tetap patuh terhadap ketentuan DJP terbaru. Dengan mengelola kewajiban PPN lewat e-Faktur dan PPh lewat e-Bupot dalam satu platform terintegrasi seperti OnlinePajak, transaksi yang memicu kedua pajak sekaligus dapat dipantau dan dilaporkan secara lebih efisien.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur